Digitalisasi Kesehatan, Mampukah Menjadi Solusi?

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain di dalam Islam.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Oleh. Indi Lestari, A.md
Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Setiap 12 November, Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan tahun ini jatuh pada perayaan ke-59 dengan mengusung tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”.

Dikutip dari jpnn.com (Minggu, 12 November 2023), Direktur Medis IHC (Indonesia Healthcare Corporation) dr. Lia Gardenia, berkaitan dengan momentum hari kesehatan nasional menyatakan bahwa langkah transformasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan ekosistem digital yang dapat meningkatkan inovasi bisnis dan daya saing di bidang kesehatan.

Dengan adanya pernyataan itu, dapat kita simpulkan bahwa ternyata inovasi bisnis dan daya saing guna menjadi titik kemajuan yang dimaksud. Bukankah transformasi kesehatan seharusnya lebih mengarah pada terselesaikannya permasalahan-permasalahan kesehatan yang sampai saat ini belum mampu terselesaikan, semisal permasalahan pelayanan kesehatan yang masih jadi polemik.

Mengharapkan Indonesia maju, tentu tidak lepas dari SDM yang berkualitas. Namun saat ini masih banyak persoalan-persoalan kesehatan yang justru menghambat terwujudnya SDM berkualitas, seperti tingginya stunting yang masih berada di angka 21,6% (stunting.go.id) dan kemiskinan, per 17 Juli 2023 bps.go.id mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 jiwa.

Dan kita juga tahu bahwa pendidikan di bidang kesehatan tidak murah, belum lagi pendidikan dalam sistem kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis. Jika ingin pendidikan berkualitas, tentu sebanding dengan nilai uang yang harus dikeluarkan.

Selain membutuhkan SDM yang berkualitas, tentu negara juga harus mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan biaya yang murah, bahkan seharusnya bisa didapat gratis dengan fasilitas terbaik. Dengan adanya ekosistem digital yang di mana salah satu pencapaiannya, pasien bisa melakukan konsultasi dengan dokter secara online, tentu ini membutuhkan teknologi, di perkotaan akan mudah. Tetapi bagi masyarakat pedesaan jangankan fokus pada teknologi, untuk memenuhi kebutuhan saja masih sulit. Lantas, inikah yang dimaksud dengan digitalisasi teknologi menjadi masalah utama?

Layanan kesehatan adalah kebutuhan asasi publik bukan komoditas yang dikomersialkan, dan seharusnya masyarakat mendapat jaminan kesehatan dengan mudah. Dalam sistem yang menerapkan Islam sebagai pengatur kehidupan, negara akan menjadikan layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab negara, sehingga umat mudah mendapatkan layanan yang berkualitas, murah, dan mudah. Bukan hanya masyarakat yang mempunyai finansial tinggi, tapi setiap individu berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Baik ia dalam kalangan atas, menengah atau bahkan bawah. Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari negara. Inilah perwujudan adil dalam Islam.

Hal ini berbeda dengan jaminan kesehatan dalam sistem demokrasi kapitalisme, di mana jaminan kesehatan diserahkan pada diri individu masing-masing dengan membayar premi/iuran setiap bulan. Setiap kelas yang diambil tentu berbeda nilai preminya, jika telat membayar premi akan ada denda yang harus dibayar, lantas apakah BPJS itu jaminan kesehatan nasional atau justru asuransi kesehatan?

Dalam sistem Islam negara tidak sedikit pun membebani rakyat dengan membayar kebutuhan layanan kesehatan. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak swasta ataupun individu masing-masing. Dicontohkan oleh Rasulullah saw. :

Rasulullah saw. pernah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma dengan mengirimkan dokter kepada rakyat yang sakit tanpa memungut biaya sepeser pun. (An-Nabhani, Muqadimmah ad-Dustur, II/143)

Meski gratis, pelayanannya tidak asal-asalan, justru pelayanan yang diberikan secara optimal dan prima.

Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain di dalam Islam.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat. Tidak boleh mempertaruhkan keselamatan jiwa rakyat dengan memberikan kesempatan pihak tertentu mengambil keuntungan materi atasnya, sehingga meski gratis tidak asal-asalan. Inilah gambaran ketika sistem Islam diterapkan dalam bingkai negara, yang disebut Khilafah. Negara akan menjalankan fungsinya sebagai raa’in, atau pengurus umat.

Wallahu'alam bissawwab. []