"Transportasi adalah bisnis yang sangat menggiurkan karena sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat. Ini merupakan lahan basah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jika masyarakat ingin memperoleh keamanan dan layanan maksimum, maka harus membayar dengan harga mahal."
Oleh. Novianti
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Lagi-lagi proyek kereta cepat membuat berita. Setelah persoalan pembengkakan dana, muncul kabar kereta kerja pada proyek pengerjaan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) anjlok di Kampung Campaka Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Minggu (18/12/2022). Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, terlihat kereta dalam keadaan terguling akibat keluar dari jalurnya. (suara.com, 19/12/2022)
Sebagaimana dilansir dari cnnindonesia.com (19/12/2022), insiden ini telah memakan korban. Ada dua orang meninggal dan lima mengalami luka berat. Belum ada pernyataan resmi dari KCIC terkait penyebab kecelakaan. Namun Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan, menyebutkan kecelakan terjadi akibat human error. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan tetap berjalan dan bisa selesai tepat waktu.
Proyek Buntung
Sejak awal, proyek KCJB sudah banyak menuai sorotan dan tersandung sederet masalah. Biaya yang terus membengkak dan jadwal penyelesaian molor. Semula direncanakan rampung tahun 2019, tertunda hingga tahun 2023. Prediksi biaya awal sebesar 6,701 miliar dolar AS berubah menjadi 7,5 miliar dolar AS. Pembengkakannya mencapai 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp21,8 triliun dengan asumsi kurs Rp15.596,00.
Faktor-faktor penyebab pembengkakan biaya antara lain perobohan dan pembangunan ulang tiang pancang, pemindahan utilitas, penggunaan frekuensi GSM, pembebasan lahan, pencurian besi, hingga kesulitan pembangunan terowongan. Bahkan biaya investasinya sudah jauh melampaui dana pembangunan yang pernah ditawarkan Jepang. (kompas.com, 07/08/2022)
Rencananya APBN akan dikucurkan untuk menambal kekurangan dana menggunakan skema penyertaan modal pada BUMN yang terlibat pada proyek tersebut. Padahal di awal, Presiden Jokowi berjanji proyek kereta cepat ini tidak akan menggunakan APBN.
Secara perhitungan, diperkirakan investasi akan kembali dalam 38 tahun. Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, mengatakan harga tiket dipatok Rp150 rb – Rp350 ribu. Saat sudah beroperasi, penumpang ditargetkan 31.215 orang per hari.
Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, mengkhawatirkan proyeksi penumpang tak sesuai harapan yang kemudian berpotensi membebani keuangan negara. Mencapai target penumpang 30 ribu per hari tidak realistis. Berdasarkan data ada total 145.518 orang yang melintas Jakarta-Bandung per hari. 127.133 di antaranya menggunakan mobil pribadi, hanya 2.000-2.500 yang menggunakan kereta api Agro Parahyangan.
Mengalihkan pengendara mobil ke kereta cepat juga tidak mudah. Lokasi stasiun terakhir KCJB berada di pinggiran, tidak sampai jantung pusat Kota Bandung. Perlu waktu tambahan dan kendaraan lagi untuk sampai di pusat kota. Tidak hanya bersaing dengan pengendara mobil pribadi, KCJB juga harus berkompetisi dengan layanan travel. Harga lebih murah dengan menggunakan akses jalan tol dan masuk di pusat kota.
Bagaimana jika KJCB ini sepi peminat? Menaikkan jumlah penumpang dari 3.000 ke 30 ribu bukan perkara gampang. Jika proyek buntung, siapa yang akan menanggung?
Demi Cuan Bukan Pelayanan
Insiden kecelakaan para proyek KCJB ini bukan yang pertama. Pada 22 Oktober 2019 terjadi ledakan pipa minyak Pertamina yang menelan nyawa satu pekerja Cina. Peristiwa ini diakibatkan kesalahan kontraktor dalam menggunakan alat berat KCJB. Selanjutya disusul robohnya pilar proyek kereta dan menimpa ekskavator yang ada di sekitarnya. Pembongkaran pilar yang tidak sesuai SOP menjadi penyebabnya.
Berulangnya kecelakaan dalam proyek ini mengonfirmasi bahwa proyek dikerjakan secara asal-asalan tanpa pertimbangan matang. Padahal nyawa manusia menjadi taruhannya. Bukan persoalan angka, tetapi bagi layanan transportasi, keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama.
Namun, dalam sistem kapitalisme dimana layanan transportasi banyak dikuasai swasta, keuntungan finansial adalah prioritas. Apalagi dengan membengkaknya biaya, bisa terpaksa harus ada penghematan yang bisa memengaruhi kualitas infrastruktur, lantas faktor keamanan terabaikan.
Bidang-bidang yang merupakan kebutuhan masyarakat akan selalu menjadi incaran para pemodal dalam sistem kapitalisme. Transportasi adalah bisnis yang sangat menggiurkan karena sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat. Ini merupakan lahan basah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jika masyarakat ingin memperoleh keamanan dan layanan maksimum, maka harus membayar dengan harga mahal. Bahkan demi membela para kapital, rakyat bisa dikorbankan. Luhut memastikan KA Argo Parahyangan akan ditutup ketika proyek KCJB ini mulai beroperasi pada Juni 2023 mendatang. Padahal KA Argo Parahyangan telah menjadi andalan warga Jabodetabek untuk ke Bandung, begitupun sebaliknya. Harga tiket yang terjangkau menjadi alasan utama memilih alat transportasi masal tersebut. Dengan harga Rp100 ribu untuk kelas ekonomi dan Rp140 ribu untuk kelas eksekutif, lebih murah dibandingkan tiket KCJB.
Mengapa layanan yang masih layak beroperasi ini dipaksa ditutup padahal dibutuhkan masyarakat? Lagi-lagi demi cuan, rakyat dikorbankan.
Jaminan Keamanan Transportasi dalam Islam
Transportasi sejatinya merupakan hajat hidup orang banyak dan menjadi tanggung jawab negara untuk mengadakannya. Layanan yang aman dan nyaman dengan fasilitas terbaik harus bisa dinikmati semua kalangan dan merata di seluruh wilayah Islam. Rasulullah bersabda, ”Pemerintah adalah ra’in (pengurus) dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Keamanan menjadi prioritas karena layanan transportasi berhubungan dengan nyawa manusia. Di sisi Allah, hilangnya satu nyawa seorang muslim merupakan perkara yang lebih besar dari pada hilangnya dunia. Rasulullah bersabda, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Tirmidzi 1455, dan disahihkan al-Albani)
Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan sarana dan prasarana transportasi. Ketika itu, unta menjadi alat transportasi yang banyak digunakan. Umar menyediakan unta dalam jumlah besar bagi yang tidak memiliki kendaraan lalu ingin berpergian ke berbagai tempat di wilayah Jazirah Syam dan Irak. Tidak hanya dari sisi keamanan yang diperhatikan, Umar memastikan para musafir tidak kehabisan bekal. Beliau membangun pos yaitu semacam rumah singgah yang disebut sebagai Dar ad-Daqiq. Di dalamnya tersedia kurma, anggur dan berbagai bahan makanan yang bisa dinikmati secara gratis.
Alat transportasi berikut infrastrukturnya harus berorientasi pada pelayanan terhadap rakyat bukan untuk meraih keuntungan. Karenanya, Umar tidak segan mengeluarkan anggaran besar untuk merealisasikan pembangunan dan perbaikan jalan. Tentunya itu semua membutuhkan dana sangat besar. Dengan semangat menerapkan syariat Islam, Umar melakukan perencanaan keuangan untuk melakukan berbagai pembangunan yang dibutuhkan rakyat yang bersumber dari Baitulmal.
Jika Baitulmal tidak memiliki dana cukup, negara boleh melibatkan pihak ke tiga dengan syarat tidak melanggar hukum syarak seperti pinjaman ribawi. Martabat negara dan kaum muslimin tetap harus dijaga. Tidak boleh pinjaman menggadaikan kedaulatan negara sehingga pihak ke tiga dapat melakukan intervensi yang merugikan rakyat.
Demikian gambaran perbedaan besar antara pengadaan transportasi dalam sistem kapitalis dengan sistem Islam. Jika masyarakat ingin segera menikmati layanan transportasi aman, nyaman dengan biaya terjangkau, penegakkan syariat Islam harus disegerakan dan menjadi perjuangan bersama.[]
