Inilah wajah ri'ayah penguasa di sistem demokrasi. Mencukupkan diri setelah memberikan bantuan sosial, kemudian membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi pandemi.
Oleh: Fatimah Azzahra, S. Pd (Warga Bandung)
NarasiPost.Com — Antapani dinobatkan menjadi wilayah dengan kasus covid-19 tertinggi di Kota Bandung per 5 Desember 2020. Satu RW terpaksa di-lockdown karena jumlah warga yang terinfeksi disana lebih dari 10 orang. Daerah Antapani yang padat penduduk menjadi salah satu alasan tingkat penularan yang tinggi disana.
Tak hanya Antapani, kota Bandung menjadi salah satu zona merah di Indonesia. Beberapa bagian diwarnai hitam karena banyaknya warga yang terinfeksi covid-19. Pemerintah kota Bandung pun mengimbau warga lain untuk tidak melakukan kunjungan terlebih dulu ke Bandung. Sayang, himbauan hanya sekedar himbauan. Faktanya, jalanan di Bandung tetap ramai bahkan macet.
Indonesia secara keseluruhan pun masih tak menampakkan tanda adanya penurunan bagi kasus covid-19.
Sejak Maret, pemerintah mengimbau masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja, work from home, school from home, semua aktivitas berpusat dari rumah. Awalnya masyarakat masih patuh pada himbauan ini. Namun, sebulan, dua bulan, akhirnya perlahan tapi pasti, masyarakat kembali beraktivitas di luar rumah.
Beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini ; pertama, mencari nafkah. "Kalau di luar bisa mati karena corona, di rumah saja bisa mati karena kelaparan". Begitu kata masyarakat. Tak bisa dipungkiri, tak semua masyarakat punya gaji tetap tiap bulannya. Banyak yang harus berjuang setiap hari untuk mengganjal perutnya hari itu. Mereka terpaksa keluar rumah demi mengais rezeki untuk sekedar agar dapur mengepul hari itu.
Apalagi pemerintah tak menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat saat dihimbau di rumah saja. Memang ada bantuan yang datang, tapi itu terbatas, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga berbulan-bulan di rumah saja.
Kedua, edukasi yang kurang. Fakta di lapangan berbicara, masih banyak masyarakat yang menganggap pandemi sebagai hoax. Sehingga terkesan cuek, abai dalam menjalani protokol kesehatan dan keamanan. Penggunaan masker pun hanya sekedar formalitas jika dilihat petugas karena takut razia. Masyarakat pun ada yang salah kaprah dengan slogan "new normal". Banyak orang yang beranggapan "new normal" berarti kembali pada kebiasaan lama. Kebiasaan sebelum adanya pandemi corona. Bedanya kini hanya dengan tambahan masker saja. Padahal, penyebaran corona bukan hanya masalah pakai masker atau tidak.
Ketiga, bosan. Diakui atau tidak, berbulan-bulan di rumah saja membuat bosan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi belum jelas kapan akhirnya, tidak jelas terlihat mana yang terjangkiti mana yang sehat. Sehingga dengan bekal kata bosan, banyak orang yang nekat berwisata walau pandemi belum usai. Apalagi pemerintah sudah membuka kembali tempat wisata demi menggerakkan roda perekonomian, katanya.
Hasilnya, kurva kasus covid-19 di Indonesia pada umumnya, di Bandung khususnya, tak kunjung menurun. Malah semakin naik. Rumah sakit pun kewalahan menangani pasien yang terus berdatangan.
Inilah wajah ri'ayah penguasa di sistem demokrasi. Mencukupkan diri setelah memberikan bantuan sosial, kemudian membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi pandemi. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhan sendiri, rakyat dibiarkan dalam kondisi minim edukasi tentang pandemi. Rakyat dibiarkan berwisata karena bosan dan demi menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi.
Berbeda dengan Islam dalam mengatasi pandemi. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia mempunyai pandangan dan aturan yang khas tentang hal ini. Dalam Islam, sejak awal hadir pandemi, negara akan segera melakukan Test, Trace, dan Treatment (3T) untuk mengklasifikasikan mana yang sehat dan sakit. Kemudian, pemerintah akan melakukan tes masal secara gratis bagi masyarakat. Bagi yang divonis terinfeksi virus akan dirawat hingga sembuh dengan tanggungan negara alias gratis.
Kedua, negara akan menutup wilayah yang menjadi sumber penyebaran. Sehingga daerah lain yang tidak terpapar virus bisa beraktivitas seperti biasa. Baik aktivitas pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Hal ini akan membantu negara fokus untuk menangani wilayah yang terkena wabah.
Ketiga, negara akan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah sumber wabah, baik ia terinfeksi atau tidak. Negara pun akan menjamin masyarakatnya melakukan protokol kesehatan, salah satunya dengan penyediaan masker dan disinfektan atau hand sanitizer. Juga penyediaan pakaian pelindung bagi para tenaga kesehatan.
Keempat, negara akan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyatnya tanpa menzalimi tenaga kesehatan.
Kelima, negara mendukung penuh penelitian penyediaan vaksin agar segera ditemukan dengan pemberian dana yang memadai.
Semuanya ini ditopang oleh sistem keuangan Islam dari baitul mal, bukan pada utang ribawi seperti sekarang. Sehingga negara tidak akan mudah disetir oleh asing pemberi utang.
Rakyat yang kental dengan nuansa keimanan akan percaya pada pengurusan negara. Rakyat pun akan patuh pada keputusan negara dalam hal menjaga protokol kesehatan. Karena rakyat ingin mendapat pahala dengan taat pada penguasa yang menjalankan aturan Allah swt.
Semuanya ini dijalankan secara terpusat oleh Khalifah. Pemerintah daerah pun akan berkoordinasi dengan pusat jika wilayahnya yang terkena wabah. Sehingga, antara pemerintah pusat dan daerah satu suara dalam menangani wabah. Khalifah tak akan membiarkan daerah berjuang sendirian menangani wabah. Wallahu'alam bish shawab []
