HPE Produk Pertambangan Naik, Menguntungkan Siapa?

Kenaikan HPE Pertambangan yang dikenai BK untuk menarik minat investor asing menanamkan modal di Indonesia bertentangan dengan hukum syarak.

Oleh. Maya Dhita
(Tim Redaksi NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) kompak mengalami kenaikan pada November 2024. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2-11-2024) tentang peningkatan permintaan produk pertambangan di pasar dunia.

Produk pertambangan yang mengalami kenaikan HPE rata-rata tersebut di antaranya:

1. Konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) terdata naik 5,57 persen.

2. Konsentrat besi laterit (magnetit, hematit, gutit) (Fe ≥ 50 persen, Al2O2 + SiO2 ≥ 10 persen) juga terhitung naik 6,45 persen.

3. Konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) naik 2,31 persen.

4. Konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) terhitung naik cukup tinggi yaitu 16,59 persen. (Liputan6.com, 2-11-2024)

Penyebab Kenaikan HPE

Penetapan kenaikan HPE yang dikenai BK dilakukan setelah mendapatkan masukan dari Kementerian ESDM. Usulan ini disampaikan berdasarkan data dari Asian Metal, London Metal Exchange (LME), dan London Bullion Market Association (LBMA). Sebelum penetapan kenaikan harga, dilakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kementerian ESDM getol mengusulkan kenaikan HPE pertambangan yang dikenakan BK karena saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di Indonesia. Hal ini bertujuan menarik minat investor asing dan domestik untuk menanamkan modalnya. Tidak bisa dimungkiri biaya pembangunan smelter sangat tinggi. Smelter juga memerlukan teknologi dan tenaga ahli sehingga perlu dukungan investor asing maupun domestik.

Kenaikan HPE, Siapa Untung?

Dalam sistem kapitalisme, kegiatan ekspor-impor cenderung lebih menguntungkan negara kapitalis besar. Hal ini dikarenakan mereka memiliki modal yang lebih besar, sumber daya, dan teknologi yang lebih modern daripada negara berkembang. Dengan kemampuan ini, negara kapitalis besar mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif sehingga lebih mudah diserap oleh pasar global.

Negara kapitalis besar juga mudah menancapkan pengaruhnya di negara-negara berkembang dengan menanamkan investasi pada proyek-proyek strategis sehingga mampu mendulang keuntungan besar dari modal, teknologi, dan tenaga ahli yang mereka punya.

Lain halnya dengan negara berkembang. Beberapa negara berkembang memang memiliki sumber daya yang besar, tetapi mereka bermodal kecil. Selain itu, negara berkembang tidak didukung teknologi yang memadai sehingga lebih memilih untuk ekspor barang mentah atau komoditas yang memiliki nilai tambah rendah. Keuntungan yang didapat negara berkembang pun sangat kecil dibandingkan ekspor produk jadi. Belum lagi jika harus berbagi keuntungan dengan para investor asing.

Terlihat jelas bahwa perputaran barang dan jasa dalam perdagangan internasional menimbulkan ketergantungan negara berkembang kepada negara kapitalis besar. Apalagi ditambah dengan adanya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang cenderung berpihak kepada negara-negara besar.

Objek Eksploitasi

Aktivitas perdagangan internasional beserta aturannya bagaikan hukum rimba. Negara kapitalis besar akan menguasai negara berkembang. Tidak hanya itu, negara berkembang hanya akan dijadikan objek eksploitasi oleh negara kapitalis besar dan menjadikannya pijakan untuk mempertahankan hegemoninya dengan menguasai pasar bebas.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek berikut:

1. Modal dan investasi.

Negara kapitalis memiliki kemampuan menyediakan modal besar maupun sumber daya keuangan baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang besar ini digunakan untuk ekspansi bisnis dan menguasai pasar internasional.

Sedangkan negara berkembang dengan modal minim cenderung meminjam dana kepada pemodal asing maupun investor asing. Kerja sama ini tentunya bersifat mengikat karena disertai persyaratan-persyaratan yang menguntungkan negara kapitalis besar.

2. Teknologi.

Negara berkembang tidak memiliki teknologi yang memadai karena keterbatasan modal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk riset dan pengembangan produk sangat kecil. Hal ini memengaruhi kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.

Ini berbeda dengan negara kapitalis besar yang sangat memperhatikan kualitas produk mereka. Sejumlah besar dana dialokasikan untuk riset dan pengembangan produk. Tidak heran jika produk yang dihasilkan menduduki peringkat tinggi di pasar global. Hal ini menjadikan negara berkembang banyak mengimpor produk dari negara maju.

3. Perjanjian perdagangan internasional.

Perjanjian perdagangan internasional cerderung memihak negara maju. Perjanjian ini mengakomodasi kepentingan negara kapitalis besar dalam mengakses pasar negara berkembang dengan biaya rendah. Sedangkan negara berkembang cenderung susah untuk masuk ke dalam pasar negara maju akibat adanya kualifikasi yang tinggi, hak paten, dan kekayaan intelektual.

4. Penentuan harga global.

Telah terjadi fluktuasi harga yang ditentukan oleh pasar global yang lebih didominasi oleh negara kapitalis besar dan perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan produk negara berkembang cenderung lemah dan tidak mampu bersaing di pasar global.

5. Dominasi perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional memiliki jaringan sumber daya alam yang besar sehingga mampu mengendalikan rantai pasokan internasional. Sangat mudah bagi perusahaan ini untuk mengontrol tahapan produksi, distribusi, dan penjualan sehingga memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan mereka. Mereka pun mampu mengontrol negara berkembang sebagai tempat produksi atau penyedia bahan mentah saja.

Beberapa aspek inilah yang menjadikan negara berkembang sulit bersaing dengan negara maju. Adanya aturan-aturan mengikat yang diciptakan oleh negara-negara kapitalis besar memang sengaja dibuat untuk melemahkan posisi negara berkembang di pasar global.

Perdagangan Internasional dan Sistem Ekonomi Islam

Dalam Islam, hubungan perdagangan antarnegara diatur dengan sistem ekonomi Islam. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam mengatakan bahwa secara keseluruhan sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, pemerataan distribusi kekayaan, dan menghilangkan kesenjangan sosial. Segala aktivitasnya diatur secara komprehensif menggunakan prinsip-prinsip syariat untuk menjamin kesejahteraan umat.

Prinsip-prinsip tersebut menyangkut masalah kepemilikan, distribusi kekayaan (termasuk di dalamnya sistem zakat), larangan riba, serta larangan gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi). Di samping itu, terdapat larangan monopoli dan penimbunan barang, pengaturan pasar dan intervensi harga, penggunaan mata uang berbasis emas dan perak, serta perdagangan internasional berdasarkan prinsip Islam.

Prinsip Perdagangan Internasional dalam Islam

Berikut ini adalah beberapa prinsip utama yang mencerminkan cara pandang Islam terhadap perdagangan internasional menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam (Sistem Ekonomi dalam Islam). Beliau membahas perdagangan antarnegara dalam konteks negara Islam (Khilafah).

1. Negara Islam hanya menjalin hubungan perdagangan dengan negara yang berdamai terhadap umat Islam. Negara Islam tidak menjalin hubungan ekonomi dengan negara yang memusuhi Islam atau umat Islam. Misalnya, Israel.
   
2. Negara Islam melakukan pengawasan yang ketat terhadap jenis barang yang masuk atau keluar. Jika barang tersebut terindikasi mengancam moral atau keamanan masyarakat akan ditolak. Tidak diizinkan pula ekspor barang yang dapat memperkuat musuh atau negara yang memusuhi Islam. Misalnya, senjata. Negara Islam diharuskan memproduksi sendiri kebutuhan militer dan teknologi vital.
   
3. Negara Islam seharusnya menghindari ketergantungan terhadap barang impor yang bersifat kritis. Misalnya, makanan pokok, energi, atau senjata.
   
4. Perdagangan antarnegara harus mematuhi hukum syarak. Misalnya, pelarangan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan spekulasi. Selain itu, tidak boleh melakukan ekspor atau impor terhadap barang-barang yang diharamkan syariat seperti minuman keras dan babi. Rasullullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)
   
5. Negara Islam harus memastikan bahwa transaksi perdagangan internasional dilakukan secara adil. Tidak diperbolehkan adanya unsur eksploitasi dan segala bentuk ketidakadilan terhadap negara lain. Akad harus jelas dan transparan dalam perkara harga, kualitas barang, dan kesepakatan lainnya.
   
6. Negara Islam melarang pihak asing untuk menguasai sumber daya alam milik umat Islam. Dalam Islam, sumber daya alam termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara lain. Untuk itu, harus dihindari adanya perjanjian perdagangan atau investasi asing yang mampu melemahkan kendali umat Islam terhadap sumber dayanya. Selain itu, Islam menolak untuk ikut serta dalam aliansi ekonomi yang mengikat negara Islam pada kepentingan negara lain. Contohnya, IMF atau WTO.
   
7. Sistem ekonomi Islam mendorong kemandirian ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perdagangan regional dengan negara-negara tetangga yang damai terhadap umat Islam.

Secara jelas prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi umat Islam dari ketergantungan dan eksploitasi negara lain. Prinsip ini juga memastikan keseluruhan perdagangan antarnegara dilakukan secara adil, dan tetap dalam koridor syarak.

Khatimah

Adapun perdagangan internasional dalam negara Islam (Khilafah) bertujuan untuk membentuk kemandirian serta menyebarkan risalah Islam. Untuk mewujudkan hal ini maka Khilafah akan menjalankan prinsip-prinsip perdagangan internasional agar tetap berjalan sesuai syariat dan untuk mencegah terjadinya eksploitasi serta kendali negara lain. Wallahualam bissawab. []