Pengurangan Bansos, Pemelaratan Massal di Tengah Kesulitan Kehidupan

Islam mengentaskan masalah kemiskinan dimulai dari cara pandang terhadap harta. Harta individu, milik umum, dan milik negara.

Oleh. Netty al Kayyisa
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Di tengah harga kebutuhan bahan pangan yang semakin meroket, beredar kabar pengurangan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta.

Pengurangan ini sebagaimana dikatakan oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, yang dilansir dalam ekonomi.bisnis.com, tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan pada hasil pemutakhiran data. Setidaknya ada tiga sebab pengurangan yaitu penerima meninggal dunia, pindah lokasi, dan dianggap telah mampu.

Ditinjau dari ketiga alasan ini, sebenarnya penguasa jangan terburu-buru menurunkan atau menghapus data KPM. Jika dikatakan penerima meninggal dunia, bukankah masih ada ahli warisnya? Sehingga masih bisa diteliti bagaimana kondisi keluarga yang ditinggalkan. Apakah benar mereka mampu, atau kondisinya sama saja dengan yang meninggal? Jika terjadi kondisi demikian, data tersebut tinggal dialihkan ke ahli waris atau keluarganya, sehingga tidak ada penghapusan data.

Demikian juga ketika penerima dinyatakan pindah lokasi. Selama lokasi masih dalam jangkauan atau masih masuk dalam wilayah negara Indonesia, seharusnya data mereka tetap ada. Perlu dipastikan apakah kepindahan mereka itu karena program transmigrasi yang entahlah hari ini apa masih terjadi, atau karena penggusuran yang hari ini marak terjadi, atau sebab yang lainnya. Selama masih dalam wilayah kekuasaan Indonesia, penguasa berkewajiban mengurusnya. Memastikan kebutuhan rakyatnya tercukupi.

Jika penerima dianggap telah mampu, ini pun perlu kita tengok standar kemampuan yang ditetapkan penguasa. Apakah standar mampu itu hanya dipengaruhi oleh PDB sebuah negara, atau karena masing-masing kebutuhan per orang telah terpenuhi dengan sempurna.

Melihat data di Badan Pusat Statistik, memang jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun. Pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Data ini jika dibanding pada bulan September 2022 menurun 0,46 juta orang. Penurunan yang lumayan mengingat negeri kita pernah mengalami keterpurukan akibat wabah Covid-19.

Kriteria miskin ditunjukkan dengan 14 ciri yang salah satunya pendapatan kepala keluarga di bawah 600 ribu per bulan. Kriteria ini sungguh tidak masuk akal. Misalnya pendapatan kepala keluarga 1 juta sekalipun, ternyata harus menanggung 1 istri 4 anak yang usia sekolah, tentunya tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Tetapi dengan standar penghasilan di bawah 600 ribu yang terkategori miskin, maka dengan penghasilan 1 juta tetap dianggap mampu. Meskipun sebenarnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Jadi, dengan anggapan penduduk miskin sudah terentaskan padahal nyatanya bisa jadi juga belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, kemudian dicabut bansos ini sama dengan semakin memelaratkan rakyat di tengah kehidupan yang serba sulit ini. Keputusan yang terburu-buru hanya bermodal data tanpa pemastian yang nyata.

Demikian juga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini hanya dengan bermodal bantuan sosial sebulan sekali sebesar 10 kg beras, akankah mampu mengentaskan kemiskinan? Nyatanya angka kemiskinan menurun pun bukan karena benar-benar terentaskan dari kemiskinan, tetapi keluar dari standar miskin, yang sebenarnya standar itu pun masih belum mampu mencukupi kesejahteraan hidup rakyat pada umumnya.

Pemerintah seharusnya berkaca kepada Islam. Bagaimana mengentaskan kemiskinan tak hanya berbekal Bansos atau bantuan-bantuan lain yang serupa. Islam mampu menuntaskan kemiskinan hingga akarnya. Jika ada orang miskin pun itu bukan miskin sistematis tetapi kasus perorangan saja.

Islam mengentaskan masalah kemiskinan dimulai dari cara pandang terhadap harta. Harta individu, milik umum, dan milik negara. Dengan ketentuan ini, akan bisa dibedakan mana harta yang bisa dikuasai oleh individu, mana yang harus dikembalikan kepada masyarakat umum untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya barang tambang yang menjadi milik umum. Maka dengan mengelola dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat akan mampu mencukupi kebutuhan rakyat dari sisi kesehatan, pendidikan atau yang lainnya. Individu atau perusahaan tidak boleh menguasai sepihak dan mengambil keuntungan untuk pribadinya.

Negara Islam juga menjamin para kepala rumah tangga memiliki pekerjaan layak untuk sumber nafkah. Akan dibuka lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja, juga untuk memenuhi kemaslahatan rakyatnya. Misalnya sektor pertanian akan mendapat perhatian. Karena sekaligus berhubungan dengan ketahanan pangan dalam negerinya. Sektor perdagangan digalakkan, dengan memberantas mafia perdagangan dan para penimbun-penimbun yang bermodal. Membuka pabrik-pabrik yang dibutuhkan, mulai dari kebutuhan kecil hingga besar. Pabrik makanan hingga persenjataan. Sebagai modal menjadi negara kuat dalam semua lini kehidupan.

Negara Islam juga menjamin kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Ada mekanisme penanggung nafkah bagi wanita, anak-anak, dan orang lemah. Di mana ketika sudah tidak ditemukan walinya, maka negara yang menanggungnya. Para janda yang tidak ada saudaranya sama sekali misalnya.

Dalam Islam juga ada syariat menghidupkan tanah mati sebagai bekal kehidupannya dan untuk tempat tinggalnya.

Dengan mekanisme sistem ekonomi Islam, yang ditopang dengan sistem politik kelas dunia, teknologi dan bahan dasar di alam yang tersedia, negara Islam mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Mengentaskan kemiskinan hingga akarnya. Menjadikan negara kuat di dalam maupun di luar negerinya. Dan kondisi ini akan terwujud hanya dalam sistem pemerintahan Islam. Bukan pada sistem pemerintahan lainnya. Wallahu’alam bi showab. []