"Awalnya LRT menjadi harapan masyarakat sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan yang terjadi di Jabodebek. Tetapi dengan adanya tragedi kecelakaan LRT ini, menjadi bukti potret buram negara melayani rakyat dalam masalah transportasi."
Oleh. Yani Restiyani
NarasiPost.Com-Telah terjadi kecelakaan antara dua gerbong trainset Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang terjadi di kawasan Munjul, jalur layang Cibubur-TMII Jakarta Timur, Senin, 25 Oktober 2021. Kecelakaan tersebut terjadi saat uji coba pengoperasian rangkaian LRT tanpa mengangkut penumpang seorang pun. Sehingga tidak ada korban lain yang terluka selain masinis. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat human error (Kompas.com, 26/10/21).
Latar belakang munculnya proyek Lintas Rel Terpadu Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek ini karena terhentinya proyek monorel. Lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menunjuk Adhi Karya untuk melanjutkan proyek ini sementara. Agus Pambagyo pengamat kebijakan publik mengatakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, bahwa, ”Saat itu Pemprov DKI minta Adhi Karya bikin dulu lah tiangnya. Selesai mangkrak, ga ada yang mau ganti rugi kan, duitnya Rp250 miliar ada di situ. Minta ganti ke pemerintah enggak dapat-dapat. Dari situ, Adhi Karya melobi pemerintah, untuk dibangun LRT saja. Akhirnya diputuskan, jadi harus diselesaikan” (27/02/2017).
Proyek LRT Terkesan Belum Siap dan Tampak Dipaksakan
Anggaran pembiayaan infrastruktur sedari awal proyek yang tidak siap hingga proyek sudah jalan dulu, tanpa ada kejelasan sumber dana yang akan membiayai proyek ini. Awalnya dana LRT Jakarta bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun kepada Adhi Karya. Menurut Agus ada beberapa alternatif sumber dana untuk membiayai proyek LRT ini seperti, PMN diberikan kepada PT KAI oleh negara, mengundang investor, atau menggunakan uang negara dari APMN Kementerian Perhubungan atau APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Mulailah dilakukan pembangunan LRT tahun 2016 dengan target waktu proyek LRT selesai pada tahun 2018 atau awal tahun 2019, tetapi pada kenyataannya waktu penyelesaian proyek LRT ini molor. Hampir tiga tahun tertunda dari target selesai 2018, hingga saat ini proyek LRT belum selesai. Muncul target waktu berikutnya proyek LRT Jabodebek akan selesai pada Juni tahun 2022.
Selama proyek LRT ini dilaksanakan hingga tahun 2019 sudah menelan biaya investasi yang sangat besar yakni Rp29,9 triliun. Biaya investasi ini ditanggung paling banyak oleh PT KAI dengan nilai Rp25,7 triliun dan Rp4,2 triliun oleh PT Adhi Karya. Proyek LRT belum selesai namun anggaran yang dikeluarkan sudah bengkak (Merdeka.com, 15/10/19).
Kemudahan menjangkau dan menikmati fasilitas infrastruktur dengan aman dan nyaman adalah impian dan harapan masyarakat secara umum. Awalnya LRT menjadi harapan masyarakat sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan yang terjadi di Jabodebek. Tetapi dengan adanya tragedi kecelakaan LRT ini, menjadi bukti potret buram negara melayani rakyat dalam masalah transportasi.
Potret pembangunan infrastruktur yang dipaksakan. Proyek mengalami kendala sejak awal pembangunan hingga uji coba, namun tetap jalan terus. Disinyalir ada pihak yang mengintervensi. Pembangunan tidak disertai peningkatan kualitas SDM yang memadai. Keselamatan dan kenyamanan rakyat harusnya menjadi prioritas. Alih-alih menjadi solusi kemacetan Jabodebek, kini masyarakat justru ketakutan menumpangi LRT.
Benar saja, tragedi kecelakaan kereta LRT bukan hanya menimbulkan kerugian materi akibat kerusakan badan kereta LRT saja, tetapi pihak terkait seperti PT INKAI juga negara yang memberi izin proyek ini harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang keamanan dan keselamatan pelayanan yang sediakan negara untuk rakyatnya.
Pandangan Islam
Berbeda dengan Islam yang mengatur masalah pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dengan sangat baik dan penuh perhitungan. Memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung negara dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Sejarah membuktikan pada masa Khalifah Al-Mansur pada abad ke-8 M, negara Khilafah lebih dulu membangun jalan beraspal di kota Bagdad Irak. Sedangkan pada abad ke-18 M, di Eropa baru memulai membangun jalan-jalan. Artinya Islam sepuluh tahun lebih maju dalam membangun infrastruktur transportasi.
Di akhir masa Kekhilafahan Turki Usmani berhasil membangun infrastruktur jalur kereta api Hijaz yang diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II. Jalur kereta api Hijaz ini dibangun untuk memudahkan jemaah haji menuju ke Makkah. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu perjalanan jamaah haji yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu dan berbulan-bulan dengan mengendarai unta.
Inilah bukti kemajuan pesatnya dan kokohnya pembangunan infrastruktur saat Islam berjaya di dunia. Keberhasilan dalam membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat tak lepas dari kekuatan sokongan dana dari negara, dan juga aparat negara yang amanah.
Oleh karena itu, untuk memecahkan kerumitan masalah infrastruktur yang dihadapi negara saat ini adalah perlunya perbaikan secara menyeluruh baik itu dari hulu mulai dari peraturannya hingga hilir masalah teknis yang harus dijalankan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Swt.[]
