"Faktanya, sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan selama inilah yang berperan besar dalam menjadikan angka kemiskinan selalu mengalami penambahan. Dalam sistem ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagaimana tidak, sumber kekayaan alam yang ada di negeri ini telah diserahkan pengelolaannya kepada pihak asing."
Oleh. Dewi Fitratul Hasanah
(Pegiat Literasi)
NarasiPost.Com-Diberitakan KompasTV, (8/10/2021), bahwasannya pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2024. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah telah menunjuk tujuh provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua, sebagai penerima bantuan anggaran dalam target penanggulangan kemiskinan pada tahap awalnya.
Mendapati berita tersebut, tentu menghadirkan suka cita. Karena penanggulangan kemiskinan merupakan perbuatan mulia dan bijaksana. Namun di sisi lain, hadir pula rasa pesimis dan keraguan sekaligus tanda tanya besar. Mungkinkah target zero persen angka kemiskinan dapat tercapai pada tahun 2024 mendatang?
Pasalnya sebuah target akbar dalam memberangus kemiskinan ekstrem akan sulit berhasil bila hanya dilakukan dengan menambah bantuan anggaran, melainkan perlu adanya mekanisme yang tegas tersistem dan tepat sasaran. Berkaca pada yang telah dialami, bantuan-bantuan sosial dengan berbagai istilah selama ini sering tak menyentuh sasaran. Sebab bantuan-bantuan tersebut, dalam perjalanannya telah dicomoti oleh para tikus berseragam yang bertampang bijak namun sejatinya sangatlah tamak. Bantuan dengan nominal Rp600.000 per orang dari pusat bisa-bisa hanya Rp60.000 per orang saja yang sampai ke tangan rakyat. Rakyat kerap mendapatkan kabar adanya bantuan tersebut, namun hanya di layar kaca saja, sedangkan di tangan mereka tetap hampa.
Kategori kemiskinan dengan standar Bank Dunia adalah kemiskinan yang penduduknya hanya mengantongi pendapatan kurang dari US$1,9 per hari atau sekitar Rp27.075 per hari (asumsi kurs Rp14.250 per dolar AS). Sementara, kemiskinan ekstrem di Indonesia berada pada jumlah 9,92 juta jiwa atau sekitar 3,4 persen dari total penduduk. Dari sini saja untuk memastikan angka kemiskinan ekstrem berada di titik nol pada 2024, jelaslah bukan hal yang mudah. Semudah mendebah.
Lihat saja, dengan target seakbar ini, pemerintah hanya mengandalkan program seperti bantuan pangan nontunai atau kartu sembako dan program Indonesia Pintar. Dimana rakyat dikucuri dana dan pelatihan dengan asumsi pemerintah bahwa mereka akan memiliki usaha yang bisa berkembang sehingga derajat hidup mereka meningkat.
Namun yang terjadi justru membuat rakyat semakin jatuh miskin karena kolaps. Sebab yang terjadi di lapangan adalah mereka dipaksa bersaing dengan kompetitor pelaku usaha dari kelas sosial di atasnya. Pemerintah ingin penduduk miskin naik kelas, tetapi kemudian rakyat tidak diberikan akses pasar sehingga rakyat terjebak dalam situasi sulit yakni menghadapi pesaing usaha yang lebih mapan. Bahkan tak jarang mereka jadi terjerat utang. Alhasil, bukannya untung dan maju tapi justru buntung dan pilu.
Jika demikian, harapan men-zerokan kemiskinan ekstrem niscaya tidak akan pernah kesampaian bukan?Lebih-lebih bila sistem ekonomi yang menopang adalah sistem ekonomi yang salah. Maka keinginan bebas dari angka kemiskinan ekstrem takkan pernah jadi kenyataan. Sebab solusi yang digunakan hanya solusi tambal sulam yang tak menyentuh akar masalah.
Faktanya, sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan selama inilah yang berperan besar dalam menjadikan angka kemiskinan selalu mengalami penambahan. Dalam sistem ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagaimana tidak, sumber kekayaan alam yang ada di negeri ini telah diserahkan pengelolaannya kepada pihak asing. Freeport misalnya, betapa tak terhingga emas yang dikeruk oleh mereka? Sedang rakyat yang seharusnya sebagai pemiliknya tak pernah menikmatinya hasilnya. Padahal jika seluruh potensi kekayaan alam dikelola sendiri oleh negara, Insya Allah negara ini akan makmur sentosa dan bebas dari kemiskinan.
Sebagaimana sabda Rasullulah:
"Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli, yaitu air, rumput dan api.” (HR.Ibnu Majah)
Jika negara tidak mampu mengelolanya sendiri, maka boleh mengupah tenaga ahli dari swasta atau asing. Namun, sebatas akad ijaroh (sewa upah) bukan syirkah, apalagi akad jual beli. Karena akad jual beli harta yang sifatnya umum tersebut akan menjadikan pemindahan kepemilikan, dari kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu ataupun golongan. Sehingga yang kaya hanya mereka korporat, individu atupun golongan, sedangkan rakyat miskin semakin memprihatinkan.
Pemberian anggaran bukanlah langkah efektif sebab anggaran yang diberikan itu pun juga bersumber dari utang kepada negara lain, sedangkan utang ribawi negeri ini saja angkanya telah kian menggila. Ujung-ujungnya bermuara pada rakyat pula yang harus menanggung utangnya.
Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam (khilafah ala manhaj nubbuwah) menjadi amat mendesak untuk segera diterapkan. Sebab hanya Islam saja yang mampu memberikan solusi, yaitu dengan memosisikan kembali pengelolaan sumber daya alam dimana kepemilikannya tetap pada rakyat, sedangkan negara hanya mendapat amanah untuk mengelolanya demi kemaslahatan rakyat, bukan justru menyerahkannya kepada pihak swasta ataupun asing.
Sungguh betapa hanya sistem Islam inilah yang sejatinya tulus dan serius menyejahterakan rakyat. Sebab ia akan mampu memupus kemiskinan ekstrem dengan mekanismenya yang mulia dan teruji lulus. Waallahualam.[]
