RCEP seolah menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk memulihkan ekonominya. Namun lagi-lagi akan ada pihak yang jauh lebih untung dibandingkan yang lainnya. Siapa lagi yang pintar memanfaatkan peluang dalam ekonomi jika bukan negeri Tirai Bambu, China.
Oleh : Zulfa Rasyida (Mahasiswi STEI Hamfara, Aktivis Dakwah, Member AMK)
NarasiPost.Com – Menjadi salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia memiliki katalis untuk mempercepat laju perekonomiannya. Hal ini menjadi bukti dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 15 November 2020, oleh Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto, di istana Bogor.
RCEP adalah kerja sama regional dalam rangka perdagangan bebas. Selain 10 anggota negara ASEAN, 5 negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru), juga menjadi bagian dari kerja sama ini.
Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto, mengatakan pemulihan ekonomi dunia akan relatif lambat, kecuali dengan kebijakan out of the box yang dapat mendorong proses pemulihan secara signifikan dan itu tidak dapat dilakukan sendiri secara individual dalam sebuah vakum. Dia percaya bahwa kehadiran RCEP akan membangun kembali harapan berlangsungnya pemulihan ekonomi secara lebih cepat, setidaknya di kawasan RCEP sendiri. (Tempo.co)
RCEP seolah menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk memulihkan ekonominya. Namun lagi-lagi akan ada pihak yang jauh lebih untung dibandingkan yang lainnya. Siapa lagi yang pintar memanfaatkan peluang dalam ekonomi jika bukan negeri Tirai Bambu, China.
Bagi China kelompok baru ini adalah rejeki nomplok yang sebagian besar dihasilkan dari mundurnya Trump dari TPP. Di tengah pertanyaan tentang keterlibatan Washington di Asia, RCEP dapat memperkuat posisi China sebagai mitra ekonomi dengan Asia Tenggara, Jepang, dan Korea serta menempatkan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut pada posisi yang lebih baik untuk membentuk aturan perdagangan di kawasan.
Namun, beberapa pengamat justru memandang bahwa perjanjian dagang ini akan berdampak buruk pada negara-negara tersebut. Tak lain hanya menguntungkan pihak-pihak yang punya kepentingan politik-ekonomi di wilayah-wilayah sasarannya di negara ASEAN.
Bagaimanakah Islam menanggapi hal ini?
Setelah pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja yang semakin memudahkan para investor mencengkeram perekonomian Indonesia, tentu saja belum cukup memuaskan kerakusan mereka akan harta. Sehingga muncullah RCEP sebagai pintu gerbang menuju kebebasan bagi para investor di Indonesia.
Islam menyoroti betul dalam hal investasi ini. Jika menggunakan aturan Islam, tentu negara tidak akan semudah itu menerima dan tunduk menandatangani perjanjian semacam ini. Sebab negara dalam Islam terbagi menjadi negara yang tunduk dalam aturan Daulah Islam dan negara kafir harbi yang jelas-jelas memusuhi Islam.
Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku. Dalam hal ini tentu saja negara Islam wajib mempertimbangkan siapa yang berinvestasi di negaranya.
Dalam sistem kapitalis saat ini, sangat perlu diperhatikan dampak negatif yang akan muncul dari perjanjian-perjanjian dengan negara lainnya. Sebab, no free lunch dalam kamus negara-negara kapitalis. Akan ada something yang mereka harapkan dari negara kaya semacam Indonesia lewat program-program licik mereka.
Benar saja, dengan menjadi negara yang tergabung dalam ASEAN menjadikan Indonesia termasuk negara anggota lainnya tidak mandiri terutama dari segi ekonomi dan hanya akan menjadi alat memuluskan kepentingan negara besar baik di bidang politik maupun ekonomi. RCEP ini juga akan menjadi strategi regionalisme baru bagi negara besar dalam mempercepat penguasaan terhadap wilayah atau kawasan negara berkembang.
Sehingga, dengan berbagai analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya peresmian blok perdagangan baru asia pasifik ini bukan merupakan sinyal perbaikan perekonomian negara ASEAN, melainkan menjadi alat penjajahan ekonomi baru bagi China.
Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Sang Pencipta dalam mengatur kehidupan termasuk dalam aturan bernegara. Sebagai Pencipta dan Pengatur, tentu Allah SWT Maha Mengetahui bagaimana cara mengatasi segala problematika yang ada, dari segi politik maupun ekonomi.
“Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu”. (QS. Ar Ra’du: 2)
Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita mengembalikan segala macam urusan kepada Allah SWT. Menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman, akidah, menjadi kaidah dan landasan dalam menjalani kehidupan di dunia. Menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.
"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Rabb-mu, maka beribadahlah kepada-Ku (semata-mata).” (QS al-Anbiyaa’:92).
Wallahu 'alam bishawab []
Pictures by google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email narasipostmedia@gmail.com
