Quick Win, Program Populis Kepentingan Oligarki

Program Quick Win di bawah pemerintahan baru tetap menunjukkan wajah pemerintahan yang sekuler, populis, dan otoriter, serta cenderung menguntungkan kepentingan oligarki.

Oleh. Maman El Hakiem
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Program Quick Win yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menyoroti langkah-langkah cepat untuk mencapai hasil signifikan dalam waktu singkat. Pendekatan ini ditujukan untuk menunjukkan komitmen pemerintahan baru dalam mewujudkan janji kampanye dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Namun, program tersebut juga menuai kritik karena masih mencerminkan karakter pemerintahan yang sekuler, populis, otoriter, dan condong berpihak kepada kepentingan oligarki. Sebagaimana diberitakan laman tempo.co (13-10-2024), pemerintah yang baru nanti akan mengucurkan dana besar untuk program Quick Win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 2025, nilainya mencapai Rp121 triliun, naik dari anggaran sebelumnya Rp113 triliun.

Rupanya pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap mempertahankan pendekatan sekuler dalam kebijakan-kebijakan utamanya. Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang menonjolkan peran pemerintah sebagai penggerak utama, sementara nilai-nilai religius atau pandangan moral tertentu cenderung dikesampingkan dalam pengambilan keputusan publik.

Quick Win: Populis Otoriter

Selain itu, aspek populis dari pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat jelas melalui program-program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat luas, seperti bantuan sosial, subsidi bahan pokok, termasuk program makan siang gratis yang menjadi "nilai jual" pasangan Prabowo-Gibran selama kampanye.

Khusus untuk program makan siang bergizi gratis, nilai anggarannya sebesar Rp71 triliun, dan akan mencakup 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota. Tentunya, kebijakan ini dirancang untuk menarik dukungan publik dan menunjukkan bahwa pemerintah "merakyat" serta dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Namun, pendekatan populis ini sering kali dipandang sebagai langkah-langkah sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural. Di sisi lain, kebijakan populis juga dikritik sebagai bentuk "politik pencitraan" yang lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek untuk mendongkrak popularitas ketimbang membangun fondasi yang kuat untuk reformasi jangka panjang.

Kepemimpinan Prabowo yang dikenal tegas dan cenderung otoriter tetap mewarnai pemerintahan baru nanti. Konsolidasi kekuasaan dan upaya untuk mengontrol berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap lembaga-lembaga independen dan media, menunjukkan indikasi adanya pendekatan otoritarianisme dalam gaya kepemimpinan mereka.

Penggunaan aparat keamanan dalam menangani protes atau kebijakan kontroversial juga mencerminkan kecenderungan pemerintah untuk menekan perbedaan pendapat demi stabilitas politik. Meskipun ada alasan pragmatis untuk pendekatan ini, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kebebasan sipil dan demokrasi.

Salah satu kritik utama terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keberpihakan mereka terhadap kepentingan oligarki dalam kebijakan ekonomi. Program Quick Win sering kali melibatkan proyek-proyek besar yang bekerja sama dengan konglomerat atau perusahaan besar yang sudah mapan.

Misalnya, proyek infrastruktur skala besar atau kebijakan deregulasi yang menguntungkan sektor korporasi besar, yang pada akhirnya memperkuat cengkeraman oligarki dalam perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan ini dikritik karena tidak memberikan ruang bagi usaha kecil dan menengah, serta memperlebar ketimpangan ekonomi antara elite dan rakyat jelata.

Secara keseluruhan, program Quick Win di bawah pemerintahan baru tetap menunjukkan wajah pemerintahan yang sekuler, populis, dan otoriter, serta cenderung menguntungkan kepentingan oligarki. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam sosok pemimpin, tetapi orientasi kebijakan dan struktur kekuasaan belum banyak bergeser dari pola sistem pemerintahan sebelumnya.

Sistem Pemerintahan Islam

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan dalam Islam yang bertujuan untuk menerapkan hukum syariat secara kaffah (menyeluruh) adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum.

Pemerintahan Islam ini berusaha untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, dengan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai pedoman utama dalam pengambilan kebijakan dan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dan pemerataan kekayaan. Harta yang dimiliki oleh masyarakat tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi harus didistribusikan secara adil. Allah Swt. memerintahkannya di dalam surah Al-Hasyr ayat 7.

Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam mengelola sumber daya alam dan pendapatan negara seperti zakat, kharaj (pungutan dari pemanfaatan lahan atau tanah), jizyah (pungutan untuk nonmuslim yang kaya), fai dan ganimah (pendapatan dari harta rampasan perang) untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Pemerintahan Islam menerapkan hukum pidana (hudud, kisas, dan takzir) sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, untuk kasus pencurian, hukumannya adalah potong tangan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, dalam hukum perdata, syariat mengatur masalah waris, pernikahan, dan transaksi bisnis dengan ketentuan yang adil untuk semua pihak. Penerapan hukum ini bertujuan untuk menjaga hak-hak individu dan masyarakat, serta mencegah terjadinya kezaliman dan ketidakadilan.

Pun dalam sistem ekonomi Islam menolak praktik riba, monopoli, dan spekulasi. Pemerintah bertugas mengelola sumber daya alam dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan halal. Dengan sistem ini, kesejahteraan ekonomi dapat terwujud, karena negara memastikan distribusi kekayaan yang adil dan penyaluran zakat kepada delapan asnaf (kelompok penerima zakat) yang berhak, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Tanggung Jawab Negara

Pemerintahan Islam yang menerapkan syariat secara kaffah juga wajib menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis untuk seluruh rakyat. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang baik, umat Islam dapat memahami agama dan syariat dengan benar serta memiliki keterampilan yang berguna untuk kehidupan dunia. Begitu pula, dengan adanya layanan kesehatan gratis, seluruh rakyat dapat hidup sehat dan produktif.

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemerintah berkewajiban untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Negara akan mengelola sumber daya dengan adil dan menyalurkan kekayaan kepada yang berhak, termasuk melalui pengelolaan zakat dan pendapatan negara lainnya. Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang miskin atau terkena musibah.

Sistem pemerintahan Islam memberikan perhatian besar pada pembangunan ekonomi yang merata. Pemerintah berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, mengatur mekanisme pasar agar tidak terjadi eksploitasi, serta memberantas praktik riba dan monopoli yang merugikan rakyat. Selain itu, sektor pertanian, perdagangan, dan industri didorong untuk berkembang dengan memberikan dukungan kebijakan dan modal bagi para pengusaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, sistem pemerintahan dalam Islam yang menerapkan hukum syariat secara kaffah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu mendapatkan haknya dan bebas dari segala bentuk penindasan.

Prinsip-prinsip syariat Islam yang diterapkan secara menyeluruh mampu mengatur segala aspek kehidupan dengan adil, sehingga kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Pemerintahan Islam yang ideal bukan hanya menjamin kebutuhan dasar setiap individu, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk oligarki.

Wallahu a'lam bish-shawaab.