PSN Swasembada Tebu di Merauke, untuk Kepentingan Siapa?

Penderitaan juga akan dialami rakyat Merauke. Pasalnya, lahan untuk PSN swasembada tebu di Merauke masih berupa hutan dan akan dibabat habis untuk lahan pertanian baru.

Oleh. Hadi Kartini
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Menjelang akhir kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi masih terus mengebut kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan di masa kepemimpinannya. Megaproyek food estate sawah dan tebu di Merauke salah satu megaproyek yang sedang dijalankan saat ini.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare. Program ini sudah dicanangkan sejak lama dan direalisasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2023.

Ada tambahan lahan kebun tebu seluas 700 hektare yang diatur dalam kebijakan ini. Untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2024, tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Akibat proyek ini, ratusan ribu hektare hutan di Papua Selatan dibabat habis dan diratakan dengan tanah untuk lahan pertanian baru. Proyek ini membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik yang ada di Merauke. (Tempo.co, 24-9-24)

Dalam pelaksanaannya, megaproyek ini melibatkan banyak pengusaha. Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam Global Papua Abadi (GPA) Group sebanyak sembilan perusahaan.

Sedangkan untuk proyek infrastruktur, pembangunan jalan, dan percetakan sawah dipegang oleh perusahaan Jhonlin Group milik Haji Syamsuddin alias Haji Isam asal Kalimantan. Perusahaan Jhonlin Group bergerak di berbagai bidang usaha. Haji Isam sebagai pemilik perusahaan, disebut-sebut pengusaha yang dekat dengan Presiden Jokowi dan juga orang-orang yang berada di lingkungan pemerintahan.

PSN Bisnis Pengusaha

Megaproyek ini dinilai sebagai ambisi penguasa saja, karena telah banyak proyek food estate yang dijalankan pemimpin sebelumnya, tetapi semuanya mengalami kegagalan. Terlalu luasnya lahan yang akan digarap menjadi salah satu penyebab kegagalan terdahulu. Tak jauh berbeda dengan proyek swasembada tebu di Merauke ini, lebih dari dua juta hektare lahan yang akan digarap dengan nilai investasi yang tidak tanggung-tanggung.

Proyek besar yang merupakan Proyek Strategis Nasional seperti pengembangan perkebunan tebu dan pabrik bioetanol di Merauke hanya bisa dijalankan oleh konglomerat. Dari sini, bisa dilihat bahwa PSN merupakan program pemerintah yang dibuat untuk memuluskan bisnis para pengusaha semata .

Sedangkan rakyat yang kekuatan modalnya sedikit, dengan sendirinya akan digilas oleh pengusaha kelas kakap. Jelas terlihat bahwa setiap proyek nasional yang diprogram pemerintah hanya menggemukkan para pengusaha dengan kemampuan modal yang besar.

Kerusakan Alam Akibat PSN

Kegagalan-kegagalan PSN food estate hanya menyisakan kepedihan dan kesengsaraan bagi rakyat. Begitu juga dengan PSN nonpangan seperti di Rempang, IKN di Kalimantan, dan banyak lagi proyek strategis nasional lainnya di berbagai daerah membuat rakyat kecil berada dalam penderitaan.

Penderitaan juga akan dialami rakyat Merauke. Pasalnya, lahan untuk proyek swasembada tebu di Merauke masih berupa hutan dan akan dibabat habis untuk lahan pertanian baru. Bisa dipastikan penggundulan hutan akan menimbulkan masalah baru yang mengancam keberlangsungan ekosistem alam. Sebagaimana kita ketahui, hutan Papua mengandung keragaman hayati yang sangat banyak, baik fauna maupun floranya. Bahkan, ada spesies langka yang hanya ada di hutan Papua.

Masyarakat sekitar hutan akan kesulitan memenuhi kebutuhan akan pangan, karena mereka sangat bergantung pada alam. Kelangkaan akan air juga mengancam masyarakat, banjir tidak dapat dielakkan, longsor, meningkatnya suhu bumi, dan banyak lagi dampak negatif yang akan dirasakan masyarakat sekitar.

Belum lagi masalah keberpindahan hak milik tanah masyarakat yang secara paksa dialihkan untuk PSN tersebut. Di mana PSN ini berada di antara 19 distrik yang dihuni oleh penduduk. Mau tidak mau masyarakat akan dipaksa pindah ke tempat lain. Begitu banyak dampak negatif dari megaproyek ini, tetapi tidak menyurutkan ambisi penguasa untuk terus menjalankan proyek tersebut.

Baca: Peluncuran Bioetanol untuk Kepentingan Siapa?

Sistem Kapitalis Menyengsarakan Rakyat

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu merugikan rakyat disebabkan diterapkannya sistem kapitalis liberal dalam menjalankan roda pemerintahan. Di sistem ini, kebebasan berusaha dan kebebasan hak kepemilikan dijamin negara. Jadi tidak mengherankan jika semua proyek-proyek dikelola oleh swasta. Dan hak masyarakat seperti hak kepemilikan pribadi, hak ruang hidup, hak memanfaatkan hasil hutan diabaikan oleh negara.

Apalagi, negara yang memakai sistem demokrasi yang lahir dari sistem sekuler, sangat membutuhkan pengusaha dalam mempertahankan kepemimpinan. Untuk sampai pada posisi pemimpin, seseorang harus mengeluarkan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Artinya jika kita tidak mempunyai uang yang banyak jangan bermimpi akan berada di posisi puncak. Jika masih ingin menduduki kekuasaan, sedangkan tidak mempunyai uang ,maka menggandenglah pengusaha.

Pengusaha akan membantu dari segi dana dan akan meminta imbalan yang setara dengan pengorbanan yang di keluarkan. Imbalan akan diberikan melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam berbagai proyek. Tak jarang kebijakan yang dikeluarkan menindas rakyat. Jika terjadi konflik di lapangan dengan masyarakat, maka negara akan meredam dengan kebijakan baru yang membuat rakyat tidak berdaya.

Hanya pengusaha yang akan diuntungkan dari proyek strategis nasional yang ada. Walaupun pemerintah selalu menyatakan PSN dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, rakyat mana yang dimaksud pemerintah? Nyatanya, masyarakat sekitar PSN tidak ada yang merasa mendapatkan manfaat dari setiap PSN yang dijalankan pemerintah.

Islam Mengatur Pengelolaan Hak Kepemilikan

Dalam Islam, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan adalah kewajiban negara. Negara dalam hal ini adalah negara Islam (Khilafah), turun langsung dalam pengurusannya tanpa melibatkan pihak swasta. Berbagai upaya dilakukan supaya stok pangan bagi warga negara selalu terjaga dengan kualitas terbaik dan harga yang stabil.

Dalam meningkatkan produksi pangan secara optimal, Khilafah akan menurunkan ahli pertanian sesuai bidangnya masing-masing. Memfasilitasi petani dengan alat-alat pertanian yang mutakhir. Menyediakan bibit unggul, pupuk, dan pestisida dengan harga murah. Memberikan lahan-lahan kosong yang diterlantarkan pemiliknya kepada petani yang tidak mempunyai lahan pertanian. Akhirnya, tidak ada lahan yang tidak produktif. Negara juga akan menjaga kestabilan harga pasar, sehingga petani tidak malas untuk bertani.

Negara juga akan meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan harta milik umum seperti hutan. Negara tidak boleh memberikan hak pengelolaannya kepada swasta apalagi swasta asing. Negaralah yang harus mengelola, ini dijelaskan Rasulullah melalui hadisnya bahwa, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yakni api, air, dan padang rumput", hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hasil dari pengelolaan harta milik umum tersebut akan dikembalikan ke rakyat secara merata.

Adapun hutan yang akan digunakan untuk swasembada tebu dan pabrik bioetanol di Merauke, adalah hutan adat dan hutan milik negara. Hutan milik negara yang terkategori hutan lindung yang berfungsi sebagai paru-paru bumi, maka tidak boleh dialihfungsikan. Jika luas hutan tersebut sudah melebihi sebagai paru-paru bumi maka boleh dialihfungsikan, tetapi secara bertanggung jawab. Itu pun harus negara yang mengelolanya tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta.

Negara juga mengakui hak milik pribadi dan memperbolehkan pemiliknya mengelola harta tersebut atau menjualnya sesuai dengan ketentuan syariat. Pemerintah tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan pribadi tersebut dengan cara paksa seperti yang dilakukan pemerintah sekarang di berbagai Proyek Strategis Negara.

Wallahu'alam bissawab. []