"Beginilah nasib petani dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, permasalahan yang ada di hadapan mereka begitu banyak dan harus diselesaikan sendiri. Kehadiran pemerintah hanya berposisi menjadi pembuat regulasi, memberikan sosialisasi namun tidak bisa memberikan bantuan nyata secara merata."
Oleh. Ai Siti Nuraeni
(Pegiat Literasi dan Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Beredar video seorang petani di Kabupaten Bandung merusak sayuran di sebuah kebun dengan parang. Hal itu dilakukan karena dia kesal harga sayur tengah anjlok di pasaran. Nasib malang ini bukan hanya dialami oleh petani dalam video itu saja, melainkan hampir semua petani sayur di wilayah Kabupaten Bandung. Mereka mengeluhkan biaya operasional yang semakin membengkak sebagai imbas dari naiknya harga BBM beberapa waktu yang lalu. Dengan begitu, petani mengalami besar pasak dari pada tiang karena harga jual hasil panen lebih kecil dibanding modal yang telah mereka gelontorkan. (Jabarekspress.com,22/09/2022)
Menanggapi kejadian ini, Kepala Dinas Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, berpendapat bahwa anjloknya harga sayur disebabkan oleh cuaca basah yang membuat hasil panen melimpah dan rantai distribusi yang terlalu panjang. Dia juga menyesalkan masalah ini dan khawatir jika terus berkelanjutan akan membuat petani enggan menanam sayur. Lalu, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat?
Bila ditelusuri, anjloknya harga komoditas sayuran ini bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Faktor penyebab yang sering dikemukakan oleh pemerintah selalu berputar pada cuaca ekstrem, serangan hama, penanaman komoditas yang seragam dan kacaunya rantai distribusi. Selanjutnya, langkah solutif yang diberikan pada rakyat hanya berupa sosialisasi untuk memperpendek rantai distribusi serta pemberian subsidi pupuk dan obat-obatan yang terbatas.
Hal ini membuktikan kelemahan pemerintah dalam menangani masalah petani serta ketidakseriusan mereka dalam membantu para petani. Karena jika pemerintah memaksimalkan upaya, setidaknya akan selalu ada perbaikan nasib petani ke arah lebih baik. Bukan malah semakin terpuruk seperti sekarang.
Indonesia sejatinya adalah negara beriklim tropis yang hanya memiliki dua musim, yakni kemarau dan penghujan. Kedua musim ini tentu akan sangat berpengaruh pada pertanian. Saat kemarau persediaan air terbatas sehingga hasil pertanian pun
tidak bisa sebanyak biasanya. Sebaliknya, saat musim penghujan tidak serta-merta panen melimpah. Bisa juga karena curah hujan tinggi, tanaman sayur dan buah justru mudah busuk.
Kedua musim ini silih berganti tiap beberapa periode dan senantiasa berulang, kehadirannya juga bisa diprediksi dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Maka, sangat tidak bijak jika pemerintah selalu menyalahkan cuaca tertentu karena masalah ketersediaan suatu hasil tanaman. Langkah yang tepat adalah dengan membantu para petani melakukan rekayasa sedemikian rupa agar petani bisa tetap memperoleh hasil yang baik, entah itu musim hujan atau musim kemarau.
Contohnya, seperti menerapkan sistem zonasi pada komoditas pertanian. Dengan demikian tanaman yang dibudidayakan akan berbeda di tiap daerah.
Dengan cara ini ketersediaan hasil panen akan beragam dan jumlahnya juga sesuai dengan kebutuhan pasar karena telah diperhitungkan terlebih dahulu. Pengaturan seperti ini bisa menjaga harga sayur stabil di pasaran, tidak ada yang terlampau mahal atau justru terlalu murah.
Pemerintah juga semestinya mendukung para petani dengan penyediaan pupuk berkualitas yang mencukupi kebutuhan petani dan membandrol harganya dengan murah agar terjangkau oleh seluruh lapisan petani. Tapi fakta yang ada pupuk bersubsidi malah dikurangi jumlahnya dan sulit dijangkau oleh petani. Sedangkan pupuk nonsubsidi harganya semakin meroket dan tidak bisa terbeli. Hal itu diperparah dengan harga BBM yang naik dan membuat semua harga barang ikut merangkak. Alhasil, nasib petani tak pernah sejahtera jika mekanisme yang diterapkan masih berlandaskan kapitalisme.
Ulah para tengkulak di sektor pertanian juga tak kalah merepotkan dan menindas, menghargai dengan sangat rendah, dan menjual dengan harga tinggi. Hal ini membuat harga sayur di tangan petani dihargai murah karena terlalu banyak orang yang mengambil keuntungan di perjalanan sampai ke konsumen. Pemerintah dalam hal ini hanya bisa melakukan sosialisasi agar petani bisa memotong rantai distribusi ini, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih pantas. Hanya saja solusi ini masih belum bisa menyelesaikan masalah petani, karena tidak semua petani punya koneksi dan kemampuan untuk melakukannya.
Beginilah nasib petani dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, permasalahan yang ada di hadapan mereka begitu banyak dan harus diselesaikan sendiri. Kehadiran pemerintah hanya berposisi menjadi pembuat regulasi, memberikan sosialisasi namun tidak bisa memberikan bantuan nyata secara merata. Wajar saja, karena negara yang menerapkan sistem ini didesain agar berlepas diri dari kepentingan rakyat dan menyerahkan semua pada mekanisme pasar bebas. Maka, yang kuat bisa bertahan, namun yang lemah jadi tertindas.
Oleh karena itu, kesejahteraan petani serta ketahanan pangan akan sulit untuk diwujudkan karena terpengaruh oleh berbagai kepentingan. Sangat berbanding terbalik jika negara menjadikan Islam sebagai dasar dari segala aktivitasnya. Negara akan bertanggung jawab penuh pada nasib petani karena hasil pertanian mereka dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Terlebih lagi pemimpin dalam sistem Islam menyadari bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat atas urusan semua rakyatnya, termasuk para petani.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Negara yang menerapkan Islam akan menjamin tersedianya pupuk berkualitas dengan harga murah, meneliti wilayah yang cocok ditanami suatu komoditas, mengatur ketersediaan bahan pangan yang beragam, bahkan mencari teknologi yang bisa mengelola kelebihan hasil panen tertentu agar bisa disimpan dalam waktu yang lama atau memanfaatkannya menjadi produk lain yang bermanfaat. Semua upaya itu didukung oleh distribusi harta yang bersumber dari Baitulmal yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, zakat dan kepemilikan negara.
Lebih dari itu, pemerintah yang menerapkan Islam akan berupaya melakukan prediksi iklim agar bisa diketahui perubahannya serta mempersiapkan diri saat terjadi cuaca ekstrem. Sedangkan mengenai rantai distribusi, negara akan mengatur penuh urusannya sehingga tidak akan ada celah bagi tengkulak nakal untuk meraup keuntungan yang tidak wajar dari hasil panen petani.
Dengan demikian, biaya operasional petani dalam menjalankan usaha tidak akan menggelembung seperti sekarang dan mereka akan mendapatkan hasil yang pantas untuk jerih payahnya. Oleh karenanya, sudah waktunya kita memberlakukan kembali Islam dalam setiap aturan hidup kita karena hanya dengan sistem ini segala pengurusan hajat hidup manusia bisa berjalan dengan sebaiknya.
WaLlaahu a'lam bish shawaab.[]
