"Islam dengan mekanisme aturannya dapat menyejahterakan rakyat, pos-pos pendapatan dan pengeluaran dalam Islam pun telah gamblang dijelaskan. Bukan dari pajak apalagi utang sebagaimana sistem hari ini. Namun, bersumber dari SDA dan ganimah yang diperoleh kaum muslim. Lantas, jika ada sistem yang telah berhasil, mengapa tidak ditiru?"
Oleh. Dia Dwi Arista
(Tim Redaksi NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Tak jera! Mungkin kata itu yang pantas untuk menggambarkan posisi anggota dewan saat ini. Bagaimana tidak? Kali ini anggota dewan menganggarkan dana fantastis untuk pengadaan 100 TV LED 43 inch bagi setiap ruang kerja anggota dewan. Tak tanggung-tanggung, dana yang dipersiapkan mencapai 1,5 miliar atau tepatnya Rp1.554.000.000 Data ini bersumber dari kutipan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). (m.liputan6.com, 05/10/2022)
Hal semacam ini sudah berulang kali dilakukan oleh Anggota Dewan, di saat ekonomi rakyat tersungkur karena pandemi, Anggota Dewan menganggarkan dana fantastis hanya untuk mengganti gorden. Tentu sikap ini mendapat banyak sindiran dan hujatan, baik dari pengamat hingga rakyat kecil. Akhirnya, rencana tersebut pun batal.
Lagi, ketika berita ini mencuat ke publik, dengan sigap Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, membantah berita tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang 'ngaco' (kompas.com, 05/10/2022). Lantas, akankah pengadaan ini dibatalkan juga?
Resesi Global di Depan Mata
Mirisnya, hal serupa terulang lagi. Berita anggaran fantastis untuk sesuatu yang tidak urgent, yakni pembelian TV LED 43 inch ini, menghabiskan dana miliaran. Meski dampak pandemi terhadap ekonomi berangsur-angsur membaik, namun dunia saat ini tengah menghadapi ancaman resesi global. Akibatnya, tak pelak menghantam ekonomi rakyat juga.
Krisis global yang menjadi ancaman dunia kali ini, menurut pengamat Perbankan, Keuangan, dan Investasi dari UGM, I Wayan Nuka Lantara, yang dikutip dari laman bisnis.tempo.co, menyatakan bahwa resesi pada tahun 2023 disebabkan oleh lonjakan inflasi akibat adanya perang Rusia-Ukraina. Peningkatan inflasi tersebut akan diikuti pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di Amerika dan Eropa.
Pengetatan moneter ini akan menjadikan Amerika dan Eropa meningkatkan suku bunga acuan, yang akan berefek domino terhadap kebijakan bank sentral negara-negara lainnya. Akibatnya, biaya modal dan bunga kredit yang ditanggung bisnis juga akan meningkat. Kemudian merembet pada jatuhnya nilai mata uang lokal terhadap nilai mata uang asing.
Bisa dibayangkan, ketika Indonesia yang mempunyai utang bejibun terhadap asing tengah jatuh tempo, maka uang lokal yang akan dikeluarkan semakin banyak. Dan andai kondisi di atas tidak membaik, maka kombinasi dari rentetan harga barang yang melonjak, inflasi yang meroket, serta jatuhnya nilai mata uang lokal, berakhir pada terjadinya krisis atau resesi ekonomi secara global.
Peran Wakil Rakyat
Dikutip dari laman dpr.go.id, menyatakan bahwa beberapa kewajiban wakil rakyat antara lain adalah :
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dsb.
Dari beberapa tugas di atas, jelaslah peran wakil rakyat dalam sistem ini adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan sistem yang ada. Namun, sayangnya rakyat tidak secara langsung dapat merasakan kehadiran wakil rakyat di kehidupan mereka. Malah sembilu yang terus tertoreh melihat betapa fantastis gaji, tunjangan, bahkan insentif yang di dapat wakil rakyat.
Peraturan-peraturan (UU) yang sudah mereka sahkan juga masih banyak yang digugat oleh rakyat sendiri. Yang paling mencolok adalah UU Cipta Kerja, yang dianggap merugikan buruh, dan menguntungkan para pengusaha. Pun, praktik balas budi tak ayal juga mencederai kewajiban wakil rakyat yang harusnya mementingkan negara dari urusan pribadi, partai, atau golongan.
Sebab, menjadi rahasia umum jika ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, harus diusung oleh partai dengan biaya yang tak sedikit. Akibatnya, tak kecil pula jumlah wakil rakyat yang tunduk pada kepentingan partai dan golongan daripada mengusahakan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Allahu a'lam
Inilah gambaran cacat demokrasi yang ambigu dalam memaknai kehidupan. Timbal-balik, untung-rugi, menjadi tujuan yang ingin diperoleh. Alih-alih memperbaiki nasib negeri, mereka malah tergerus dengan arus demokrasi-kapitalis. Miris!
Kesejahteraan Rakyat Adalah Prioritas
Meski semua sistem mempunyai jargon ingin menyejahterakan rakyat, apalagi jargon demokrasi yang seolah-olah merakyat tergaung indah "Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat" namun nyatanya bisa kita perhatikan dari wajah buruk bagaimana negeri ini memperlakukan rakyatnya. Utang melangit, subsidi dicabut, PHK di mana-mana, mencari kerja susah. Sedang di sisi lain, kebutuhan hidup meroket. Baik dari naiknya harga barang maupun jasa.
Bisa dipahami, jika sistem ini gagal dalam hal menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat sudah seharusnya melek, buka mata, hati, dan telinga bahwa sistem ini sudah tak bisa dipertahankan lebih lama. Berganti-ganti rezim bukanlah solusi, tapi malah menambah panjang daftar kesengsaraan rakyat.
Rakyat butuh menyadarkan diri, bahwa Tuhan mereka telah menyiapkan seperangkat aturan untuk mereka terapkan. Bahkan janji-Nya begitu nyata, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96:
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
Janji Allah dalam surah di atas pernah Allah tunaikan, ketika Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin beserta Khalifah sesudahnya menjalankan syariat Islam secara kaffah di negeri-negeri mereka. Keamanan, kesejahteraan diraih. Bahkan, cerita masyhur yang hingga kini sering terdengar adalah kegemilangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahannya.
Pada masa pemerintahan beliau, tak satu pun ditemukan orang-orang yang membutuhkan uang zakat. Padahal saat itu, zakat tengah melimpah karena roda ekonomi kaum muslim yang sesuai syariat dijalankan. Bahkan para amil beliau berkeliling dari satu desa ke desa lain untuk menawarkan membantu para penduduk yang tak dapat membayar utang, atau tak dapat menikah disebabkan mahar. Namun, tak seorang pun merasa berhak untuk menerima harta zakat tersebut. Sebab, mereka merasa bukanlah dari 8 golongan orang yang wajib menerima zakat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60.
Demikianlah, Islam dengan mekanisme aturannya dapat menyejahterakan rakyat, pos-pos pendapatan dan pengeluaran dalam Islam pun telah gamblang dijelaskan. Bukan dari pajak apalagi utang sebagaimana sistem hari ini. Namun, bersumber dari SDA dan ganimah yang diperoleh kaum muslim. Lantas, jika ada sistem yang telah berhasil, mengapa tidak ditiru?
Allahu a'lam bish-showwab[]
