"PHK jelas meningkatkan angka kemiskinan, terlebih negara tidak memiliki sistem jaminan sosial untuk rakyat sebagaimana yang terdapat dalam sistem kapitalisme. Perekonomian nonrill masih mendominasi, akibatnya sektor rill tidak dapat berproduksi dengan baik dan mengakibatkan banyaknya pekerja harus dirumahkan. Terbukti, sistem kapitalisme tidak solutif mengatasi perekonomian masyarakat."
Oleh. Leny Agustin S.Pd
(Aktivis Muslimah dan Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), melambungnya kebutuhan hidup, dan kabar adanya resesi ekonomi, kabar tak sedap kembali terdengar, yakni PHK masal. Mulai dari perusahaan startup hingga perusahaan teknologi melakukan PHK besar-besaran.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan fenomena PHK yang terjadi sangat memungkinkan Indonesia masuk dalam jurang resesi pada tahun depan. Ia menjelaskan dari sisi gejala PHK di banyak sektor, ini menjadi tanda-tanda terjadinya stagflasi, yaitu kenaikan inflasi yang tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. Menurutnya, kondisi itu jika dibiarkan akan terus menciptakan tingkat pengangguran yang sangat signifikan. (CNBCIndonesia, 7/10/2022)
Adapun sejumlah perusahaan yang melakukan PHK pada 2022: Shoppe Indonesia, Tokocrypto, Indosat, JD.ID, Mamikos, Mobile Premier League, Lummo, Tanihub, LinkAja, Pahamify, Zenius dan SiCepat. Tidak ketinggalan juga industri otomotif sepeda motor roda tiga. Dilaporkan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), ada puluhan orang buruh melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat PT Nozomi Otomotif Indonesia yang terletak di Duta Merlin, Jakarta Pusat. Pada tanggal 29 Juli, sebanyak 35 orang buruh di-PHK dengan cara dipanggil per 8 orang. Mereka diberikan pesangon 0,5 kali ketentuan sebagaimana ketentuan UU Cipta Kerja.
Hal ini sekaligus membuktikan bahwa omnibus law UU Cipta Kerja berdampak buruk bagi buruh. Selain memudahkan PHK, juga memberikan nilai pesangon yang rendah. (CNBC Indonesia, 27/9/2022).
PHK Masal Bikin Kesal
Bekerja adalah salah satu aktivitas yang menjadi sebab kepemilikan harta bagi seseorang, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. PHK massal yang terjadi menjadi bukti lemahnya posisi pekerja dalam kontrak kerja, terlebih kapitalisme senantiasa menekan biaya produksi, dan pekerja dianggap sebagai salah satu bagian dari biaya produksi. Maka, PHK menjadi pilihan efisiensi bagi perusahaan, demi menyelamatkan perusahaan dan mengabaikan pekerja. Nyatanya PHK menjadi lebih mudah berdasarkan UU Omnibus law.
PHK massal ini juga merupakan dampak dari resesi ekonomi yang terjadi sebagai akibat sistem ekonomi kapitalis. Adapun seluruh transaksi ribawi dan yang bersifat judi—sebagaimana yang ada pada pasar modal, pasar valas, dan pasar komoditas seperti sekarang— menjadi salah satu biang kegagalan ekonomi kapitalis.
PHK jelas meningkatkan angka kemiskinan, terlebih negara tidak memiliki sistem jaminan sosial untuk rakyat sebagaimana yang terdapat dalam sistem kapitalisme. Perekonomian nonrill masih mendominasi, akibatnya sektor rill tidak dapat berproduksi dengan baik dan mengakibatkan banyaknya pekerja harus dirumahkan. Terbukti, sistem kapitalisme tidak solutif mengatasi perekonomian masyarakat.
Sementara itu, pekerja membutuhkan sistem kerja yang memberikan jaminan dan perlindungan. Pekerjaan harus dibuka seluas-luasnya jika ingin menjamin hidup masyarakat banyak. Diutamakan untuk usia produktif kerja.
Sistem Ekonomi Tahan Krisis
Sistem Ekonomi tahan krisis dibutuhkan agar tidak ada lagi masyarakat nirsejahtera. Karena sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diperhatikan agar tidak timbul kegaduhan.
Hanya Islam yang memiliki sistem ekonomi kuat, antikrisis, dan juga memiliki berbagai mekanisme yang dapat menjamin pekerja hidup sejahtera, karena sistem ekonomi Islam menjalankan seluruh bisnisnya pada sektor rill. Sektor riil adalah sektor yang darinya akan lahir produksi barang dan rekrutmen tenaga kerja. Dengan kata lain, harta kekayaan si kaya hanya akan bertambah jika bertemu dengan sektor produksi barang dan jasa.
Solusi yang ditawarkan Islam juga secara sistemis. Pertama, penghapusan riba sebagai bom ekonomi. Kedua, mengelola semua sumber daya alam secara independen. Ketika, memakai mata uang bebas inflasi seperti emas dan perak agar nilainya stabil. Negara berkewajiban untuk menjamin penuh kebutuhan hidup masyarakat. Negara juga memberikan peluang sebaik mungkin kepada setiap warganya untuk mengakses kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuan sebagai individu. Menjamin pekerjaan yang baik untuk masyarakat dan tidak bergantung pada asing.
Wallohu 'alam[]
