"Solusi mendasar bukanlah dengan operasi pasar murah. OPM bak obat pereda nyeri yang hanya akan mengobati sakit sementara, namun tidak menyentuh sumber penyakit asalnya. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang tidak bisa berdiri sendiri karena akan berkaitan dengan bidang lain seperti politik, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya."
Oleh. Rianny Puspitasari
(Pendidik dan Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Resesi di depan mata. Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami gonjang-ganjing. Banyak negara dengan tingkat inflasi tinggi mulai mengalami kekacauan di dalam negerinya masing-masing. Sebut saja Amerika dan Eropa yang notabene adalah negara maju pun tidak mampu menghindar dari badai keuangan ini. Mereka sedang berjuang keras menghadapi naiknya sejumlah kebutuhan pokok, tingginya harga properti, hingga krisis energi.
Indonesia dengan statusnya sebagai negara berkembang, tentu harus waspada. Banyak yang memprediksi bahwa tiupan kencang inflasi akan menerpa Indonesia pada tahun 2023. Tentu kita tidak boleh mengabaikan kondisi serius ini, terlebih gejalanya sudah mulai tampak dengan kenaikan sebesar 4,35% pada bulan Juni, yang merupakan tertinggi sejak tahun 2017. (kontan.co.id, 6/7/2022)
Sejumlah daerah di Indonesia berupaya keras menghadapinya, salah satunya Pemerintah Kabupaten Bandung. Mereka mengeklaim telah berhasil menurunkan angka inflasi daerah dari 4,9% menjadi 4,1% melalui sejumlah aktivitas seperti Operasi Pasar Murah (OPM) dan insentif guru ngaji. Kegiatan ini digelar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. (pasjabar.com, 28/9/2022). Namun, benarkah OPM merupakan solusi untuk selamat dari inflasi?
Inflasi merupakan risiko yang menghantui sistem ekonomi kapitalisme, akibat penerapan tatacara hidup berekonomi yang menjadikan riba (bunga) dan sektor nonriil sebagai pijakannya. Hampir semua negara di dunia saat ini terjerat oleh utang berbunga, baik berkembang maupun maju. Bahkan utang menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjadi jaminan agar perekonomian tetap berputar. Bunga bank ini menjadi inti dari sistem kapitalisme. Kesalahan berikutnya adalah menjadikan sektor nonriil sebagai pilar dari ekonomi kapitalisme, yang perkembangannya merupakan pelebaran fungsi uang dari alat tukar menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan berkembang dalam pasar modal atau pasar saham.
Kedua hal ini, riba dan sektor nonriil, adalah penyebab terjadinya krisis finansial. Bunga mengakibatkan keputusan investasi tidak terkait langsung dengan sektor riil, baik barang dan jasa, mengakibatkan pertumbuhan uang yang lebih cepat terjadilah buble ekonomi yang sewaktu-waktu meledak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena daya beli uang akan terus menurun. Maka, terjadinya resesi adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme.
Dari sini kita bisa simpulkan bahwa solusi mendasar bukanlah dengan operasi pasar murah. OPM bak obat pereda nyeri yang hanya akan mengobati sakit sementara, namun tidak menyentuh sumber penyakit asalnya. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang tidak bisa berdiri sendiri karena akan berkaitan dengan bidang lain seperti politik, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Telah nyata disebutkan dalam Al-Qur’an, surat Al-Baqarah ayat 275:
“… padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”
Dari ayat ini begitu jelas bahwasanya tidak boleh menjadikan bunga bank sebagai pijakan dalam kehidupan berekonomi. Keharamannya begitu jelas dan juga telah terbukti membawa malapetaka. Maka, seorang muslim tidak patut mengambil apa yang dilarang oleh Allah Swt.
Tidak seperti kapitalisme yang menyerahkan pada mekanisme pasar. Dalam Islam negara memiliki peran langsung dalam mengurusi perekonomian rakyat yang diurusnya. Negara mengelola harta milik negara (fa’i, ghanimah, rikaz, usyur, dan kharaj ) dan milik umum seperti hutan, air, hasil laut, barang tambang, dan sebagainya. Hasil pengelolaannya masuk ke dalam Baitulmal yang berikutnya akan dialokasikan untuk memenuhi kepentingan seluruh rakyat.
Perbedaan yang menonjol lainnya adalah kapitalisme memandang bahwa masalah utama ekonomi adalah kelangkaan, maka mereka fokus pada target produksi sebanyak-banyaknya. Islam memandang bahwa persoalan ekonomi adalah distribusi yang harus adil dan merata. Tidak boleh harta menumpuk hanya pada segelintir orang kaya saja, juga tidak boleh adanya monopoli dan penimbunan barang.
Negara yang berlandaskan syariat Islam, akan memastikan bahwa sistem ekonominya bertumpu pada pembangunan sektor riil, bukan nonriil. Seluruh bisnis yang ada memiliki nilai aset sesuai dengan nilai intrinsiknya. Pasarnya adalah pasar riil, bukan pasar saham yang spekulatif. Yang diperjualbelikan di pasar adalah sesuatu yang nyata, bukan saham.
Dengan demikian, inflasi dan resesi akan mampu dihindari. Pengurusan negara terhadap rakyat akan membuat rakyat sejahtera dan negara kuat. Hal ini hanya bisa diterapkan oleh institusi yang menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dimana aturan yang dipakai berasal dari Sang Pencipta, bukan buatan manusia. Maka, sudah saatnya berpaling dari pengaturan yang salah dan bermasalah, berganti dengan Islam yang kaffah.
Wallahu ’alam bishshowab.[]
