"Solusi yang diberikan sistem kapitalisme untuk membantu atau menyejahterakan rakyat hanyalah sebatas solusi semu yang tidak dapat menyelesaikan masalah sampai tuntas, bahkan menimbulkan masalah baru."
Oleh : Nur Hajrah MS
(Aktivis Dakwah Nisa Morowali)
NarasiPost.Com-Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 ribu dinyatakan telah resmi dihentikan mulai September 2021 oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sebelumnya, bansos ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19 dan tercatat ada 10 juta kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut. Rencana awal Kemensos, pemberian BST hanya selama empat bulan yaitu mulai Januari-April 2021, namun akibat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pemberian bantuan diperpanjang sampai Agustus 2021. Menurut Risma, dihentikannya BST karena roda perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak dan menurutnya tidak semua bantuan dibebankan kepada pemerintah untuk itulah mengapa bansos tunai mulai September ditiadakan (cnnindonesia.com, 22/09/2021).
Tentu saja keputusan tersebut menuai kekecewaan publik. Dilansir dari cnnindonesia.com, berdasarkan dari hasil survei yang diadakan oleh CNN Indonesia, yang meminta tanggapan kepada masyarakat tentang keputusan pemerintah menghentikan bansos tunai. Dari hasil survei tersebut diambil kesimpulan bahwa kebanyakan masyarakat kecewa atas keputusan tersebut. Pasalnya, walau perekonomian masyarakat Indonesia mulai bergerak tetapi kebanyakan masyarakat masih bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena pasca pemutusan hubungan kerja sampai saat ini mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada juga yang mengatakan bahwa bantuan tersebut tidaklah tepat sasaran.
Kebijakan Aparat Berujung Kekecewaan Masyarakat
Masyarakat sudah terlalu sering dibuat kecewa atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Mulai dari kebijakan UU Cipta Kerja, revisi UU KPK yang berujung pada kelemahan fungsi KPK, penanganan Covid-19 yang berujung pada PSBB dan pada akhirnya menjadi PPKM berlevel satu sampai empat, di mana kebijakan PPKM ini sering membuat aparat melupakan amanah dan posisinya terhadap rakyat. Tidak sedikit masyarakat dibuat menangis bagai pengemis yang meminta-minta untuk diberi belas kasihan.
Belum lagi aktivitas impor yang sering dilakukan pemerintah, yang berujung persaingan jual beli antara produk dalam negeri dan luar negeri. Kembali, anak negeri dibuat menangis kecewa karena hasil produk dalam negeri, baik itu dalam bidang teknologi, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya harus dijual murah. Sehingga, wajar jika di tengah pandemi saat ini masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah untuk membantu perekonomian setiap keluarga terutama bagi keluarga yang kurang mampu.
Namun sayangnya, di era rezim saat ini begitu sulit menemukan pemimpin yang betul-betul amanah menjalankan tugasnya, yang serius bekerja untuk kepentingan umat. Sistem kapitalisme telah jauh meracuni kepemimpinan di negeri ini, di mana pembangunan ekonomi serta infrastruktur yang termasuk dalam mega proyek jauh lebih penting dikerjakan, dibandingkan mengurus keluhan masyarakat. Padahal, bisa saja dana mega proyek MRT dan pembangunan ibukota negara yang baru di Kalimantan untuk sementara ditunda. Sehingga, dananya bisa secara optimal digunakan untuk mengatasi dampak pandemi di negeri ini, terutama bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, menjamin kebutuhan sarana dan prasarana dibidang kesehatan, serta menjamin kebutuhan para tim medis yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah Covid-19.
Miris, bagaimana mungkin memberi bantuan kepada rakyat tetapi memiliki batas waktu yang sifatnya sementara? Seolah-olah memberi bantuan kepada rakyat dianggap beban pemerintah, sebagaimana yang dikatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini bahwa tidak semua bantuan harus dibebankan kepada pemerintah. Belum lagi jumlah bansos tunai yang terbilang rendah, tidak mencukupi kebutuhan suatu keluarga apalagi untuk menciptakan wirausaha.
Ironisnya, dana bansos pun menjadi incaran yang menggiurkan bagi aparat yang lupa amanat merakyat dan pada akhirnya berujung pada tindakan korupsi.
Faktanya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, bahkan Indonesia terkenal memiliki potensi tambang nikel terbesar di dunia. Indonesia juga masuk dalam kategori negara maritim terbesar di dunia yang menandakan bahwa Indonesia juga kaya akan hasil lautnya. Namun sayangnya, semua kekayaan yang dimiliki ibu pertiwi ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan anak negeri.
Pasalnya, sebagian besar pertambangan di negeri ini, dikelola oleh para penganut paham kapitalis yang berusaha menguasai SDA agar bisa menjadi kepemilikan pribadi. Mengeruk habis kekayaan alam tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan juga bagi masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kapitalisme berlandaskan asas manfaat. Itulah mengapa pemerintah begitu mudahnya mengeluarkan perizinan bagi mereka untuk membuka lahan, serta melakukan aktivitas pertambangan karena pada dasarnya sudah ada perjanjian yang berasaskan manfaat. Katanya, kerja sama untuk kepentingan rakyat tetapi tetap saja malah rakyat yang menjadi korbannya. Solusi yang diberikan sistem kapitalisme untuk membantu atau menyejahterakan rakyat hanyalah sebatas solusi semu yang tidak dapat menyelesaikan masalah sampai tuntas, bahkan menimbulkan masalah baru.
Sistem Islam Tawarkan Solusi
Islam bukan hanya sekedar agama spiritual saja, tetapi Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan memilih pemimpin. Pemerintahan Islam atau Khilafah adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada akidah Islam, di mana setiap aspek kehidupan harus berjalan sesuai syariat Islam.
Pemimpin atau khalifah harus memastikan kondisi rakyatnya sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dikisahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pernah terjadi bencana kelaparan sehingga menyebabkan terjadinya wabah penyakit dan kematian. Melihat rakyatnya yang kelaparan Khalifah Umar bersumpah bahwa tidak akan makan daging dan minyak samin. Karena menurut Khalifah Umar, bagaimana ia bisa mementingkan rakyat jika ia sendiri tidak merasakan penderitaan rakyatnya? Khalifah Umar bin Khattab juga pernah mengatakan bahwa, jika negara makmur maka Khalifah Umar yang terakhir akan menikmatinya dan di saat negara dalam kesusahan maka beliau yang pertama kali akan merasakannya.
Masih banyak kisah para khalifah yang begitu peduli mengurus rakyatnya, mereka rela miskin dan kelaparan asal rakyatnya hidup sejahtera. Para khalifah tidak bisa tidur nyenyak, jika tahu ada rakyatnya yang kelaparan. Berbanding terbalik dengan kepemimpinan saat ini, justru jabatan yang mereka miliki membuat mereka semakin kaya, sedangkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Mereka dapat tidur dengan lelap di saat tahu bahwa rakyatnya kelaparan.
Hanya Daulah Khilafah Islamiyyah, institusi negara satu-satunya yang terbukti mampu menyejahterakan rakyat tanpa memakai batas waktu untuk membantu rakyat serta tidak pelit terhadap rakyatnya sendiri. Dilansir dari tabloid Media Umat edisi 272, ada prinsip dan paradigma ekonomi yang akan diterapkan Khilafah untuk menghentikan krisis ekonomi dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat, yaitu:
Pertama, Khilafah akan menerapkan politik ekonomi Islam untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok rakyatnya serta membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka yang tentu saja itu harus berdasarkan syariah Islam.
Kedua, Khilafah akan melenyapkan dominasi mata uang dolar dengan sistem kebijakan berbasis dinar dan dirham.
Ketiga, Khilafah akan menutup semua sektor investasi nonriil atau sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Sektor ini diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi.
Keempat, membenahi sistem kepemilikan sesuai syariah Islam. Sistem ekonomi kapitalisme memiliki konsep kebebasan kepemilikan, sehingga mengakibatkan adanya monopoli atau menguasai secara pribadi suatu harta yang seharusnya dimiliki secara umum. Lain halnya dengan sistem ekonomi Islam, semua jenis harta kepemilikan umum harus dikelola negara dan tidak boleh dikuasai atau diserahkan ke investor asing atau pribadi.
Kelima, mengelola sumber daya alam secara adil. Negara akan mempertahankan kedaulatan negara dari penjajah-penjajah yang ingin menguasai SDA yang ada di dalam wilayah Islam. Karena SDA adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk menyejahterakan rakyat.
Inilah urgensinya Daulah Khilafah Islamiyyah harus kembali ditegakkan di muka bumi ini. Hanya Khilafah yang mampu menyejahterakan rakyat dan meruntuhkan sistem kapitalisme dari muka bumi ini.
Wallahu a'lam bish-shawab.[]
