Program MBG, Rawan Kepentingan Swasta

Tentu saja, tidak ada makan siang gratis. Pemerintah mesti memikirkan adanya kepentingan swasta di balik sokongannya untuk Program MBG.

Oleh. Dyah Pitaloka
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana melibatkan sektor swasta untuk berkontribusi dalam pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye utamanya. Program ini diharapkan mampu mengatasi masalah stunting dan gizi buruk yang masih tinggi di Indonesia.

DPR telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah juga menyetujui penambahan anggaran belanja negara untuk mendukung program-program Prabowo-Gibran, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi sebesar Rp71 triliun.

Sebelumnya, Tim Prabowo-Gibran memperkirakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memerlukan anggaran sekitar Rp100—120 triliun per tahun. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Januari 2025 dengan target penerima sebanyak 15,42 juta orang, termasuk anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 514 kabupaten/kota. Makanan yang disediakan dalam program ini akan memenuhi standar kecukupan gizi, mencakup protein, vitamin, mineral, dan energi.

Rencana Patungan Swasta

Dengan besar anggaran di bawah rencana semula, pemerintah tentu saja akan berupaya mencari sumber dana dari luar APBN. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa sektor swasta dapat berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dadan menambahkan bahwa keterlibatan swasta sangat memungkinkan, mengingat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa pendanaan lembaga ini dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat. (suara.com, 18/9/24) Ketidakmampuan RI secara ekonomi membuat pemerintah berpikir pragmatis dengan menggandeng swasta untuk menyokong dana bagi Program MBG.

Tentu saja, tidak ada makan siang gratis. Pemerintah mesti memikirkan adanya kepentingan swasta di balik sokongannya untuk Program MBG. Pemerintah harus memberikan “tanda terima kasih” pada perusahaan yang memberi bantuan dana. Rakyat juga harus bersiap menjadi korban bagi kepentingan swasta.

Mengkritisi Sokongan CSR dalam Program MBG

Bukan hanya rencana, dalam uji coba program Makan Siang Gratis pun Prabowo-Gibran sudah mulai mengajak pihak swasta untuk menggelontorkan dana CSR. Hal ini mengusik makna dari CSR sendiri yang notabene adalah dana yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan ekstraktif. Dana CSR difungsikan untuk memperbaiki lingkungan sekitar perusahaan yang terdampak, sebagai dana pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan, dan lainnya.

Selain itu, besar dana CSR dari setiap perusahaan biasanya tidak lebih dari 5% dalam laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan demikian, besaran dana sokongan CSR bagi program MBG tentu tidak signifikan. Justru kebijakan tersebut akan membuat perusahaan harus merogoh kocek lagi karena ada peruntukan khusus dari dana CSR yang tidak terpenuhi.

MBG Kewajiban Negara

Program MBG untuk mengentaskan stunting dan gizi buruk di negeri ini sebetulnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya Indonesia, negara-negara internasional seperti Finlandia dan Swedia juga sudah memberlakukan makan siang gratis bagi siswa sejak lama.

Hal positif seperti ini bahkan menjadi bagian jaminan yang digagas oleh Komisi Eropa pada 2021. Jaminan tersebut terangkum dalam European Child Guarantee yang intinya setiap negara di Eropa diharapkan bisa memberi jaminan pendidikan, perawatan, tempat tinggal, termasuk nutrisi (dalam hal ini makanan) bagi anak-anak. (cnnindonesia.com, 20-02-2024)

Pemenuhan nutrisi dengan makanan bergizi, khususnya bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memang tanggung jawab negara. Sayangnya, hal ini tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah. Anggaran yang disahkan pemerintah bahkan jauh dari kata cukup. Terlebih, harga bahan kebutuhan pokok saat ini makin meroket.

Solusi Pragmatis Makan Bergizi Gratis

Awalnya program MBG ditujukan sebagai solusi agar nutrisi rakyat dapat dipenuhi. Seharusnya pemerintah dapat mencermati bahwa akar masalah tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi rakyat adalah karena rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Tingginya PHK dan kurangnya lapangan kerja adalah dua contoh alasan yang menyebabkan nutrisi generasi tidak terpenuhi. Ekonomi yang stabil seharusnya menjadi prioritas negara sehingga negara bisa mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.

Makin sejahtera rakyat maka kebutuhan nutrisi seimbang bagi generasi pasti akan terpenuhi. Namun, hal ini tidak akan terwujud dalam sistem demokrasi kapitalisme. Pemerintahan kapitalis tidak hadir untuk melayani dan menyejahterakan umat. Solusi yang diambil adalah solusi pragmatis, yakni dengan menyediakan makanan gratis.

Islam Mampu Memenuhi Nutrisi Umat

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara adalah tanggung jawab negara. Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) menjamin kebutuhan pokok warga negara, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Khilafah hadir untuk menjaga ketahanan pangan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus dipenuhi negara. Oleh karena itu, kemandirian dan ketahanan pangan adalah target utama yang harus dicapai oleh Khilafah.

Islam memiliki pandangan dan konsep yang sangat berbeda dari kapitalisme. Pangan bukan hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga terkait aspek politik yang memengaruhi kestabilan negara. Hanya negara yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah yang dapat menangani persoalan pangan secara komprehensif. Kebijakan yang diambil akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha besar seperti yang terjadi saat ini. Fokus kebijakan bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk memastikan pangan tersedia bagi semua lapisan masyarakat hingga ke tingkat individu.

Negara Islam yang mengikuti tuntunan Rasulullah saw. akan mengimplementasikan kebijakan yang menyentuh semua aspek. Dimulai dari penguatan akidah hingga penerapan sistem ekonomi Islam dalam pengelolaan kepemilikan dan muamalah. Sektor-sektor seperti perikanan dan kelautan akan diserahkan kepada tenaga ahli dengan dukungan penuh dari negara. Dengan begitu, persoalan pangan, khususnya pemenuhan nutrisi umat, dapat diselesaikan secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Khilafah.

Khilafah Mampu Memberi MBG

Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Maksudnya, kaum muslim dapat bekerja sama untuk mengelola ketiga hal di atas untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, program MBG dapat didanai oleh negara dalam sistem Islam tanpa perlu dibantu oleh swasta. Khilafah Islam mewujudkan kemandirian negara sehingga terhindar dari kepentingan swasta atau asing. Wallahualam bissawab. []