Program 3 Juta Hunian, Akankah Terwujud?

Proyek perumahan untuk rakyat yang diselenggarakan pemerintah bukanlah program baru. Gagasan ini sudah ada sejak lama.

Oleh. Arum Indah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan program 3 juta hunian untuk rakyat dalam setahun. Hunian itu terdiri dari 1 juta unit rumah di pedesaan, 1 juta unit rumah di daerah pesisir, dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. Untuk merealisasikan program ini, Prabowo telah membentuk kementerian khusus, yakni Kementerian Perumahan yang akan fokus menangani realisasi janji 3 juta hunian.

Selain itu, Prabowo juga telah menetapkan anggaran sebesar Rp53 triliun dalam RAPBN 2025 sebagai langkah awal untuk mewujudkan janji ini. Hashim Djojohadikusumo selaku Kepala Satgas Perumahan yang juga merupakan adik kandung Prabowo mengatakan bahwa program 3 juta hunian ini tidak akan melibatkan konglomerat sektor properti. Pembangunan akan dipercayakan pada BUM Desa, UMKM, dan koperasi untuk wilayah pesisir serta pedesaan, sedangkan wilayah perkotaan akan dipercayakan kepada pemerintah daerah. (kumparan.com, 2-9-2024)

Hashim menilai kerja sama ini akan mendorong perkembangan UMKM dan akan meningkatkan jumlah kelas menengah baru. Keberadaan kelas menengah diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Apakah program 3 juta hunian gagasan Prabowo ini akan terwujud? Mengingat begitu banyak program perumahan untuk rakyat yang telah diselenggarakan pemerintah, tetapi semuanya belum memberikan hasil yang signifikan.

Program 3 Juta Hunian

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan dasar untuk merealisasikan janji 3 juta hunian yang direncanakan pemerintah. “Tapera, SMF, terus ada BTN, ada banyak dana-dana terhimpun sedang dikaji alokasi dananya mau ke mana, sektor tujuan adalah perumahan. Kita berdaya untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Tapera itu adalah salah satu instrumen,” ujar Hashim. (ekbissindonews.com, 1-9-2024)

Prabowo menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan terbangun 30 juta hunian dari gagasan ini. Hasil program diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini berjumlah hampir 27 juta rumah.

Bukan Program Baru

Proyek perumahan untuk rakyat yang diselenggarakan pemerintah bukanlah program baru. Gagasan ini sudah ada sejak lama dengan nama yang berbeda-beda, dari era Presiden Soekarno, Soeharto, SBY, hingga Jokowi.

Pada era Presiden SBY, pemerintah telah melakukan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) 1.000 tower di 10 kota, tetapi hanya sekitar 138 tower yang berhasil dibangun atau sekitar 13% dari target. Pada era presiden Jokowi, ia menggagas Program Sejuta Rumah (PSR) guna mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara inklusif terhadap rumah layak huni. Hingga 2023, setidaknya ada 9.206.379 unit rumah yang terealisasi.

Pada 2014, pemerintah juga menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penggabungan dua kementerian ini bertujuan agar ada sinergi antara pekerjaan umum dan perumahan. Kemudian pada 2016, Badan Pengelola Tapera pun diresmikan oleh Kementerian PUPR. Pada kepemimpinan Prabowo mendatang Kementerian Perumahan akan dipisah lagi dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan tujuan Kementerian Perumahan akan fokus menangani target 3 juta hunian dan Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani infrastruktur.

Akan tetapi, permasalahan rumah untuk rakyat justru menjadi hal yang belum terselesaikan hingga kini. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, padahal program perumahan rakyat terus diadakan oleh pemerintah.

Problem Sistemis

Kesulitan masyarakat untuk memiliki hunian merupakan problem yang sistemis. Permasalahan perumahan rakyat tidaklah bisa diselesaikan hanya dengan penyediaan perumahan dari negara, tetapi pemerintah harus melihat aspek lain yang terkait, baik itu dari sisi ekonomi, kebijakan tentang lahan, dan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya PSR yang menjadi proyek strategis pada era Jokowi. Perumahan dibanderol dengan harga Rp183 juta per unit, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembeli rumah tersebut, seperti harus memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta sebulan untuk rumah tapak dan Rp7 juta sebulan untuk rumah susun. Belum lagi jumlah cicilan pokok dan bunga yang harus dibayar tiap bulannya. Polemik ini makin bertambah dengan letak PSR yang tidak strategis atau jauh dari tempat kegiatan sehari-hari dan sangat berdampak pada efektifitas waktu dan efisiensi biaya.

Tidak mengherankan jika program perumahan untuk rakyat dari pemerintah Jokowi masih sulit diwujudkan. Pasalnya, masih banyak rakyat yang penghasilan bulanannya tidak menembus Rp4 juta. Di tengah kondisi tuntutan hidup hari ini yang makin sulit, harga kebutuhan pokok yang serba mahal, dan berbagai iuran yang diwajibkan pemerintah, semua ini membuat masyarakat tidak mampu untuk sekadar mencicil biaya perumahan.

Kapitalisme Biang Masalah

Kesulitan masyarakat dalam memiliki hunian tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Kapitalismel menjadi biang berbagai permasalahan hari ini. SDA yang dikuasai asing atau swasta, lepas tangannya pemerintah terhadap kesehatan dan pendidikan rakyat, minimnya lapangan pekerjaan, serta pajak tinggi yang dibebankan ke masyarakat adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme.

Kondisi ini membuat masyarakat hidup dalam kubangan kesulitan, bahkan makin sulit. Beberapa tahun belakangan ini jumlah kelompok kelas menengah terus mengalami kemerosotan, sedangkan para konglomerat makin bertambah kekayaannya. Para konglomerat bebas memiliki banyak hunian di berbagai tempat dan lahan yang sangat luas, sedangkan para rakyat kecil harus puas gigit jari.

Kapitalisme Mustahil Mewujudkan Hunian

Selama kebijakan pembangunan perumahan untuk rakyat masih berpijak pada kapitalisme, pemenuhan hunian yang layak bagi seluruh rakyat adalah hal sulit bahkan mustahil untuk diwujudkan. Dalam kapitalisme, hunian yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah justru dilepas kepada pihak swasta atau asing. Janji 3 juta hunian yang dijanjikan Prabowo, realisasinya  tidak akan jauh-jauh dari para presiden terdahulu. Rakyat tetap menjadi objek yang dibebani untuk mewujudkan janji itu.

Dalam kapitalisme, mustahil pemerintah akan membagikan perumahan secara cuma-cuma. Pemerintah juga tidak akan menanggung seluruh biaya pengadaan perumahan rakyat karena dianggap membebani APBN. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh APBN yang  menjadikan pajak sebagai pemasukan utamanya. Pada intinya, kapitalisme tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hunian untuk seluruh rakyat.

Walaupun program 3 juta hunian gagasan Prabowo tidak akan menggandeng para konglomerat bidang properti, tetapi perlu diingat bahwa harga bahan bangunan dan material bangunan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Oleh karena itu, mau tidak mau pihak penyelenggara perumahan, baik itu BUMDes maupun UMKM, pasti akan mencari kontraktor yang bisa menyediakan harga bahan secara murah untuk mewujudkan perumahan yang terjangkau dan itu semua tentunya hanya bisa diwujudkan oleh para kontraktor yang sudah besar. Ujung-ujungnya para kapitalis tetap menjadi pihak yang paling diuntungkan dari program ini.

Politik Islam Menjamin Kebutuhan Rumah

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan karena aktivitas manusia sebagian besar berpusat di dalam rumah, seperti belajar, berkumpul bersama keluarga, beribadah, istirahat, dan sebagainya. Rumah merupakan jaminan terlaksananya kehidupan pribadi. Begitu penting keberadaan rumah bagi sebuah keluarga dan Islam memiliki mekanisme untuk mewujudkan hunian bagi seluruh rakyat.

Politik Islam akan mewujudkan setiap keluarga memiliki hunian yang layak dan nyaman. Langkah pertama, politik Islam akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh pencari nafkah. Selain itu, politik Islam juga akan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Lewat kebijakan kepemilikan, Islam akan mampu mewujudkan kesejahteraan sehingga rakyat tak perlu terbebani dengan hal yang sebenarnya merupakan tanggung jawab negara, seperti kesehatan dan pendidikan.

Politik Islam akan mengatur tentang kebijakan lahan. Islam tidak akan membiarkan lahan terbengkalai selama bertahun-tahun. Jika ada lahan kosong lebih dari 3 tahun, siapa saja boleh mengelolanya dan lahan itu akan menjadi kepemilikannya. Mekanisme ini meniadakan lahan-lahan kosong yang terbengkalai.

Selanjutnya, bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membangun rumah, Khilafah wajib untuk menyediakan rumah dan diambil dananya dari harta milik negara atau milik umum. Tidak akan ditemukan individu yang tidak memiliki rumah di dalam Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 80:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ

Artinya: “Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal.”

Rumah adalah kebutuhan asasi yang wajib diperhatikan negara. Negara harus mampu menyediakan segala kebutuhan rakyatnya, termasuk rumah. Hanya Khilafah Islam yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan rakyat mulai dari sandang, pangan, hingga papan.

Wallahua'lam bishawab. []