Perbatasan Papua Nugini-Papua, Bukti Penjajahan

Perbatasan RI-PNG yang tidak lurus ini berkaitan dengan sejarah penjajahan Pulau Papua oleh negara-negara Eropa.

Oleh. Mariyah Zawawi
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Indonesia berbagi perbatasan darat dengan Papua Nugini (PNG) di Pulau Papua. Jika dilihat di peta, garis perbatasan itu nyaris lurus dari atas ke bawah pada garis bujur 141⁰ BT. Namun, ada sedikit lengkungan di bagian bawah yang menyebabkan garis perbatasan tersebut tidak lurus sepenuhnya. Lengkungan yang menyerupai setengah lingkaran ke arah Indonesia itu ternyata mengikuti aliran Sungai Fly. Itulah sebabnya, perbatasan RI-PNG tidak lurus seutuhnya. (cnnindonesia.com, 27-08-2024)

Penyebab Perbatasan RI-Papua Nugini Tidak Lurus

Perbatasan RI-PNG yang tidak lurus ini berkaitan dengan sejarah penjajahan Pulau Papua oleh negara-negara Eropa. Para penjajah itu mulai masuk ke Pulau Papua pada abad ke-19. Saat itu, wilayah tersebut masih dipenuhi hutan yang lebat, bahkan hingga sekarang.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Pulau Papua dihuni oleh banyak suku yang mata pencahariannya adalah berburu dan berkebun. Beberapa suku yang tinggal di pedalaman bagian selatan sering melakukan praktik “headhunting” atau “perburuan kepala”. Praktik “perburuan kepala” atau pengayauan adalah tradisi membunuh orang untuk diambil kepalanya. Mereka yang melakukan praktik ini percaya bahwa tengkorak manusia mempunyai kekuatan supranatural.

Setelah bangsa Eropa datang, mereka memperebutkan wilayah Pulau Papua. Papua bagian timur menjadi jajahan Inggris dan Jerman, sedangkan bagian barat menjadi jajahan Belanda. Inggris dan Belanda kemudian membagi Pulau Papua pada garis bujur timur 141⁰ dari utara ke selatan.

Namun, praktik pengayauan yang dilakukan oleh suku-suku di pedalaman sangat meresahkan pemerintah kolonial Inggris. Inggris merasa kesulitan memberantas praktik ini karena sulitnya medan di pedalaman hutan serta besarnya Sungai Fly. Oleh karena itu, Inggris dan Belanda kemudian mengubah garis perbatasan wilayah jajahan mereka. Garis perbatasan yang awalnya lurus dibuat melengkung mengikuti aliran Sungai Fly. Dengan demikian, Inggris lebih mudah melakukan pengawasan hingga ke hulu sungai tanpa harus melintasi perbatasan.

Papua Nugini Dahulu dan Kini

Papua Nugini merupakan negara demokrasi berbentuk parlementer konstitusional. Negara ini mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negaranya dan diwakili oleh gubernur jenderal yang dipilih parlemen. Gubernur jenderal hanya menjalankan tugas-tugas seremonial. Setiap lima tahun sekali, rakyat akan memilih anggota parlemen unikameral yang akan memilih perdana menteri.

Nama Papua Nugini berasal dari kata Pepuah dan New Guinea. Kata Pepuah berasal dari bahasa Melayu yang berarti berambut keriting. Sementara itu, kata New Guinea diberikan oleh penjelajah Spanyol Ynigo Ortiz de Retez karena kesamaan penduduk Pulau Papua dengan orang-orang yang dilihatnya di Guinea, Afrika.

Belanda mulai menguasai Papua bagian barat pada 1828. Kemudian pada 1884, bagian timur Pulau Papua dikuasai oleh Inggris dan Jerman. Wilayah Inggris diberi nama British New Guinea, sedangkan wilayah Jerman dinamakan German New Guinea. (nationalgeographic.grid.id, 11-05-2024)

Pada 1902, British New Guinea dimasukkan ke dalam kekuasaan Persemakmuran Australia. Namanya diganti menjadi Territory of Papua pada 1905. Australia kemudian menduduki wilayah German New Guinea selama Perang Dunia Pertama. Wilayah itu tetap berada di bawah kendali Australia sesuai dengan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa.

Pada 1941, saat Perang Dunia Kedua (PD II), Jepang menginvasi New Guinea yang dikuasai Australia. Amerika dan Australia berhasil merebut kembali wilayah tersebut beberapa bulan menjelang berakhirnya perang. Setelah PD II, wilayah Territory of Papua dan German New Guinea digabungkan menjadi satu kesatuan administratif. Pada 1972, nama wilayah tersebut diubah menjadi Papua New Guinea atau Papua Nugini dan mendapat kemerdekaan pada 16 September 1975.

Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Laman asia.nikkei.com menyebutkan bahwa negara ini memiliki cadangan gas, emas, serta tembaga. Hasil tambang ini menyumbang hampir 30% produk domestik bruto negara tersebut.

Namun, sebagaimana negara dunia ketiga lainnya, Papua Nugini harus menyerahkan pengelolaan sumber daya alamnya ke para kapitalis. PNG LNG yang merupakan proyek gas pertama diserahkan ke Exxon Mobil dengan janji keuntungan besar bagi negara. Proyek senilai 19 miliar USD itu diharapkan dapat menaikkan PDB, pendapatan rumah tangga, serta meningkatkan lapangan pekerjaan. Namun, enam tahun setelah gas pertama mengalir, rakyat Papua Nugini hanya mendapatkan sedikit manfaatnya.

Inilah yang dialami oleh negara-negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah mereka sering kali tidak mengetahui nilai kekayaan sebenarnya dari kekayaan mineral yang terkandung dalam wilayah kedaulatan mereka. Informasi itu biasanya hanya dimiliki oleh perusahaan pertambangan besar yang memberikan sedikit keuntungan kepada negara.

Faktor lain yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat menikmati hasil sumber daya alamnya adalah korupsi. Banyaknya kekayaan yang dimiliki membuat para elite penguasa tergoda untuk menjualnya dengan harga murah. Ulah mereka ini tentu sangat merugikan negara dan rakyat.

Selain sumber daya alam yang dikuasai asing, Papua Nugini juga terjerat utang luar negeri berkedok bantuan. Negara pemberi bantuan terbesar adalah Australia yang mengucurkan 355 juta USD per tahun. Negara pemberi bantuan lainnya adalah Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Uni Eropa. Selain itu, ada lembaga internasional yang juga memberikan bantuan, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (state.gov)

Inilah penjajahan modern yang dialami oleh negara-negara berkembang saat ini. Mereka tidak dikuasai secara fisik. Namun, mereka harus mengikuti arahan penjajah dalam pengambilan keputusan.

Solusi bagi Masalah PNG

Penjajahan yang dialami oleh Papua Nugini dan negara dunia ketiga lainnya merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem yang mengagungkan kebebasan kepemilikan ini disebarkan melalui imperialisme atau penjajahan. Penjajahan pada era modern ini dilakukan dengan mendikte negara-negara terjajah untuk mengikuti kehendak para imperialis.

Negara-negara terjajah yang biasanya merupakan negara berkembang ini harus mengikuti aturan para imperialis di segala bidang. Misalnya, dalam sistem pemerintahan, negara hanya berperan sebagai regulator yang melayani kepentingan para kapitalis. Dalam bidang ekonomi, negara harus menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada para pemilik modal. Dalam bidang pendidikan, negara harus menerapkan kurikulum yang menanamkan kebebasan kepada para peserta didik dalam segala hal, termasuk dalam urusan agama.

Untuk membebaskan diri dari penjajahan, Papua Nugini dan negara dunia ketiga harus menerapkan aturan Sang Pencipta, yaitu aturan Islam. Hal itu karena Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Swt. telah menegaskan hal ini dalam QS. Al-Anbiya: 107.

وَمَا أرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Islam disebarkan untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya, bukan untuk mengeksploitasi wilayah yang dibebaskannya. Hal ini telah terbukti kebenarannya. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, kaum muslim tidak merampas kekayaan alam wilayah yang bergabung dengan Daulah Islam.

Sebaliknya, wilayah yang dibebaskan itu mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan, sama seperti yang didapatkan oleh umat Islam. Inilah yang dirasakan oleh bangsa Persia. Wilayah yang bergabung dengan Daulah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khaththab itu tidak dieksploitasi kekayaan alamnya untuk kepentingan kaum muslim. Salah satu kota di Persia bahkan menjadi kota yang terkenal kemajuannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid.

Agar menjadi rahmat bagi seluruh alam, Islam harus diterapkan secara kaffah. Seluruh aturan harus berlandaskan pada Islam, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun yang lainnya. Saat itulah, kemakmuran dan kesejahteraan akan terwujud.

Khatimah

Demikianlah, Papua Nugini dan negara dunia ketiga harus menerapkan sistem Islam secara kaffah agar terbebas dari penjajahan. Bukan hanya penjajahan secara fisik, tetapi juga penjajahan secara politik, ekonomi, dan sebagainya. Hal itu karena Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari penghambaan terhadap manusia lainnya menuju penghambaan hanya kepada Allah Swt.

Wallahua’lam bishawab. []