Pegangan bagi Khalifah dalam menjalankan amanahnya adalah ketakwaan, begitu pun para tokoh, influencer , orang yang berpengaruh, bahkan antara umat itu sendiri.
Oleh. Novi Anggriani
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Tempo.co, Jakarta 04–08–2024, Presiden Joko Widodo batal mengajak 500 relawan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada awal Agustus yang lalu. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyampaikan Jokowi akan memboyong relawan projo ke IKN pada awal Agustus ini. Namun, jadwal keberangkatan relawan ke IKN disesuaikan agar tidak mengganggu persiapan upacara 17 Agustus di IKN.
Budi Arie menyebutkan bahwa tujuan mengajak relawan ke IKN agar mereka melihat progres pembangunan IKN, memandang bahwa IKN adalah program warisan dari Presiden Jokowi dan menjadi bukti komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia sentris.
Penguasa Menggandeng Influencer
Di sisi lain, Presiden mengajak para influencer atau pesohor untuk melakukan kunjungan ke IKN, dalam rangka meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau jalan tol menuju IKN. Kunjungan para influencer tersebut justru menuai pro kontra.
Pengamat politik Adi Prayitno, menilai seharusnya Jokowi memprioritaskan bagaimana caranya investor datang ke IKN. Sementara analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap Jokowi mengajak influencer ke IKN hanya untuk memoles citra IKN agar positif. Kenyataannya, pembangunan IKN tahap pertama belum sepenuhnya rampung menjelang akhir jabatan Jokowi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Staf Khusus Presiden Grace Natalie, menjelaskan alasan kehadiran influencer adalah keterbukaan pada publik dan elemen masyarakat lainnya juga akan bergantian diundang ke istana IKN. Seperti pimpinan media, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat lokal, hingga ormas (Tempo.co., Jakarta 04–08–2024).
Manipulasi IKN untuk Pemerataan
Komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia sentris sekilas terlihat baik, karena memudahkan masyarakat pelosok maupun wilayah dari provinsi lain bisa mengakses kebutuhan logistik dari distribusi bahan pangan. Harapannya jalur antarwilayah menjadi terhubung dan memudahkan masyarakat dalam hal biaya transportasi. Pemerataan akses pembangunan dari seluruh wilayah Indonesia juga bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan ketahanan nasional. Semua itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Ungkapan di atas terlihat manis dan menjanjikan. Namun, realitas yang sebenarnya terjadi pada masyarakat tidaklah demikian. Jaminan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat justru memprihatinkan, bahkan sejak rencana pembangunan ibu kota baru, suara rakyat tidak didengar ketika mereka menyampaikan dampak bagi kehidupan mereka jika proyek IKN dibangun.
Kalimantan sebagai paru-paru dunia sudah terkikis potensinya oleh proyek pembangunan infrastruktur di IKN. Kerusakan lingkungan semakin parah hingga menimbulkan banjir, longsor dan kerusakan ekosistem flora dan fauna.
Artinya pemerataan pembangunan infrastruktur yang dijanjikan dan kemajuan ekonomi masyarakat hanya kebohongan penguasa untuk mengalihkan masyarakat pada kritikan atas rencana mereka. Untuk itu, penguasa mengalihkan kegagalannya dalam membangun IKN dan kerusakan yang terjadi dengan kedatangan para influencer terkenal sebagai pelumas pandangan umat terhadap kondisi sebenarnya.
Begitulah buruknya penguasa dalam sistem kapitalisme, mereka memiliki banyak rencana untuk memuaskan tuan-tuan investornya dan mengabaikan masyarakatnya.
Kapitalisme adalah sistem kufur yang merusak politik dan ekonomi dalam mengurusi urusan umat. Jadi, mengharapkan pembangunan untuk memudahkan umat dalam memenuhi hajatnya bukanlah cita-cita kapitalisme. Kapitalisme justru melahirkan penguasa dan influencer yang rusak karena dikendalikan oleh materi dalam segala aspek perbuatannya. Kesengsaraan yang dirasakan umat diabaikan dan mereka menutup mata atas kezaliman penguasa.
Baca: Forest City IKN Benarkah Ramah Lingkungan
Cahaya Islam Melahirkan
Penguasa Taat
Gambaran kondisi dalam sistem kapitalisme berbanding terbalik dengan sistem kehidupan Islam. Islam adalah ideologi yang berasal dari Allah Swt. sebagai Sang Khalik. Segala yang menyangkut pengaturan hidup umat baik dari aspek politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya merupakan tanggung jawab seorang Khalifah sebagai perwakilan Allah dalam menerapkan aturannya di muka bumi.
Pegangan bagi Khalifah dalam menjalankan amanahnya adalah ketakwaan, begitu pun para tokoh, influencer , orang yang berpengaruh, bahkan antara umat itu sendiri.
Khalifah tetap memiliki batasan ketika ingin membangun infrastruktur bagi umat sekalipun. Di antaranya:
Pertama, Khalifah meminta lahan kepada pemiliknya tanpa paksaan.
Kedua, pembangunan yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan umat, meskipun demikian khalifah akan tetap melakukan penelitian sebelum membangun infrastruktur agar tidak merusak lingkungan.
Ketiga_, khalifah tidak membangun properti berdasarkan kerja sama dengan investor, sehingga keberhasilan dalam mengurusi urusan rakyat terjamin.
Keempat, khalifah tidak membatasi umat untuk mengkritisi kebijakannya.
Pengaturan seperti itu hanya ada dalam negara Khilafah. Cara mendidik penguasa, para tokoh, influencer, dan umatnya penuh keterbukaan dan saling menasihati dalam kebaikan. Selain itu penjagaan terhadap alam terjamin dalam Khilafah karena tidak dipengaruhi oleh kesepakatan antara penguasa dan pemilik modal. Wallahu a'lam. []
