Masyarakat Menuntut, Sistem Rusak Tercabut?

Masyarakat paham bahwa berbagai kebijakan merupakan perintah orang-orang berkepentingan yang berorientasi pada materi dan kekuasaan.

Oleh. Rheiva Putri R. Sanusi, S.E.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com- Berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar, artis, dan komika akhirnya turun tangan. Kita ketahui beberapa tahun terakhir ini berbagai kebijakan pemerintah dipenuhi berbagai kontroversi. Begitu pun beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada saat peringatan kemerdekaan tak terhindari dari aksi protes masyarakat. Mulai dari pelegalan aborsi, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja hingga larangan penggunaan hijab bagi Paskibraka perempuan.

Puncaknya adalah kebijakan terkait RUU Pilkada yang ditetapkan oleh MK. Namun, setelah putusan MK keluar, Badan Legislasi DPR RI menyepakati untuk melakukan revisi. Bahkan revisi ini sebelumnya direncanakan akan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, pada tanggal 22 Agustus 2024, pengesahan revisi UU Pilkada resmi dibatalkan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang menyebutkan bahwa putusan MK akan berlaku dalam pelaksanaan Pilkada 27 Agustus mendatang. ( Tempo.co , 29/08/24)

Masyarakat Menuntut Keadilan

Namun, keputusan pembatalan ini baru keluar setelah adanya aksi yang dilakukan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan masyarakat umum, pelajar, dan artis serta komika turun tangan menyuarakan keadilan dalam kebijakan ini. Seperti aksi yang terjadi di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dan sejumlah selebritas, artis, sineas, dan komika, antara lain Yono Bakrie, Bintang Emon, Arie Kriting, dan Reza Rahadian yang tampak di antara kerumuman massa yang memadati gerbang samping DPR/MPR sejak pukul 09.00 WIB. (voaindonesia.com, 22/08/24)

Hal ini menunjukkan kepekaan masyarakat termasuk kalangan artis dan komika bahwa permasalahan yang menerpa rakyat sudah sangat besar. Kepekaan ini dibarengi dengan seluruh lapisan masyarakat yang turut bergerak melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa terhadap mereka. Bahkan banyak orang yang sudah memahami bahwa biang keladi dari seluruh permasalahan yang ada ialah penerapan sistem kapitalisme yang rusak.

Baca : pilkada-bertabur-artis/

Masyarakat paham bahwa berbagai kebijakan merupakan pesanan orang-orang berkepentingan yang berorientasi pada materi dan kekuasaan. Kebijakan pesanan tersebut merupakan ciri khas sistem kapitalisme. Sangat mudah ditebak bahwa penerapan kebijakan seperti ini akan mengakibatkan kerusakan di berbagai bidang. Mirisnya, pihak yang paling dirugikan adalah rakyat, terutama kalangan masyarakat bawah yang tidak memiliki kekuasaan apa pun. Bahkan banyak dari masyarakat yang sudah mulai angkat bicara dengan gamblang tentang kebobrokan sistem kapitalisme di berbagai platform media sosial, di tengah ricuhnya masalah ini.

Masyarakat Sadar, Mungkinkah Sistem Rusak Hengkang?

Gambaran ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian masyarakat, pelajar, artis, komika, influencer, dan seluruh masyarakat untuk kepentingan rakyat. Pergerakan yang dilakukan ini patut diapresiasi karena membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang peduli dan tidak bersikap apatis. Belum lagi berbagai hashtag, “Peringatan Darurat Indonesia”, makin membuka mata masyarakat awam yang sebelumnya tak tahu kondisi perpolitikan negeri ini. Ini merupakan bentuk fomo yang baik karena bertujuan melawan kezaliman.

Namun, pergerakan ini belum didukung dengan solusi hakiki yang dapat menghentikan kezaliman penguasa saat ini. Hal ini karena bergeraknya umat saat ini belum berlandaskan pemahaman yang benar atas akar masalah dan apa solusinya. Karenanya masyarakat masih menyandarkan solusi pada demokrasi, yang sejatinya demokrasi inilah akar permasalahan sebenarnya.

Di mana, asas yang dimiliki oleh demokrasi, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” tak dijalankan secara nyata, bahkan ketika dijalankan pun menimbulkan gangguan seperti yang terjadi sekarang. Hal ini karena pengaturan kebijakan diserahkan pada manusia yang tentu saja memiliki pemikiran serta kepentingan yang berbeda. Bahkan dalam demokrasi, lawan bisa menjadi kawan selama memiliki kepentingan yang sama. Jika akar permasalahan dan solusi hakiki tidak segera diberikan, sistem rusak ini akan selamanya bertahan dan kezaliman penguasa terhadap rakyat akan terus berkelanjutan.

Kembali ke Sistem Islam

Jika akar permasalahan ini adalah sistem, solusi yang harus dilakukan tidak hanya sebatas pembatalan revisi saja, tetapi perubahan sistem menuju sistem sahih di seluruh bidang, yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah. Kenapa harus sistem Islam? Sebab Islam bukanlah sekadar agama ritual saja yang hanya mengurusi urusan ibadah seorang hamba dengan Tuhannya.

Namun, Islam memiliki segudang aturan lengkap yang mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan masyarakat. Terlebih lagi sistem Islamlah satu-satunya sistem yang berasal langsung dari Sang Pencipta yang tentu lebih mengetahui apa yang baik dan buruk bagi manusia. Sedangkan sistem-sistem lain yang ada saat ini sama-sama dibuat oleh manusia yang tentu saja akan menghasilkan kondisi yang jauh berbeda.

Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي و َرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “… Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan untukmu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama bagimu ….”

Khatimah

Solusi sistem Islam ini memang belum banyak diketahui oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan hadirnya kelompok dakwah ideologis yang mampu menyampaikan dengan gamblang kesempurnaan yang dimiliki oleh sistem Islam ini. Juga yang akan membina umat menuju pemahaman yang benar dan sama-sama berjuang untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di muka bumi.
Wallahualam bissawab.[]