Kekeringan Meluas di Kabupaten Bandung, Hemat Air Solusinya?

Islam memandang bahwa hutan dan sumber daya air adalah bagian dari kepemilikan umum sehingga tidak diperbolehkan untuk dikuasai oleh individu.

Oleh. Nadiya Dwi Puspita
(Kontributor NarasiPost.Com & Pegiat Literasi)

NarasiPost.Com-Cuaca tak menentu akhir-akhir ini kerap kali dirasakan, terkadang panas sekali di pagi hari kemudian sore hingga esok hari hujan terus-menerus. Lantas, apakah ini pertanda musim hujan akan segera tiba?

Menurut BMKG fenomena suhu udara dingin di tengah musim kemarau ini bersifat alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau. Waktunya yaitu di bulan Juli, Agustus, 4 hingga September. (detik.com, 01-09-2024)

Di wilayah Kabupaten Bandung, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan status siaga tersebut menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti dengan adanya langkah konkret agar mengurangi risiko bencana. (tribunnews.com, 06-09-2024).

Dampak Kekeringan

Tidak hanya kekurangan pasokan air bersih saja, dampak dari kemarau tersebut ratusan hektare persawahan mengalami kekeringan. Lebih lanjut bahkan sampai pada ancaman gagal panen seputaran wilayah timur di Kabupaten Bandung.

Kemarau yang terjadi secara berkepanjangan dapat menyebabkan terjadinya krisis pangan. Perubahan iklim dapat memengaruhi masa panen dan produktivitas hasil pertanian. Sawah yang terdampak kekeringan tersebut memiliki variasi waktu tanam. Ada petani yang baru menanam padi, sementara sebagian lainnya sudah beberapa bulan menanam. Jadi yang terdampak waktu tanamnya bervariatif. Menurunnya produktivitas pertanian dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.

Langkah Penanggulangan Kekeringan

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah konkret untuk penanggulangan dampak bencana kekeringan di Kabupaten Bandung. Salah satunya yaitu mendistribusikan air bersih kepada sejumlah desa-desa yang sudah mulai mengalami kekurangan air bersih. Harapannya problem kurangnya air bersih bagi masyarakat bisa tertanggulangi saat memasuki musim kemarau.

Ia pun memberikan imbauan agar masyarakat menghemat air bersih dan tidak membakar sampah sembarangan. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya kebakaran di wilayah tersebut.

Upaya Mitigasi Teknis, Cukupkah?

Dari fakta di atas dapat kita lihat yang dilakukan oleh pemerintah baru sebatas upaya mitigasi yang bersifat teknis saja. Solusi yang diberikan hanya sementara bukan menyoroti dari akar permasalahan tersebut.

Saat ini upaya pemerintah agar persawahan tidak kekeringan hanya melakukan mitigasi teknis. Seperti mulai melakukan pompanisasi, irigasi perpompaan, lalu ada sumur dalam, sumur dangkal. Itu yang menjadi upaya agar sawah bisa terairi. Sedangkan untuk warga, baru sampai dikirimkan air sehingga distribusi air bersih didapatkan bagi sejumlah desa-desa di Kabupaten Bandung untuk sementara waktu.

Selain itu, imbauan agar masyarakat menghemat air bersih dan tidak membakar hutan sembarangan menimbulkan pertanyaan, apakah imbauan tersebut sudah cukup?

Padahal selain perihal teknis, ada hal mendasar lainnya yang butuh untuk disolusikan. Semua pihak tentu perlu memahami bahwa yang menjadi penyebab cuaca ekstrem bukanlah sekadar problem alamiah atau kondisi cuaca yang memang alamiah terjadi.

Kebijakan Pro Kapitalis

Dari sini, peran negara patut dipertanyakan. Apakah sudah sampai pada menyelesaikan hal mendasar atau belum? Sementara terkait berbagai kebijakan yang mestinya pro kepentingan rakyat belum maksimal diberlakukan. Yang menjadi fakta justru berkata lain. Dampak negatif karena perubahan cuaca ekstrem disinyalir lebih dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang pro terhadap para pemilik modal alias kapitalis.

Bisa kita lihat betapa saat ini masyarakat kekurangan pasokan air bersih karena sumber mata air sudah banyak diprivatisasi oleh negara. Korporat dalam hal ini diberi konsesi sumber mata air seperti sungai dan lainnya. Dampaknya masyarakat tidak bisa mengaksesnya. Jika pun ada sebagian yang bisa diakses, airnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah tercemar oleh limbah dari hasil bisnis korporat.

Baca: Kekeringan Meluas, Islam Solusi Tuntas

Kapitalisme Sekuler Akar Persoalannya

Oleh karena itu, langkah utama yang semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri bencana kekeringan ataupun bencana ekologi lainnya, yaitu dengan mengevaluasi upaya atau solusi yang digunakan selama ini.

Di antara penyebab kekeringan ialah:

Pertama, berkurangnya daerah resapan. Pengalihan fungsi lahan terbuka hijau menjadi bangunan tempat tinggal, hal itu dapat memengaruhi kondisi cadangan air di tanah. Jika serapan air minim, cadangan air dalam tanah akan sedikit maka akan memicu kekeringan.

Pertama, kebijakan liberalisasi SDA yang menjadikan swasta leluasa mengeksploitasi sumber daya air. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan swasta yang menguasai bisnis air minum dalam kemasan.

Ketiga, kerusakan hidrologis, seperti rusaknya fungsi wilayah hulu sungai akibat pencemaran air. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang.

Inilah yang terjadi ketika negeri dengan sumber daya air melimpah menganut prinsip hidup kapitalisme sekuler. Sistem hidup yang mengagungkan materi tanpa memandang halal haram ini adalah akar persoalannya. Liberalisasi SDA pun menjadi sesuatu yang niscaya terjadi.

Konsep Pengelolaan SDA yang Benar

Berbeda halnya jika diterapkan Islam secara kaffah. Dengan pelaksanaan secara komprehensif, niscaya akan mewujudkan keseimbangan dan kelestarian alam.

Diawali dengan terjaganya keberadaan hutan dan lahan, iklim yang kondusif, dan konsep pengelolaan sumber daya alam secara benar. Hal ini akan mewujudkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Mengapa begitu?

Ada beberapa poin, yaitu:

Pertama, Islam memandang bahwa hutan dan sumber daya air adalah bagian dari kepemilikan umum sehingga tidak diperbolehkan untuk dikuasai oleh individu.

Kedua, pengelolaan sumber daya kepemilikan umum harus dilakukan sepenuhnya oleh negara. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Imam adalah ibarat penggembala dan ia yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR. Muslim)

Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan setiap individu rakyat atas air, negaralah yang berkewajiban mendistribusikannya. Ini dilakukan dengan cara mendirikan industri air perpipaan. Seluruh individu rakyat pun bisa mengakses kebutuhan air secara mencukupi kapan pun dan di mana pun. Tidak seperti sekarang ketika sistem kapitalisme sekuler diterapkan, air bersih harus dibeli oleh rakyat.

Keempat, pengelolaan SDA ini tidak dilakukan dalam konteks mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan rakyat. Negara juga wajib membangun berbagai macam infrastruktur penyediaan air untuk kebutuhan konsumsi, termasuk untuk sektor pertanian. Misalnya pembangunan bendungan ataupun jaringan irigasi.

Pembangunan ini, semata-mata untuk melayani kebutuhan rakyat. Negara tidak boleh berbisnis di dalamnya, sebagaimana yang terjadi saat ini.

Alhasil, dengan konsep inilah pelayanan akan bisa dirasakan oleh seluruh individu rakyat. Ketika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan bisa dikelola dengan konsep Islam, dampak bencana ekologi akan bisa diminimalkan, bahkan diakhiri. Wallahu a’lam bish-shawwab. []