Haruskah Menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri?

Kesulitan ekonomi tentu menjadi hal yang paling berpengaruh bagi mereka yang memilih bekerja ke luar negeri.

Oleh. Ainun Jariah
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Mukhtar, melakukan observasi ke Lembaga Pelatihan Kerja Kokusai Jinzai Support (LPK-KJS) di Kawasan Training Center Kokusai Jinzai Support Tangerang Selatan. Kunjungan tersebut dijadikan langkah awal untuk membangun kemitraan strategis antara pemerintah Kota Bima dan LPK-KJS. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Bima sehingga mereka menjadi tenaga kerja yang andal dan siap pakai (kahaba.com, 04–09–2024).

Tidak hanya dari pihak pemerintah, perhatian terhadap sebagian masyarakat tampak saling terkait. Ada keinginan sebagian masyarakat khususnya masyarakat Kota Bima untuk mencari kerja ke luar negeri. Tentu tidak hanya sebagian masyarakat Kota Bima. Namun, juga sebagian masyarakat Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dan yang lainnya ada keinginan untuk bekerja di luar negeri.

Kenapa harus bekerja ke luar negeri? Bahkan tepat setelah lulus pendidikan menengah, mereka rela meninggalkan kampung halaman dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya mereka yang laki-laki, tetapi juga yang perempuan. Meninggalkan orang tua mereka, apakah dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika orang tua rela anak-anaknya harus melakukan hal tersebut. Mungkin tidak mengapa terhadap anak laki-laki, tapi tidak untuk anak perempuan.

Kerja di Luar Negeri Lebih Menjanjikan

Kesulitan ekonomi tentu menjadi hal yang paling berpengaruh bagi mereka yang memilih bekerja ke luar negeri. Belum lagi, lapangan pekerjaan yang semakin sulit sementara di sisi lain, biaya kehidupan meningkat. Memilih bekerja di dalam negeri pun, harus menerima keadaan dengan upah yang tidak sesuai atau dengan upah kecil yang tidak sesuai dengan taraf hidup masyarakat.

Banyak pasang mata silau akibat iming-iming gaji yang fantastis di luar negeri. Pikiran yang sebelumnya kalang kabut di tengah krisisnya ekonomi seolah-olah tercerahkan. Kemudian muncul angan-angan dengan perbandingan biaya kebutuhan hidup di negeri asal, tentu akan banyak yang bisa disisihkan dengan gaji yang tinggi tersebut. Kemudian dengan cepat menjadi orang kaya dan membahagiakan orang tua dan keluarga. Bisa membeli berbagai macam kebutuhan bahkan segala yang diinginkan.

Sebagian siswa maupun mahasiswa mulai fokus menyiapkan diri untuk mengikuti serangkaian pelatihan tersebut. Begitu pun pemerintah, mulai membuka cabang pelatihan terkait sesuai dengan hubungan kerja sama dengan lembaga yang ditentukan. Bagi pencari kerja, jika tidak ada di daerah sendiri, tidak mengapa mengeluarkan sedikit biaya untuk mengikuti pelatihan di daerah lain selama mereka merasa ada jaminan kehidupan untuk mereka.

Ketiadaan Jaminan Kehidupan dalam Negeri

Penerapan sistem demokrasi menjadikan jaminan kehidupan terhadap rakyat melemah. Dilihat dari semakin sulitnya ekonomi, banyaknya rakyat dalam negeri yang pengangguran dengan berbagai alasan. Termasuk adanya upaya sebagian masyarakat memilih bekerja di luar negeri, dan yang tidak kalah penting adalah adanya dukungan dari pemerintah maupun negara. Pemerintah bahkan mendukung TKI karena mendapat devisa dari mereka.

Secara tidak langsung, memberi gambaran bahwa penguasa tidak mampu membuka lapangan pekerjaan di negeri sendiri. Padahal jika dilihat dari sumber daya alam dalam negeri, sebenarnya masih banyak lapangan pekerjaan yang bisa diaktifkan agar waeganya dapat bekerja dengan layak. Dan hal tersebut menunjukkan kegagalan penguasa membuka lapangan pekerjaan untuk rakyatnya sendiri.

Hal lain yang menunjukkan kelemahan sistem demokrasi adalah semakin meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, tatkala rakyat dalam negeri banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Melansir data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tercatat dari Januari sampai September 2023 terdapat 121.206 TKA yang bekerja di Indonesia mengalami kenaikan 50,66% dari tahun 2022. Itu merupakan TKA yang tercatat. Namun, masih banyak lagi TKA ilegal yang masih jauh dari pengontrolan negara. Hal ini makin memperburuk sumber daya manusia di dalam negeri.

Baca: Potret Buram Para Pekerja Migran

Islam Solusi Hakiki Menuntaskan Masalah Pekerja

Islam memandang bahwa setiap orang harus dipenuhi segala kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kapasitas kadar kemampuannya. Oleh karena itu, Islam memiliki sistem politik ekonomi, di antaranya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Untuk itu, negara Islam harus memastikan jika semua laki-laki telah bekerja. Islam membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi 3 aspek yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Terhadap kepemilikan umum, negara akan memanfaatkannya semata-mata untuk rakyat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh seluruh rakyat tidak boleh dimiliki oleh individu secara perorangan. Kepemilikan umum tersebut hasilnya dikembalikan kepada masyarakat, dan yang akan mengelolanya adalah negara dengan mempekerjakan rakyatnya sendiri. Negara harus mampu mengembangkan industri strategis dalam kepemilikan umum ini seperti: jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya. Yakni, industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, termasuk kepemilikan negara adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Negara mencetak SDM yang terampil dan ahli yang akan ikut serta membangun peradaban.

Dengan pengelolaan tersebut, Islam mampu menuntaskan masalah pekerja bahkan menuntaskan masalah ekonomi. Rakyat dalam negeri tidak akan pusing mencari kerja dan bekerja di luar negeri seraya mereka tetap bisa melakukan bakti kepada orang tua. Meski demikian, Islam membolehkan seseorang untuk terikat kontrak kerja di wilayah mana pun selama bentuk pekerjaannya halal. Maka bagi pemerintah yang ingin membangun inovasi di dunia kerja, liriklah bagaimana seharusnya pengaturan di dalam Islam. Karena Islam adalah way of life kita (kaum muslimin). []