Papua adalah salah satu wilayah yang diberikan oleh Allah Swt. kekayaan alam yang melimpah, kekayaan itu adalah milik umat dan harus dikelola oleh negara. Negara haram memberikan hak pengelolaan kekayaan milik umat kepada individu swasta maupun asing.
Oleh. Maftucha
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-"Mandi kembang tengah malam…" hehe. Sobat pasti tahu 'kan, lirik lagu tersebut? Yang jelas, kalian jangan mandi kembang, ya! Eits, tetapi, ini ada yang lebih keren, lo! Tidak hanya mandi kembang, Sob, tetapi mandi emas, What? Kalian pasti sudah tahu, ya, kalau Papua adalah wilayah yang terkenal dengan tambang emasnya yang melimpah, saking melimpahnya sampai-sampai kalian bisa mandi emas, hehe.
Anehnya, meskipun Papua tergolong wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya berupa emas tetapi, berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang dirasakan warga Papua. Selain banyak yang masih miskin, warga Papua juga kesulitan mengenyam pendidikan yang berkualitas.
Baru-baru ini diberitakan bahwa, ratusan mahasiswa dari Papua yang menerima beasiswa program "Siswa Unggul Papua" terancam putus kuliah akibat dana beasiswanya mandek. Menurut Calvin, salah satu mahasiswa yang saat ini kuliah di Universitas Utah Amerika Serikat, pihak kampus telah memblok akun kuliahnya akibat belum dibayarnya biaya kuliah sejak Januari sampai Mei.
Ada juga, Sob, mahasiswa lain yang sampai harus bekerja secara ilegal untuk menutupi biaya kuliah dan hidup mereka. Bahkan, ada yang mau pulang ke Indonesia, lo, gara-gara tidak bisa memperpanjang visanya karena tidak ada biaya. Untungnya, setelah melakukan lobi, pihak kampus memberikan waktu sampai akhir tahun ini. Waduh! Kasihan, ya, Sob, seharusnya mereka bisa fokus untuk belajar karena sudah dapat jaminan beasiswa, eh malah dapat masalah.
Pendidikan Warga Papua
Perlu diketahui, ya, Sob, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih yang paling terendah se-Indonesia yakni 61,39. Untuk itu, melalui pemerintah provinsi, dibuatlah program "1.000 Doktor" yang pada saat itu gubernurnya adalah Bapak Barnabas Suebu. Kemudian pada masa Gubernur Lukas Enembe, program ini berganti nama dengan program "Siswa Unggul Papua"
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia warga Papua, sehingga kelak mampu membangun dan membawa wilayah Papua lebih maju. Namun, kini program tersebut mengalami masalah akibat tidak cairnya dana beasiswa tersebut.
Menurut anggota DPR fraksi PDIP, Adian Napitupulu, bahwa ada sekitar 3000 mahasiswa yang menerima beasiswa otonomi khusus (Otsus) terlantar di berbagai negara. Di tempat terpisah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, meminta agar pemerintah menindak tegas siapa saja dalang di balik mandeknya dana Otsus tersebut. https://narasipost.com/opini/09/2023/silang-sengkarut-beasiswa-otsus-mahasiswa-papua/
Sebaliknya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Papua, Aryoko Ferdinand Rumaropen, mengatakan bahwa, mulai tahun anggaran 2023, Pemprov Papua tidak akan lagi membiayai 3.356 mahasiswa penerima beasiswa. Dana Otsus yang digunakan katanya sudah diserahkan ke masing-masing kabupaten dan kota.
Karut-marut Persoalan Papua
Sobat, Papua termasuk wilayah yang memiliki otonomi khusus, hal ini telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008. UU 21/2001. Dengan otonomi khusus ini, Papua mendapatkan dana yang cukup besar yang terdiri dari pos penerimaan khusus yang nilainya 2% dari dana alokasi umum nasional untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ada pos dana tambahan infrastruktur yang besarnya disepakati antara pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, sudah Rp1000 triliun dana telah digelontorkan oleh pemerintah, namun tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Papua.
Pejabat Papua juga banyak yang terjaring kasus korupsi, termasuk Gubernur Lukas Enembe. Menurut Mahfud MD, kasus korupsi Lukas Enembe merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar di bumi Cenderawasih. Wah-wah kalau dananya banyak yang dikorupsi, bagaimana rakyatnya bisa menikmati?
Pendidikan di Sistem Kapitalisme dan Islam
Sobat, sebagaimana kita ketahui, penguasa dalam sistem kapitalisme hanya berfungsi sebagai regulator, alias fasilitator saja. Dibukanya keran investasi adalah salah satu bukti bahwa pemerintahan kapitalisme tidak berniat untuk melayani rakyat kecil. Pemerintah akan mendorong agar masyarakat bisa memenuhi hajat hidup mereka secara mandiri, termasuk pendidikan.
Pendidikan termasuk kebutuhan dasar, jika makan adalah kebutuhan untuk tubuhnya, maka ilmu adalah kebutuhan untuk akalnya, betul enggak, Sob? Maka tugas negara adalah memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya, mulai dari fasilitas sampai menyiapkan kurikulumnya. Sistem kapitalisme menjadikan pendidikan sebatas komersial saja, artinya siapa yang mampu secara materi, dialah yang akan menikmati pendidikan. Jika tidak, ya, silahkan gigit jari.
Hal ini tentu sangat berbeda dengan Islam. Islam telah mewajibkan kepada setiap muslim agar menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw.:
"Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim" (HR. Ibnu Majah dari Anas r.a.)
"Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu pada-Nya. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga" (HR. Muslim)
Dalam hal ini, negara Islam akan memberikan kemudahan bagi setiap warganya untuk menuntut ilmu baik secara formal maupun nonformal. Negara Islam akan menfasilitasi siapa saja yang ingin menuntut ilmu dan membebaskan mereka dari beban seperti biaya pendidikan dan biaya kehidupan mereka sehari-hari jika, jarak tempat tinggal, dan tempat menuntut ilmu jauh.
Negara Islam juga akan mendorong bagi siapa saja yang melakukan penelitian untuk menemukan inovasi terbaru, serta memberikan penghargaan kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau menimbang setiap buku yang berhasil diterjemahkan dari bahasa asing dan diganti dengan emas sesuai dengan berat buku yang diterjemahkan.
Papua adalah salah satu wilayah yang diberikan oleh Allah Swt. kekayaan alam yang melimpah, kekayaan itu adalah milik umat dan harus dikelola oleh negara. Negara haram memberikan hak pengelolaan kekayaan milik umat kepada individu swasta maupun asing. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw. :
"Orang muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api" (HR. Ibnu Majah)
Khilafah akan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan milik umat dan mengembalikannya untuk kemaslahatan umat, termasuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mekanisme seperti itu, tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan kezaliman pada aspek pendidikan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.[]
Sedih banget lihat fakta Papua. Sudah ada upaya warganya untuk menuntut ilmu demi meningkatkan taraf pendidikan, sayangnya kurang ada dukungan dari penguasa.
Jelas.
Pemerintahan kapitalisme tidak melayani rakyat kecil.
Mereka hanya melayani para tuan dan puan oligarki.
Ketertinggalan warga Papua dalam pendidikan padahal wilayahnya melimpah akan SDA seharusnya cukup menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme tidak layak menjadi pegangan negara dalam mengatur semua urusan rakyatnya.
Ketertinggalan warga Papua dalam pendidikan padahal wilayahnya kaya akan SDA seharusnya cukup menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme tidak layak menjadi pegangan negara dalam mengatur semua urusan rakyatnya.
Negeri kaya tapi rakyatnya miskin, tak hanya miskin untuk biaya hidup, miskin pula untuk biaya kuliah/sekolah, sungguh miris. Kapitalisme memang ideologi sadis, selain membuka peluang untuk korupsi juga menjarah kekayaan milik umat, alhasil kemiskinan dan kebodohan tak bisa dihindari.
Bener mba. Miris melihat negeri ini. Negeri kaya tapi rakyat menderita. Ini semua akibat kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Pendidikan harusnya gratis, justru diswastanisasi. Rindu dengan keberadaan khilafah
Kapitalisme tidak menjadikan pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar kolektif. Hasilnya, banyak generasi yang putus sekolah karena tak punya biaya. Mirisnya ini tuh dipelihara oleh negara alias dibiarkan terus-menerus. Miris deh ...
Pendidikan yang seharusnya menjadi hak segala bangsa, dalam sistem ini menjadi barang komoditi yang susah di gapai.
Terlebih mengingat nasib pelajar Papua, yang tanahnya mengandung emas namun, apalah daya warganya banyak yang menderita.
Kapitalisme menjadikan pendidikan dan ilmu sebagai komoditas yang diperdagangkan. Alhasil, ilmu hanya berputar di orang2 kaya saja...
Ya beginilah fakta pendidikan eta sekularisme kapitalisme. Pendidikan yang selayaknya disediakan pemerintah tak kunjung terjadi dalam berbagai programnya. Hanya sistem pendidikan dalam Islam yang mampu menyediakan pendidikan secara gratis dsn terbukti mampu menciptakan generasi cemerlang penerus perjuangan bangsa.
Benar mbak, hanya Islam yang bisa memberikan jaminan pendidikan yang berkualitas