"Satu cara untuk mewujudkan BBM murah adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam di bawah naungan Khilafah. Dengan konsep kepemilikan yang menempatkan tambang migas dengan deposit besar sebagai milik umum yang dikelola negara untuk rakyat, terwujudlah kesejahteraan rakyat. Tidak ada kesempatan bagi liberalisasi migas di sektor hulu maupun hilir."
Oleh. R. Raraswati
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.com-Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi naik sejak Presiden Jokowi mengumumkannya pada Sabtu, 3 September 2022 pukul 14:30 WIB. Keputusan ini seolah tidak bisa ditunda apalagi dihindari. Pemerintah memperhitungkan APBN akan jebol, jika harga BBM tidak dinaikkan. Menurut pemerintah perlu menambah subsidi BBM sebesar Rp198 triliun, sehingga total anggaran subsidi mencapai Rp700 triliun. Benarkah demikian?
Perhitungan APBN akan jebol jika subsidi BBM tidak dikurangi bukanlah satu-satunya alasan dinaikkannya harga bahan bakar. Alasan lain pemerintah menaikkan harga BBM adalah kenaikan harga minyak mentah dunia (tribunnews.com).https://narasipost.com/2022/09/03/bbm-naik-rakyat-kian-tercekik/
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa terjadi kenaikan harga BBM di pasar domestik disebabkan meningkatnya beban subsidi yang dikeluarkan pemerintah, walaupun saat ini harga minyak dunia sedang turun dalam waktu terakhir ini (suarasurabaya.net, 3/9/22).
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi harga minyak mentah akan terus naik sampai mencapai US$105/barel pada akhir tahun (CNBC Indonesia, 29/08/2022). Akibat kenaikan ini, kuota subsidi energi yang dianggarkan pemerintah Rp502,4 triliun bisa segera habis September ini.
Selain alasan tersebut, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS yaitu 1 dolar AS setara Rp14.700 turut mendorong pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan nilai tukar rupiah ternyata lebih tinggi dari asumsi pemerintah sebesar Rp14.450.
Dari alasan tersebut di atas, lalu benarkah APBN akan jebol karena memberi subsidi BBM? Memang benar APBN akan jebol, tapi bukan karena besarnya subsidi BBM. Kemungkinan kesalahan pemerintah dalam membelanjakan pendapatan negara untuk keperluan yang tidak terlalu penting (red. IKN baru) juga menjadi faktor jebolnya APBN. Selain itu, besarnya utang Indonesia yang naik di akhir Juli 2022 hingga mencapai Rp7.162,12 triliun juga turut andil pada jebolnya APBN (kompas.com, 15/8/2022).
Efek Domino
Kenaikan harga BBM pasti memiliki pengaruh terhadap segala hal. Inflasi akan meningkat, sedangkan saat ini inflasi sudah mendekati angka 5%, melebihi prediksi pemerintah. Tentu ini akan berimbas pada naiknya harga barang-barang. Biaya produksi semakin tinggi, efeknya penurunan produksi yang bisa berujung pengurangan karyawan, hingga pengangguran kembali bertambah. Bahkan dimungkinkan banyak usaha gulung tikar karenanya.https://narasipost.com/2022/01/02/rencana-penghapusan-premium-dan-pertalite-aroma-liberalisasi-semakin-kuat/
Besarnya jumlah pengangguran dapat berimbas pada peningkatan angka kemiskinan. Efek lainya adalah kehidupan sosial yang memungkinkan angka kriminalitas bertambah. Hal ini karena mereka yang terpepet kebutuhan hidup nekat demi urusan perut.
Itulah efek domino naiknya harga BBM yang menyeluruh di segala aspek kehidupan rakyat. Mestinya pemerintah memperhatikan serius efek ini. Pemerintah harus peduli terhadap rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM. Meski nyatanya harga BBM tetap dinaikkan.
Liberalisasi Migas
Jika diamati, berapa pun harga minyak mentah dunia, harga BBM di Indonesia tetap akan naik. Pemerintah hanya memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara logis dan legal. Kalau harga minyak mentah dunia tidak naik, pemerintah tak punya alasan menaikkannya. Ini berbeda ketika harga minyak mentah dunia merosot hingga US$30/barel, pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Sungguh ini tidak adil bagi rakyat.
Ketidakadilan ini dipicu oleh liberalisasi dan swastanisasi migas di Indonesia. Sejak berlakunya UU Migas No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, swasta makin masif mengeksploitasi migas dari hulu hingga hilir. Mereka tidak hanya mengelola minyak mentah, tapi juga menjual olahannya kepada rakyat dengan mendirikan SPBU-SPBU asing.
SPBU-SPBU asing tersebut akan sulit mendapatkan banyak keuntungan, jika harga BBM dari Pertamina masih disubsidi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka investor migas di sektor hilir bisa hengkang. Karenanya, liberalisasi migas mesti berjalan secara total. Investor migas berharap harga BBM Pertamina sama dengan pasar, sehingga SPBU mereka bisa bersaing bebas dan meraup keuntungan besar.
Liberalisasi migas semakin lengkap dengan adanya UU Cipta Kerja. Izin swasta untuk usaha hilir migas dipermudah dengan cukup persetujuan dari presiden. Pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi.
Pendapatan Negara dalam Islam
Pendapatan/pemasukan negara dalam Islam, ada 3 jenis (pos), yakni:
Pertama, pendapatan harta milik negara, seperti fa'i, kharaj, jizyah, dll.
Kedua, pendapatan milik umum, seperti: minyak, gas, batu bara, dll.
Ketiga, harta dari zakat.
Masing-masing pos akan dikelola dan didistribusikan sesuai sumbernya. Kebutuhan negara akan diambil dari harta milik negara, kebutuhan masyarakat umum akan diambil dari harta kepemilikan umum, sedangkan pos zakat hanya diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang telah tercantum dalam Al-Qur’an, (QS. At-Taubah: 60).
Adanya konsep kepemilikan yang menempatkan tambang, migas, dll. dengan deposit besar dalam kepemilikan umum. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang artinya:
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Maka barang tambang tersebut dikelola oleh negara (sebagai regulasi) yang kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam rangka riayah dan memenuhi kesejahteraan mereka tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. Dengan demikian, tidak ada celah munculnya liberalisasi migas.
Solusi Ekstensif
Agar pengelolaan SDA sesuai dengan pos yang ditentukan syariat, maka harus ada solusi ekstensif yang sesuai dengan aturan Allah Swt.:
- Pengelolaan SDA harus kembali pada konsep Islam, yaitu dikelola negara yang kemudian didistribusikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.
- Penataan APBN harus sesuai dengan kebutuhan dan diambil dari pendapatan negara.
Maka, satu cara untuk mewujudkan BBM murah adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam di bawah naungan Khilafah. Dengan konsep kepemilikan yang menempatkan tambang migas dengan deposit besar sebagai milik umum yang dikelola negara untuk rakyat, terwujudlah kesejahteraan rakyat. Tidak ada kesempatan bagi liberalisasi migas di sektor hulu maupun hilir.
Harga BBM yang dijual pada rakyat hanya sesuai biaya produksinya, bukan mengacu pada harga pasar dunia. Ketika kebutuhan BBM rakyat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, kegiatan ekonomi rakyat dan dunia usaha berjalan baik, kesejahteraan pun terwujud.
Begitulah pengaturan migas yang adil dalam Daulah Khilafah. Jadi, mari tinggalkan sistem yang zalim dan batil ini menuju sistem yang adil! Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR. Bukhari no. 2447, Muslim no. 2578).
Wallahu a’lam bish-shawab.[]
