"Jika penguasa menyadari, kebijakan konversi adalah bentuk ketidakmampuannya mewujudkan tanggung jawab sebagai pemimpin umat. Inilah gaya pemerintahan kapitalisme yang melepaskan diri dari pengurusan urusan rakyat."
Oleh. Gina Ummu Azhari
(Aktivis Dakwah dan Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com- PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Majalaya telah melaksanakan program sosialisasi dan edukasi penggunaan kompor induksi pada 23 kecamatan di Kabupaten Bandung pada 5 September 2022 lalu.
Kompor listrik dinilai lebih aman karena tidak mengeluarkan api, serta kelebihan lain yakni tidak terasa panas saat dipegang dan tidak meninggalkan bekas gosong pada peralatan memasak, jelas Manajer UP3, Abbas Saleh, lewat sambungan telepon pada tanggal 8 September.
Berbarengan dengan hari Pelanggan Nasional 2022, diluncurkan pula promo khusus "Nyalakan Kemerdekaan". Promo ini merupakan diskon untuk penambahan daya dengan daya akhir dimulai 900 VA sampai dengan 5500 VA hanya sebesar Rp170 ribu saja. UP3 sendiri menargetkan sebanyak 11.450 pelanggan bisa beralih dari kompor gas ke kompor induksi. (WartaParahyangan.com, 09/09/22)
Kebijakan konversi kompor gas menjadi kompor induksi ini diambil sebagai solusi dari kemungkinan naiknya gas elpiji sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Pemerintah mengeklaim pengadaan gas 3 kg yang tidak tepat sasaran telah merugikan negara hingga 300 triliun sejak tahun 2017 dan kemungkinan besar jumlah ini akan terus bertambah. Sehingga dengan program konversi, diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp10,21 triliun ungkap Direktur Utama PT PLN (persero), Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Dengar bersama anggota komisi VII DPR RI. (CNBCIndonesia, 19/09/2022)
Janggal rasanya jika pemerintah terus berdalih membengkaknya anggaran belanja negara akibat terbebani oleh subsidi untuk rakyat, padahal sejatinya pemberian subsidi adalah tanggung jawab negara sebagai pemimpin dan menjadi hak rakyat sebagai warga yang harus ia layani secara maksimal. Bukan sebaliknya menganggap rakyat sebagai beban dan berusaha mencekik mereka dengan beragam kebijakan. Jika penguasa menyadari, kebijakan konversi adalah bentuk ketidakmampuannya mewujudkan tanggung jawab sebagai pemimpin umat.
Inilah gaya pemerintahan kapitalisme yang melepaskan diri dari pengurusan urusan rakyat. Pemerintah hanya membuat regulasi yang jauh dari memikirkan kepentingan rakyat, bahkan kenaikan BBM dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun. Hal ini memperlihatkan hubungan penguasa dengan rakyat tak lagi sebagai pelayan publik, tapi tak ubahnya hubungan transaksional, yakni berdagang dengan rakyat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun pemerintah memberikan potongan harga untuk biaya penambahan daya, tapi biaya pemakaian listrik akan semakin bertambah. Selain itu, akan ada tambahan dana untuk pembelian peralatan memasak yang sesuai dengan kompor listrik. Belum termasuk kekhawatiran masyarakat lainnya adalah pasokan listrik yang belum memadai, terutama di luar pulau Jawa. Karena di luar pulau Jawa masih sering terjadi pemadaman listrik.
Mengapa pengadaan gas dan BBM untuk rakyat menjadi beban negara, padahal Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, sumber daya laut maupun sumber daya hutan?
Kondisi tersebut disebabkan asas dari penerapan sistem kapitalisme, yakni liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi memungkinkan sekelompok orang (swasta) maupun negara asing untuk menguasai kekayaan milik umum. Padahal amanat dari UUD'45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Namun, akibat dari penerapan kapitalisme rakyat justru harus membayar dengan harga yang mahal.
Berbeda dengan sistem Islam, dimana negaralah yang akan mengelola SDA untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,"Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Ibnu Majah dan Ath Thabarani)
Pemerintah dalam sistem Islam juga akan menjamin tersedianya kebutuhan gas dan BBM untuk rakyat, memberikan harga yang murah untuk masyarakat. Karena pemimpinnya bertanggung jawab dalam mengurus urusan rakyatnya. Rasulullah saw. telah bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus) rakyatnya dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)
Begitulah sistem Islam yang memiliki aturan yang komprehensif tidak hanya perkara ibadah, namun juga ketatanegaraan. Pentingnya penerapan Islam dalam pengaturan negara karena syariat Islam berasal dari Allah Al-Mudabbir. Maka, penerapan Islam secara kaffah akan mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat karena hanya pemimpin dalam sistem Islam yang mampu mengelola kekayaan alam dan mengembalikannya ke tangan yang semestinya, yakni rakyat. Wallahu A’lam Bi Ash-Showab.[]
