”Turunnya harga minyak dunia tidak secara otomatis menurunkan harga BBM di Indonesia. Artinya pemerintah ingin menyampaikan bahwa penurunan harga minyak dunia saja belum cukup untuk menekan beban subsidi BBM.”
Oleh. Isty Da’iyah
(Kontributor NarasiPost.Com dan Mutiara Umat Institute)
NarasiPost.Com-Saat ini harga minyak mentah dunia terus menurun. Bahkan dalam beberapa pekan ini, minyak turun pada kisaran 5 persen. Penurunan ini dipicu oleh penguatan nilai dolar AS yang lebih dari dua dekade.
Menguatnya mata uang dolar, berdampak pada pengurangan permintaan minyak. Sementara bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain akan menjadi lebih mahal. Sehingga, permintaan terhadap minyak menurun, yang menyebabkan harga minyak dunia juga mengalami penurunan.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Brent berjangka turun 4,8 persen menjadi US$86,15 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), turun 5,7 persen, menjadi US$78,74 persen per barel (24/9).
Selain dipicu oleh menguatnya nilai dolar AS, hal ini juga disebabkan oleh kebijakan federal reserve AS yang menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Langkah ini diikuti oleh bank sentral lainnya, sehingga meningkatkan rasio perlambatan ekonomi.
Namun, turunnya harga minyak dunia, tidak serta merta membuat rakyat kita juga ikut menikmatinya. Hal ini tidak berlaku bagi negeri ini. Bahkan pada bulan September ini, pemerintah justru menaikkan harga BBM. Alasannya, meskipun harga minyak mentah dunia tercatat terus melandai sejak pertengahan Agustus lalu, namun pemerintah menilai, penurunan harga minyak saja belum cukup untuk menekan beban subsidi BBM.
Sebagaimana dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa, jika harga minyak dunia turun bisa memungkinkan harga BBM di tanah air turun. Namun, itu perlu proses dan tergantung pada nilai subsidi yang masih diberikan saat ini. Seandainya terjadi penurunan harga, kemungkinan besar adalah untuk BBM yang nonsubsidi (CNNIndonesia.com 24/9).
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa, turunnya harga minyak dunia tidak secara otomatis menurunkan harga BBM di Indonesia. Artinya pemerintah ingin menyampaikan bahwa penurunan harga minyak dunia saja belum cukup untuk menekan beban subsidi BBM. Jika BBM subsidi diturunkan lagi, hal ini akan berpotensi membengkaknya subsidi yang harus dibayar pemerintah. Hal ini seakan memperjelas bahwa keuangan dan anggaran pemerintah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Terbukti subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat harus ditekan sedemikian rupa.
Akibat Sistem Ekonomi Kapitalis
Miris, ketika harga minyak dunia anjlok, publik harus terus merasakan kenaikan BBM di dalam negeri. Belum lagi efek domino yang mengiringinya. Sementara jika harga minyak dunia naik, pemerintah akan segera menaikkan harga BBM dengan alasan penyesuaian. Hal ini sangat jelas menunjukkan sikap pemerintah yang tidak melayani rakyat, sebaliknya penguasa terkesan memanfaatkan situasi yang ada untuk memperoleh keuntungan dari naiknya BBM.
Istilah subsidi yang membebani APBN yang terus menerus dijadikan alasan, menjadikan masyarakat semakin hilang kepercayaan. Sebenarnya istilah beratnya subsidi seharusnya tidak berlaku pada penguasa yang diberi tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena menyejahterakan rakyat adalah kewajiban penguasa.
Namun, inilah konsekuensi yang harus diterima dari produk sistem demokrasi kapitalis sekuler. Sistem yang memosisikan negara sebagai perusahaan atau regulator yang bekerja untuk kepentingan kapitalis dan elite politik. Bukan untuk rakyat, jargon yang diusung untuk kepentingan rakyat hanyalah sekadar omong kosong belaka. Buktinya rakyat hanya ingin BBM murah saja dianggap beban dan menjadi perkara yang mustahil.
Sejatinya, negeri ini kaya akan sumber energi yang melimpah. Bahkan menurut sebuah data yang terpercaya, negeri ini mampu memproduksi minyak mentah sebesar 611 ribu barel per hari, dengan tingkat harga minyak saat ini, pendapatan negara secara umum seharusnya bisa surplus. Namun, yang terjadi saat ini justru pemerintah sangat tergantung pada impor migas. Pasalnya, pengelolaan sumber daya alam tersebut telah diserahkan kepada swasta dan asing sebagai pengelolanya.
Sistem ekonomi kapitalisme liberal ini, telah membuat negeri yang makmur menjadi babak belur. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara, kini terlepas akibat kerakusan manusia yang berideologikan kapitalis liberal.
Islam Solusi Persoalan Energi
Hal ini akan berbeda jika Islam dijadikan sebuah aturan dalam menjalankan roda pemerintahan. Islam dengan seperangkat aturannya menjadikan penguasa atau pemerintah sebagai pelayan rakyatnya. Sebagaimana sebuah hadis yang artinya: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Ibnu Majah)
Berdasarkan ketentuan syariat Islam, BBM dan sumber daya alam termasuk energi, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umat. Hal ini disandarkan pada sebuah hadis yang artinya: “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api. Harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabarani).
Hadis ini menjelaskan bahwa barang tambang yang depositnya melimpah dan dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah milik umum. Tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta. Namun, semua berhak memperoleh dan menggunakan manfaatnya secara adil.
Kepemilikan umum ini harus dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, negara mengelola secara mandiri dan hasilnya akan dikembalikan untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya.
Mengenai BBM, negara akan memberlakukan beberapa kebijakan, di antaranya:
Pertama, negara bisa dengan langsung mendistribusikan energi kepada rakyatnya.
Kedua, negara mendistribusikan gas dan BBM dengan harga murah tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. Negara bisa menjual BBM ke rakyat dengan harga yang sesuai biaya operasional, produksi, dan distribusi.
Ketiga, negara mengambil keuntungan dari pengelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat yang lain seperti, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan asasi lainnya (MMC 26/9).
Dengan sistem Islam swasembada energi bisa diwujudkan. Sumber daya alam akan dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak asing. Negara akan menjadikan energinya sebagai kekuatan politik dan diplomasi. Negara akan memastikan energi dan BBM tidak keluar dari negaranya sebelum kebutuhan seluruh rakyatnya tercukupi, apalagi jatuh ke tangan asing penjajah. Negara akan memastikan BBM murah akan dinikmati oleh rakyat di seluruh negeri.
Wallahu’alam bi shawab.[]
