"Bahan energi termasuk BBM merupakan kebutuhan yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Sehingga, menaikkan bahan energi jenis BBM, akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah kenaikan harga barang-barang, tuntutan kenaikan upah di berbagai sektor pekerjaan, juga membengkaknya biaya produksi. Dengan kenaikan harga berbagai barang, tentu akan menambah beban hidup rakyat."
Oleh. Erdiya Indrarini
(Pemerhati Publik & Kontributor NarasiPost.com)
NarasiPost.Com- Bagai sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami rakyat Indonesia. Dampak pandemi belum usai. Kini kenaikan harga bensin mengempas layaknya badai. Salahnya di mana?
Teka-teki kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjawab sudah. Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Hal ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru, yakni : Harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi telah membengkak. Anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun, namun membengkak Rp349,9 triliun menjadi sebesar Rp502,4 triliun. Bahkan bisa membengkak lagi sekitar Rp198 triliun, yang akhirnya bisa menjadi di atas Rp502,4 triliun. Dengan kondisi kenaikan harga minyak mentah dan melemahnya kurs rupiah, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun. Demikian ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI. (Kompas.com, 3/9/2022)
Dampak Kenaikan BBM
Bahan energi termasuk BBM merupakan kebutuhan yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Sehingga, menaikkan bahan energi jenis BBM, akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah kenaikan harga barang-barang, tuntutan kenaikan upah di berbagai sektor pekerjaan, juga membengkaknya biaya produksi. Dengan kenaikan harga berbagai barang, tentu akan menambah beban hidup rakyat. Hal ini karena 70 persen pendapatan masyarakat menengah ke bawah habis untuk kebutuhan pangan. Sehingga rakyat akan kesusahan dalam mengatur kebutuhan energi.
Menurut catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2019, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 119,6 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM tentu membutuhkan biaya produksi dan transportasi. Jika harga BBM naik, maka harga jual harus naik. Di saat rakyat mengalami kesusahan, maka daya beli pun menurun. Akibatnya UMKM sepi bahkan bangkrut. Dampaknya, PHK terjadi dan pengangguran meningkat. Alhasil, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Dengan banyaknya penduduk miskin, maka akan meningkat pula kasus kejahatan.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bansos (Bantuan sosial) yang dicanangkan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat pasca kenaikan BBM pun nyatanya tidaklah solutif. Terbukti penerapan BLT malah menambah permasalahan baru seperti korupsi. Kita tentu masih ingat kasus pejabat yang mengorupsi dana BLT. Selain itu, BLT hanya bersifat hiburan sementara saja, setelah bantuan dihentikan, rakyat tetap terbebani dengan berbagai kenaikan harga. Selain itu, dengan data yang tidak valid acap kali mengakibatkan BLT salah sasaran, bahkan tidak adil. Dengan bukti-bukti tersebut, maka BLT bukanlah jalan keluar mengatasi kenaikan BBM. Bahkan dana APBN akan semakin membengkak.
Posisi Bahan Energi bagi Kelangsungan Hidup Rakyat
Permasalahannya bukanlah tentang BLT atau Bansos. Namun, kesulitan yang dialami rakyat dalam mengatur kebutuhan energi. Hal ini karena negara Pancasila ini menerapkan ideologi kapitalisme yang diadopsi dari Barat. Padahal dalam sistem kapitalisme meniscayakan adanya paham liberalisasi, yaitu kebebasan. Di antaranya bahwa swasta atau individu bahkan negara asing pun bebas memprivatisasi Sumber Daya Alam (SDA) termasuk migas. Sementara itu, untuk mengukuhkan kedudukannya, sistem kapitalisme memosisikan peran negara hanyalah sebagai regulator semata, yakni membuat serta mengesahkan peraturan dan undang-undang yang memudahkan juga melegalkan para kapitalis dalam menguasai dan mengendalikan SDA.
Dengan liberalisasi, BBM yang merupakan salah satu hasil dari pengelolaan Migas akan terdampak. Hasilnya, harga BBM semakin mahal dan sulit dijangkau rakyat karena telah diprivatisasi. Dengan diprivatisasi, maka negara tak mampu lagi mengendalikan harga. Karena, harga sudah ditentukan oleh para investor atau para kapitalis alias pemilik modal, bahkan menyesuaikan ketentuan global. Menjadi ironi karena bumi Nusantara ini termasuk wilayah yang kaya dengan SDA termasuk migas. Namun, itulah risiko dari negara yang menerapkan sistem kapitalisme yang mengharuskan adanya paham liberalisme.
Hal ini sangat berbeda jika negara menerapkan sistem Islam dalam pemerintahannya. Karena, sistem Islam memosisikan SDA termasuk bahan energi seperti migas sesuai aturan syariat. Rasulullah saw. bersabda yang artinya :
"Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud)
Kewajiban Subsidi dan Larangan Privatisasi Sumber Energi
Tidak semestinya pemerintah membebankan kekurangan dana APBN dengan mencabut subsidi dan kompensasi rakyat, juga menaikkan harga bahan energi. Karena, memberi subsidi maupun kompensasi kebutuhan energi merupakan kewajiban pemerintah. Bahkan mestinya diberikan gratis. Hal ini karena BBM termasuk sumber energi yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan sesuai dengan hadis di atas, SDA adalah kekayaan milik umat baik muslim maupun nonmuslim, yang tidak boleh dikuasai oleh individu maupun swasta. Bahkan negara tidak diperbolehkan menyewakan ataupun kerja sama bagi hasil dengan swasta maupun asing dengan dalih apa pun, termasuk investasi. Rasulullah saw. juga bersabda yang artinya :
"Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah, maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki "apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir". Akhirnya beliau bersabda "Kalau begitu, tarik kembali darinya"." (HR. Tirmidzi)
Hadis tersebut juga menunjukkan larangan atas individu untuk menguasainya, karena SDA adalah milik rakyat. Dengan SDA migas yang tidak bisa langsung digunakan oleh rakyat, maka syariat menetapkan bahwa negara yang berhak mengeksplorasi mengeksploitasi dan mengelolanya. Negara akan mengupayakan biaya yang diambil dari kas negara bernama Baitulmal, juga keahlian para putra bangsa serta profesional teknologi canggih untuk mengelola. Setelahnya, hasilnya akan dikembalikan lagi untuk rakyat yang dikumpulkan pada kas Baitulmal. Kemudian akan disalurkan kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Mekanisme Penyaluran Sumber Energi
Pada penyaluran langsung, negara akan memberikan subsidi energi seperti BBM, listrik maupun gas pada masyarakat. Dengan ini, maka rakyat akan mudah memperoleh kebutuhan energi dengan murah, bahkan gratis. Sedangkan pada mekanisme yang tidak langsung, pemerintah akan menjamin secara mutlak kebutuhan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, juga keamanan rakyat dan infrastruktur jalan. Alhasil, rakyat pun akan mudah mengakses layanan publik tersebut dengan gratis. Dengan metode Islam ini, maka rakyat bisa memperoleh kebutuhan dasarnya dengan mudah. Dengan demikian, maka tak perlu ada BLT sebagaimana dalam sistem kapitalisme yang justru menimbulkan banyak masalah baru.
Selain itu, hasil pengelolaan SDA juga boleh dijual. Jika kepada industri dalam negeri, maka dipatok harga semurah-murahnya. Namun jika dijual ke luar negeri, maka bisa dipatok harga setinggi-tingginya. Hasil keuntungannya masuk lagi ke Baitulmal dalam pos kepemilikan umum. Di samping untuk membiayai kebutuhan dasar publik sebagaimana di atas, juga untuk membiayai proses operasional produksi migas selanjutnya. Serta untuk biaya pengadaan sarana infrastruktur, berbagai riset, dan untuk biaya distribusi maupun untuk gaji pegawai. demikianlah pengaturan sumber daya alam terutama bahan bakar minyak.
Ganti Sistem Pemerintahan
Dengan demikian, kenaikan harga BBM yang bertubi-tubi dengan segala dampaknya, bukanlah kesalahan penguasa semata. Tapi karena negara menerapkan sistem pemerintahan yang salah, yaitu liberalisme, sekularisme, pluralisme, juga demokrasi yang semua itu berasal dari ideologi kapitalisme buatan penjajah Barat. Jadi, tak ada cara lain kecuali negara harus segera ganti sistem pemerintahan. Tak ada sistem pemerintahan yang baik kecuali sistem Islam. Karena hanya Islam satu-satunya sistem kehidupan yang berasal dari Tuhan, Allah Swt..
Kini pilihan ada pada kita. Bertahan dengan sistem pemerintahan yang rusak hingga negara hancur, atau segera ganti dengan sistem Islam yang mendatangkan keberkahan ?
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi" (QS. Al-A’raf: 96)
Wallahua'lam bisshowab[]
