"Di tengah merosotnya harga cabai, Kementan mengakui telah mengimpor cabai sepanjang semester I/2021. Tak tanggung-tanggung, 27.851 ton cabai telah masuk ke dalam negeri. Dalih kebutuhan industri pun masih tetap digunakan sebagai alasan."
Oleh. Dia Dwi Arista
(Kontributor Tetap NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Siapa yang tak kenal cabai? masyarakat Indonesia memiliki masakan khas yang banyak menggunakan cabai. Bahkan, rasa pedas juga semakin digandrungi oleh milenials. Harga cabai yang turun drastis, pasti membuat masyarakat gembira. Namun, apakah petani mempunyai perasaan yang sama?
Diwartakan oleh m.kumparan.com pada 29/8/2021, harga cabai anjlok hingga Rp4000 per kilogram. Anjloknya harga tak hanya pada cabai rawit, namun semua jenis cabai mengalami penurunan drastis. Hal ini membuat para petani merasa putus asa, hingga banyak lahan yang dibiarkan tak terurus. Bahkan anjloknya harga cabai juga memengaruhi psikologis petani, mereka takut untuk menanam kembali jika terus merugi.
Penyebab Harga Cabai Anjlok
Anjloknya harga cabai dilansir dari data produksi aneka cabai nasional, disebabkan adanya surplus atau kelebihan produksi. Pada bulan Juli, cabai yang diproduksi sebanyak 163.293 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat sebesar 158.855 ton, maka surplus cabai sebanyak 4.439 ton.
PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang terus berlanjut, juga dituding sebagai dalang turunnya harga cabai. Restoran, rumah makan, dan usaha kecil, yang biasanya menjadi tujuan pemasokan cabai, harus tersendat karena adanya PPKM. Pemberlakuan aturan yang tidak tepat mengakibatkan efek domino, dan lagi rakyat jua yang harus kena imbas.
Surplus produksi, nyatanya bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi lengsernya harga cabai. Namun, pemerintah juga masih doyan mengimpor saat nasib petani cabai di ujung tanduk kerugian.
Impor ketika Surplus
Bukan rahasia lagi, jika negeri gemah ripah loh jinawi ini mempunyai kebiasaan menyimpang. Ketika petani negeri panen raya, kebahagiaan mereka digerus dengan banjir impor dari luar. Dalam beberapa bulan ini, pemerintah impor beras, garam, ayam, dan lain-lain di saat petani dan peternak panen. Hal ini bisa membahayakan harga untuk para petani dan peternak. Tak terhitung kekecewaan petani karena anjloknya harga, membuat mereka nekat membuang hasil tanam demi unjuk rasa kecewa.
Apalagi pemerintah yang terkesan abai terhadap kesejahteraan petani dan peternak. Bagaimana tidak, ketika pemerintah menyeru untuk menguatkan ketahanan pangan, petani dan peternak malah ditusuk dari belakang dengan adanya impor. Pun dengan harga pupuk, obat dan pakan ternak yang melangit, membuat mereka kesulitan untuk menentukan harga jual. Murah merugi, mahal tak terjual.
Kali ini pun tak jauh berbeda, di tengah merosotnya harga cabai, Kementan mengakui telah mengimpor cabai sepanjang semester I/2021. Tak tanggung-tanggung, 27.851 ton cabai telah masuk ke dalam negeri. Dalih kebutuhan industri pun masih tetap digunakan sebagai alasan.
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2020 produksi cabai nasional mencapai 2,27 juta ton, meningkat 7,11 persen dibanding tahun 2019. Ekspor cabai tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 69,86 persen dibanding tahun 2019.
Bambang Sugiharto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura Kementan beralasan, jika impor 27.851 ton hanyalah satu persen dari produksi nasional tahun 2020, dengan dalih produksi berlebih, akhirnya menjadi pembenaran untuk melakukan impor kembali. Bayang-bayang impor akan terus menghantui petani negeri selama kapitalisme diambil sebagai aturan hidup.
Inilah wajah peraturan dalam sistem kapitalisme. Peraturan yang disahkan sama sekali tidak berpihak pada rakyat kecil, aturan dibuat dengan pertimbangan untung rugi bagi para kapitalis dan cukongnya. Impor tak hanya membantu pasokan barang dalam negeri ketika terjadi kelangkaan. Namun, juga menguntungkan pihak-pihak tertentu, sebab harga impor dan harga end user sangat jauh berbeda, selisih ini akan menjadi keuntungan besar bagi importir.
Khilafah Menyolusi
Khilafah adalah sebuah institusi negara yang menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya hukum. Dalam kebijakannya, Khilafah akan memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, bukan untung rugi ala kapitalisme.
Impor dalam Khilafah dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri terancam. Membeli kebutuhan dari luar negeri akan dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, hanya dengan negara-negara sahabat yang tunduk dengan Khilafah, bukan negara harbi fi'lan.
Keadaan genting ini akan diminimalisasi dengan program swasembada. Khilafah akan berusaha menjadikan pertanian dan peternakan dalam negeri mencapai surplus agar tidak bergantung pada pasokan negara lain. Maka, yang akan dilakukan Khilafah adalah menyediakan lahan-lahan yang bisa digarap oleh petani, dengan mengambil lahan yang tidak dipakai lebih dari tiga tahun.
Khilafah juga akan memasok benih, obat, dan peralatan yang memadai demi suksesnya swasembada. Pendistribusian pun dilakukan merata kepada setiap individu, menghindari mafia dagang yang selalu menjadi ancaman dalam perdagangan di sistem kapitalisme. Akibatnya, permainan harga pun menjadi borok yang menyakiti para petani dan peternak.
Demikianlah perlakuan Khilafah dalam menghadapi impor. Impor tidak akan dijadikan sebuah kebiasaan demi keuntungan beberapa pihak. Namun, Khalifah akan memikirkan kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggungannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul dalam riwayat Imam Bukhari, "Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya."[]
