"Setiap partai oposisi dalam sistem demokrasi, tidak akan pernah bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran oposisinya, sebab beroposisi dalam sistem demokrasi juga berarti kehilangan kesempatan untuk mendulang emas dari setiap tawaran jabatan publik yang ditawarkan."
Oleh. Ayu Mela Yulianti, S.Pt
(Pemerhati Generasi)
NarasiPost.Com-Salah satu hal yang membuat demokrasi Indonesia dinilai mundur adalah melemahnya peran oposisi. Dalam praktik demokrasi Indonesia pasca reformasi, belum ada partai yang benar-benar bertindak sebagai oposisi.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengakui istilah oposisi memang tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Tak heran jika peran Partai Demokrat, PKS dan PAN selama masa pemerintahan Jokowi pun terasa kurang gereget alias memble. ( Jakarta, Sindonews.com, Agustus 2021)
Inilah fakta kehidupan partai dalam sistem demokrasi. Kerap melakukan peran yang selalu berubah dan tidak jelas. Seolah-olah semua peran dilakukan hanya untuk kepentingan kemaslahatan partai semata dan kadang tidak terlihat sedikit pun atas kepentingan rakyat banyak. Seakan-akan kepentingan partai dianggap telah mewakili kepentingan rakyat banyak. Inilah yang terjadi dalam sistem demokrasi.
Oleh karena itu, bisa jadi hari ini menjadi partai oposisi dan bertindak sebagai lawan partai yang berkuasa, esok hari bisa berubah menjadi kawan partai yang berkuasa. Hal tersebut adalah yang biasa saja terjadi dalam sistem demokrasi. Sebab sistem demokrasi menjadikan partai-partai berlomba untuk mendapatkan suara rakyat banyak, walaupun harus dengan cara berbohong, yaitu seringkali tidak merealisasikan janji kampanye saat telah sampai di kursi kekuasaan.
Suara rakyat akan menentukan kemenangan partai saat pemilu. Jika banyak yang memberikan suara saat pemilu, maka akan keluar sebagai partai pemenang dalam setiap pesta demokrasi. Sebab demokrasi sangat mengagungkan jumlah suara rakyat, sampai-sampai menyamakan suara rakyat sebagai suara Tuhan. Hal ini terlihat dari slogan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga langkah apa pun akan dilakukan partai-partai dalam sistem demokrasi untuk mendapat suara rakyat, sebab sekali lagi demokrasi menjadikan suara rakyat sebagai representasi kemenangan dalam setiap konstentasi pemilu. Besar kecilnya suara rakyat akan menentukan sebuah partai sampai atau tidak ke kursi kekuasaan. Yang tidak menjadi pemenang pemilu biasanya menobatkan diri menjadi partai oposisi, walaupun jarang yang melakukannya dengan sepenuh hati.
Selain itu, demokrasi sebagai sistem politik dalam sistem sekuler kapitalisme memiliki slogan yang sangat terkenal, yaitu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan semata. Maka jika ada partai yang hari ini melakukan oposisi terhadap penguasa, jangan heran jika esok hari bisa berubah menjadi sangat koperatif dengan penguasa dan meninggalkan peran oposisinya, walaupun rakyat banyak tidak menyukai keputusan peran politiknya tersebut.
Memang seperti itulah demokrasi memaknai peran oposisi yang harus dijalani, akan senantiasa berubah dan berubah. Dan peran oposisi akan dilakukan sesuai dengan tingkat kebermanfaatannya, yaitu harus mampu mengantarkan pada banyak keuntungan dan aliran pundi-pundi kekayaan materi ke tubuh partai.
Peran oposisi yang dilakukan oleh partai politik dalam sistem demokrasi dilakukan untuk mengoreksi setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh penguasa, yakni dengan cara koreksi yang distandardisasi atas kepentingan partai saja.
Jika kebijakan publik yang dihasilkan penguasa sesuai dengan kepentingan partai maka partai akan melakukan hal yang sangat kooperatif dengan partai penguasa, bahkan akan berakhir dengan keluar dari peran oposisinya. Namun jika bertentangan dengan kepentingan partai, maka ia akan tetap dan menetapkan diri sebagai partai opisisi. Hal ini akan menyebabkan perilaku oposisi menjadi tidak jelas dan tidak lugas, sebab berubah-ubah akibat tenggelam dalam euforia kepentingan partai semata.
Alhasil, setiap partai oposisi dalam sistem demokrasi, tidak akan pernah bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran oposisinya, sebab beroposisi dalam sistem demokrasi juga berarti kehilangan kesempatan untuk mendulang emas dari setiap tawaran jabatan publik yang ditawarkan.
Begitulah selalu berulang konstentasi sandiwara oposisi di negeri ini dan hampir di seluruh negara-negara sekuler kapitalistik. Mereka melakukan praktik yang sama persis saat memaknai makna oposisi dalam sistem demokrasi. Sebetulnya keberadaan partai memang wajib ada dalam masyarakat, yakni sebagai tempat untuk menghasilkan tokoh-tokoh umat, sehingga para tokoh ini mampu melakukan amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah umat, melakukan koreksi, dan muhasabah kepada para penguasa. Dengan begitu, penguasa mampu menjalankan tugas kekuasaannya sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan syariat Islam. Sebab hanya syariat Islam saja yang memiliki aturan-aturan yang tetap yang tidak berubah, sehingga layak dijadikan sebagai standar bagi aturan publik yang akan dihasilkan. Juga hanya aturan dalam syariat Islam saja yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, memuaskan akal, dan menentramkan jiwa, sehingga aturan yang dihasilkan pasti sangat manusiawi dan akan mudah diterapkan di tengah-tengah umat manusia dan pasti akan mengantarkan pada keberkahan hidup manusia.
Tugas utama partai politik yang sebenarnya juga adalah melaksanakan amar makruf nahi mungkar kepada setiap penguasa dan siapa pun yang terlibat dalam kekuasaan. Sehingga setiap kritik yang disampaikan bukanlah sebab ia tengah melakukan peran sebagai pihak oposisi. Namun, semata untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, sehingga para penguasa tidak akan tersesat dan tidak akan menyesatkan saat membuat kebijakan publik. Sehingga penguasa akan bisa diselamatkan dari kezaliman dan berbuat zalim.
Peran partai politik dalam masyarakat juga adalah untuk melakukan pembinaan atas masyarakat sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang kuat dan cerdas, masyarakat akan mampu untuk menyampaikan segala hal terkait dengan kemaslahatan dirinya yang harus diurus oleh penguasa. Maka penguasa tidak lalai dalam mengurusi urusan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, penguasa bisa diselamatkan dari perbuatan maksiat yaitu melanggar hukum syariat atau meninggalkan hukum syariat atau tidak menggunakan hukum syariat.
Sehingga istilah oposisi sebetulnya tidak pernah dikenal dalam khazanah perpolitikan Islam. Istilah oposisi hanya dikenal dalam sistem sekuler demokrasi, yang berarti dan bertujuan untuk mengkritik partai penguasa dan menggulingkan partai penguasa tersebut dengan kritikannya dan menggantikan posisinya sebagai penguasa. Karena itu, aktivitas oposisi akan sangat lekat dengan kepentingan jabatan semata, bukan sebab untuk beramar makruf nahi mungkar, yaitu untuk menyelamatkan penguasa dan rakyat dari aktivitas saling menzalimi.
Sebab itu, oposisi dalam sistem demokrasi bukanlah tugas utama sejati dari sebuah partai politik, juga tertolak dalam sistem Islam. Sebab tugas utama partai politik yang sebenarnya adalah melaksanakan amar makruf nahi mungkar, bukan melakukan oposisi untuk mendapatkan kursi jabatan dan kekuasaan belaka. Wallahualam.[]
