Dalam hal tarif BBM, Islam memperjelas bahwa BBM adalah kebutuhan mendasar bagi setiap rakyat dan pemerintah berkewajiban memenuhinya.
Oleh. Hadi Kartini
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Indonesia terus disuguhi kebijakan-kebijakan yang membuat kehidupan rakyat semakin terjepit. Dalam selang waktu yang tidak terlalu lama, sudah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat rakyat mengelus dada. Mulai dari kebijakan naiknya harga beras, harga minyak goreng, dan yang terbaru adalah naiknya tarif BBM jenis Pertamax.
Di kutip dari liputan6.com (11–8–24), Pertamina akhirnya menaikkan harga Bahan Baku Minyak (BBM) jenis Pertamax di seluruh SPBU Pertamina pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Sebelumnya Pertamina juga telah menaikkan Pertamax Turbo yang telah mengalami kenaikan pada awal bulan.
Pertamina Patra Niaga tidak melakukan perubahan tarif BBM Non Subsidi sejak Maret 2024, walaupun ICP sudah mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama. Ini dilakukan mengingat Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Kebijakan Tak Berpihak Kepada Rakyat
Penderitaan rakyat tampaknya akan terus berlanjut, melihat kebijakan yang ditetapkan pemerintah sampai saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Terbukti dengan ditetapkannya kebijakan baru, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024, pemerintah resmi menaikkan tarif Bahan Baku Minyak (BBM) jenis Pertamax.
BBM merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan masyarakat. Dengan kenaikan tarif BBM akan menimbulkan dampak yang kompleks, seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga barang dan jasa, dan lainnya. Sebelum tarif BBM mengalami kenaikan, harga-harga barang dan jasa sudah merangkak naik satu persatu. Harga-harga di pasaran akan menyesuaikan dengan tarif BBM terbaru. Sedangkan penghasilan masyarakat tidak mengalami peningkatan. Masyarakat semakin susah mengelola keuangan mereka dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Tidak Ada Kesejahteraan dalam Sistem Kapitalisme
Semua kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil, sebetulnya tidak mengherankan karena negara kita dalam menjalankan roda perekonomian mengadopsi pada sistem ekonomi kapitalisme.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pemerintah hanya berperan sebagai regulator kebijakan, dan tidak terjun langsung dalam mengurusi urusan rakyat. Pada dasarnya mengurusi semua urusan rakyat adalah kewajiban negara, bukan melimpahkan kepada pihak lain yaitu swasta. Termasuk dalam mengurusi hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satunya dalam pengelolaan sumber daya alam berupa Migas yang merupakan bahan baku dari BBM yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
Indonesia mempunyai kandungan migas yang sangat banyak dan bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia bahkan lebih. Kandungan migas ini dikelola oleh PT Pertamina yang merupakan perusahaan milik negara, tetapi Pertamina hanya mengelola sebagian migas yang ada, sebagian lagi dikelola oleh perusahaan asing. Ikut sertanya swasta asing dalam pengelolaan migas, tentu akan berpengaruh terhadap ekonomi rakyat. Pastinya mereka (swasta asing) menginginkan keuntungan yang besar sesuai dengan prinsip sistem ekonomi kapitalisme. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya.
Berdasarkan prinsip inilah kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan dan menjadi masalah yang berkepanjangan di negeri ini. Para kapital hanya memikirkan bagaimana keuntungan lebih banyak masuk ke kantong mereka dibandingkan keuntungan yang diserahkan kepada pemerintah. Namun, pemerintah tidak dapat menuntut banyak karena terikat dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak pemodal.
Jika sistem ekonomi kapitalisme ini terus dijalankan bisa dipastikan akan merusak semua tatanan kehidupan. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa segera mengambil sikap supaya masalah-masalah yang terjadi bisa segera diatasi dan tidak menzalimi masyarakat. Tidak hanya masalah tarif BBM yang terus naik, tetapi juga masalah-masalah lain yang terjadi dalam masyarakat.
Migas Harta Milik Umum
Naiknya tarif BBM dari waktu ke waktu adalah hal yang lumrah dalam sistem kapitalisme. Untuk dapat menstabilkan tarif BBM seharusnya negara bisa mengambil langkah-langkah dari Islam. Islam bukan sekedar agama, tetapi juga mempunyai aturan-aturan untuk mengurusi dan menjalankan kehidupan.
Dalam hal tarif BBM, Islam memperjelas bahwa BBM adalah kebutuhan mendasar bagi setiap rakyat dan pemerintah berkewajiban memenuhinya. Migas sebagai bahan baku dari BBM merupakan harta milik umum dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan hadis Rasulullah saw. "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu padang rumput, air, dan api" (HR. Abu Daud dan Ahmad).
Migas termasuk harta kepemilikan umum karena mempunyai cadangan yang melimpah. Tidak boleh menjadi milik individu atau perusahaan swasta dan rakyat mempunyai hak atas kekayaan tersebut.
Migas merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diambil manfaatnya secara langsung, maka pengelolaannya diserahkan kepada negara. Jika negara tidak mampu mengelola secara mandiri, negara boleh menjalin kerja sama dengan pihak swasta, tetapi dengan akad kontrak kerja bukan bagi hasil seperti yang terjadi sekarang ini. Apalagi menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada swasta atau swasta asing.
Hasil dan keuntungan dari pengelolaan SDA merupakan hak rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua keuntungan akan masuk ke baitulmal, dan khalifah yang mengatur pemanfaatannya bagi kemaslahatan rakyat, sehingga rakyat bisa merasakan manfaat dari SDA tersebut. Keuntungan dari pengelolaan SDA juga digunakan untuk semua biaya produksi. Seperti biaya alat-alat yang dibutuhkan, gaji pegawai, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan proses produksi.
https://narasipost.com/opini/09/2022/menguak-fakta-di-balik-harga-bbm/
Khalifah juga bisa menyalurkan keuntungan kepada masyarakat secara langsung. Seperti memberikan uang tunai, memberikan hasil produksi migas dengan gratis atau menjual kepada rakyat dengan harga murah dan stabil, serta keuntungan lainnya. Kebijakan khalifah bertujuan untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan syariat.
Keuntungan secara tidak langsung bisa didapatkan rakyat seperti, biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah bahkan gratis, biaya pembangunan infrastruktur, dan lainnya yang dibutuhkan rakyat. Sehingga rakyat bisa merasakan keuntungan dari harta milik umum secara merata. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak memandang usia, bahkan kafir zimi saja bisa menikmati kekayaan alam yang berada di bawah naungan Khilafah Islamiah.
Jadi, jika migas yang menjadi bahan baku BBM bisa dikelola dengan mandiri oleh pemerintah, bukan hanya tarif BBM murah dan stabil, bahkan gratis bisa didapatkan rakyat. Keuntungan lain dari hasil migas juga bisa kita rasakan dan rakyat Indonesia akan bisa merasakan hidup sejahtera bukan seperti saat ini.
Wallahu'alam bissawab. []
