"Dengan kekuatan yang dipunyai, paham sosialisme ingin mengatur, menguasai, dan mengendalikan sesuai kepentingan mereka. Oleh karenanya, bekerja sama dengan negara berpaham sosialisme seperti Cina haruslah bersedia didikte, ditekan, bahkan dikorbankan."
Oleh. Erdiya Indrarini
(Pemerhati Publik dan Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com- Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus membengkak. Kerja sama dengan Cina itu tak sesuai kesepakatan awal. Target selesai tahun 2019, ternyata mangkrak. Akankah Cina menepati kesepakatan, atau hanya isapan jempol belaka?
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) lagi-lagi bermasalah. Kerja sama infrastruktur dengan perusahaan Cina itu mengalami pembengkakan biaya. China Development Bank (CDB) selaku pemberi pinjaman dana meminta pemerintah Indonesia untuk menutup pembengkakan biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, sebelumnya proyek infrastruktur ini dipercaya menjadi proyek bussines to bussines, dan tak akan memakai biaya APBN.https://narasipost.com/2021/07/18/tambah-utang-untuk-proyek-kereta-cepat-pentingkah/
Dalam catatan detikcom, mulanya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan hanya menyedot biaya US$ 5,5 miliar, namun membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar dengan target selesai tahun 2019. Bahkan membengkak lagi mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar.
Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Alia Karenina, membenarkan bahwa pihak Cina telah meminta Indonesia mengambil bagian dalam pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Permintaan itu tidak serta-merta disetujui, namun masih harus dibahas di tingkat pemerintah untuk memastikan langkah pemerintah sesuai aturan yang berlaku. (detik.com, 01/8/2022)
Selaras dengan pernyataan Menteri Alia, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyatakan bahwa jika negara mesti menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB, tentu ada yang keliru dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur haruslah ditopang dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Menurutnya, proyek ini juga cukup menyita perhatian banyak kalangan. Mulai dari pembebasan lahan, pembiayaan yang katanya tidak melalui APBN namun kemudian berubah menjadi di- support oleh APBN, hingga pemerintah RI yang diminta menanggung pembengkakan biaya. Dia pun menyerukan pada pemerintah agar mengevaluasi keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). (detik.com, 30/7/2022)
Prioritas Pembangunan
Pembangunan infrastruktur tentu dibutuhkan. Namun, jika dilihat dari skala prioritas, pembangunan KCJB ini bukanlah kebutuhan yang mendesak. Masih banyak pilihan moda transportasi yang bisa digunakan pulang pergi antara Bandung dan Jakarta. Mulai dari bus, travel, mobil pribadi, motor, kereta, bahkan pesawat. KCJB yang sekiranya bisa menempuh sekitar 45 menit memang ada efisiensi waktu. Namun, akhirnya tidak sebanding dengan beban biaya yang harus dikeluarkan.
Jika sudah demikian, kepada siapa lagi negara akan mencari biaya di tengah minimnya kas APBN? Pemerintah tentu akan menuntut rakyat agar lebih keras lagi untuk kerja, kerja, dan kerja. Setelahnya, pemerintah akan mengambil pajak dari segala arah, juga menghilangkan berbagai subsidi. Memang ada kemungkinan lain, namun dengan menjual aset atau menambah utang luar negeri yang kian membubung tinggi. Begitulah gambaran pemerintahan yang menerapkan demokrasi. Sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari ideologi kapitalisme. Kekuatan ekonominya banyak ditopang oleh pajak dan utang luar negeri
Bahaya Kerja Sama dengan Negara Kapitalis dan Sosialis
Pada dasarnya sistem kapitalisme dan solialisme mempunyai sifat yang sama, yaitu materialistik. Cina yang merupakan negara berideologi komunis meniscayakan adanya paham sosialisme. Dengan kekuatan yang dipunyai, paham sosialisme ingin mengatur, menguasai, dan mengendalikan sesuai kepentingan mereka. Oleh karenanya, bekerja sama dengan negara berpaham sosialisme seperti Cina haruslah bersedia didikte, ditekan, bahkan dikorbankan.
Selain itu, paham sosialisme yang berasal dari sistem komunisme, dan sistem kapitalisme yang di dalamnya ada demokrasi, sekularisme dan liberalisme, keduanya sangat eksploitatif. Kebijakan yang diambil dalam mengadakan infrastruktur acapkali tidak manusiawi. Hal ini tercermin mulai dari pembebasan lahan yang sarat paksaan, pembabatan tanah garapan, juga perampasan ruang hidup yang sebelumnya sebagai sumber pencaharian rakyat. Dampaknya ekosistemnya juga rusak. Mirisnya, keselamatan pekerja proyek pun diabaikan.
Di samping eksploitatif, paham sosialisme yang diusung negeri-negeri komunis, dan sistem kapitalisme yang di agung-agungkan oleh Barat, juga memiliki watak serakah. Kita patut bertanya, sejatinya pembangunan infrastruktur yang marak di tahun-tahun belakangan, termasuk proyek KCJB ini untuk siapa ? Benarkan untuk kesejahteraan rakyat ? Atau untuk kepentingan investor ?
Motif Pembangunan Infrastruktur oleh Investor
Kita perlu berkaca pada sejarah. Dahulu, kolonialis Belanda membangun jalur kereta api di berbagai pelosok nusantara. Apakah tujuannya untuk kemakmuran bangsa Indonesia ? Tentu tidak. Tapi mereka ingin memudahkan dan memaksimalkan dalam penjajahannya. Maka, dibuatlah akses yang memudahkan mereka dalam mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam di sepanjang Nusantara.
Bersamaan dengan itu, mereka pun akan dengan mudah menyelundupkan pemikiran dan kebudayaan asing kepada generasi bangsa. Sehingga, jati diri bangsa yang mayoritas penduduknya muslim, dan hidup di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini akan tergerus. Kemudian jati diri bangsa musnah perlahan berganti dengan budaya asing yang berasal dari ideologi kapitalisme dan komunisme, yaitu ideologi yang memuja materi, dan tak memedulikan halal haram dalam setiap sendi kehidupan.https://narasipost.com/2022/03/05/invasi-rusia-ke-ukraina-dan-the-inevitable-clash-of-civilization/
Padahal, pembangunan infrastruktur mestinya bersifat membangun. Tidak sekadar fisik, namun juga membangun sumber daya manusia, dan mengangkat harkat hidup rakyatnya agar lebih berdaya dan sejahtera. Bukan malah dirampas tempat dan mata pencahariannya. Kemudian, rakyat hanya diiming-iming untuk dijadikan sopir, satpam, cleaning service, pekerja pabrik, penjual warung kecil, dan sejenisnya.
Sistem Islam dalam Membangun Infrastruktur
Umat muslim harus memahami bahwa dalam sistem Islam, kepemilikan harta (al-milkiyah) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu harta milik individu, umum, dan milik negara. Pemerintah tidak bisa begitu saja memakai harta milik umum untuk kepentingan individu maupun swasta dan negara. Begitu juga sebaliknya, negara maupun swasta tidak bisa memaksakan untuk mengambil tanah atau bangunan milik individu, walaupun untuk kepentingan umum.
Oleh sebab itu, setiap pembangunan infrastruktur, tidak dibenarkan menerjang tanah dan bangunan pribadi milik rakyat, terkecuali dengan keridaan pemiliknya. Hal ini telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika, kala Umar bin Khattab menjabat sebagai Khalifah, ia didatangi seorang Yahudi yang tidak rela rumahnya digusur oleh seorang Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash, untuk melebarkan bangunan masjid. walaupun diganti dengan biaya yang memadai, dia tidak merelakannya.
Seorang Yahudi itu mendatangi Khalifah Umar ke Madinah. Ia menyampaikan atas penolakan penggusuran rumahnya. Setelah mendengar, Umar mengisyaratkan kemarahannya. Ia menitipkan sebuah tulang unta yang sudah diberi tanda garis vertikal dan horizontal seraya berkata, "Bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernurmu. Katakan bahwa aku yang mengirim untuknya". Setelah disampaikan, Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash pun ketakutan. Saat itu juga, ia membatalkan penggusuran rumah tersebut. Gubernur tahu tanda garis horizontal pada tulang unta adalah ancaman penggal kepala jika tidak adil dan lurus sebagaimana garis vertikal.
Bukan Pajak dan Utang dalam Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dalam sistem Islam tidak dibiayai dengan utang luar negeri seperti yang terjadi saat ini. Karena, utang luar negeri mengandung riba alias bunga di dalamnya, dan itu melanggar syariat. Jika tidak dengan bunga, sudah tentu ada syarat yang akan menjerat, sehingga membuat sebuah negara tidak lagi berdaulat. Tidak ada negara hebat yang dibangun dengan utang. Jika ada negara yang kelihatan hebat secara fisik, tentu ada hal lain yang telah dikorbankan. Allah Swt. telah berfirman yang artinya :
"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba…" (QS. Al Bagarah: 275)
Oleh karenanya, utang luar negeri akan menjadi ancaman yang serius bagi negeri-negeri muslim. Itulah mengapa kaum kafir (Barat dan Timur) getol menawarkan pinjaman ke negeri-negeri muslim, yakni supaya mereka leluasa menancapkan cengkeramannya ke negara tersebut. Mereka juga bisa menempatkan boneka-bonekanya menjadi penguasa di negeri tersebut, walaupun penguasa itu adalah orang yang paling dungu sekalipun.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga tidak dibiayai dengan pajak. Pajak hanya dipungut apabila tidak ada kas di Baitulmal. Hal itu pun hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang vital dan mendesak. Mengenai itu, negara hanya mengambil dari orang tertentu, yaitu pada laki-laki muslim yang mampu saja. Muhammad saw. Sebagai Rasulullah telah memberi kabar konsekuensi dari para pelaku pajak, sebagaimana sebuah hadis yang artinya :
"Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka.” (HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7)
Allah pun melarang pungutan pajak, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya :
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil….” (Qs. An-Nisa : 29)
Biaya Infrastruktur dalam Sistem Islam
Lalu, dengan apa sistem Islam membangun infrastruktur? Yakni dari kas negara yang bernama Baitulmal. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al Amwal fi Daulah Al Khilafah menjelaskan, setidaknya ada 12 pos penerimaan tetap Baitulmal. di antaranya adalah anfal, ghanimah, fai’, kharaj, jizyah, harta ‘usyur, khumuz, harta yang tidak ada pemiliknya, harta hasil korupsi pejabat, harta milik umum (milkiyah amah), dan selainnya.
Pos milkiyah amah atau harta milik umum ini merupakan pemasukan yang paling diandalkan, karena jumlahnya sangatlah besar. Apalagi di negeri yang terkenal dengan gemah ripah loh jinawi seperti di Indonesia ini. Baik yang ada di daratan, di lautan, maupun semua yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, kekayaan alam ini dilarang untuk di privatisasi, baik oleh individu, negara, swasta, apalagi oleh asing. Namun, akan dikelola melibatkan seluruh putra bangsa, dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan negara termasuk dalam membangun infrastruktur.
Dengan pemasukan yang sangat banyak itu, maka negara yang menerapkan sistem Islam tidak perlu menarik pajak untuk membangun infrastruktur, apalagi harus berutang riba yang jelas dilarang agama dan hanya menyengsarakan rakyatnya. Hal ini telah terbukti, Islam menjadi mercusuar peradaban selama lebih 13 abad lamanya, karena menerapkan syariat di setiap sendi kehidupan. Baik dalam individu, bermasyarakat, juga dalam membangun negara.
Wallahua'lam bisshowab[]
