"Makin beratnya beban pembiayaan perguruan tinggi (PT) karena komersialisasi pendidikan, lepasnya negara dari pembiayaan pendidikan tinggi, dan makin besarnya beban pemenuhan kebutuhan hidup yang ditanggung rakyat memunculkan sugesti negatif di tengah masyarakat bahwa hanya yang berduit yang layak masuk PT. Kondisi ini jelas akan mendorong pada makin lunturnya pandangan terhadap PT sebagai lembaga untuk menuntut ilmu dan mencetak generasi cemerlang dengan karya gemilang, bergeser pada pandangan materialistik atau capital oriented."
Oleh. Lilis Sumyati
(Pendidik Generasi dan Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com- Akhir-akhir ini media sosial telah diramaikan mengenai biaya masuk kuliah yang mahal melalui jalur seleksi mandiri. Berita ini banyak beredar di media sosial Twitter yang salah satu akunnya menggugah foto berisi persyaratan Jaminan Kemampuan Keuangan (JKK) bagi calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan ketentuan orang tua atau wali mahasiswa harus mencantumkan rekeningnya dengan nominal minimum Rp100 juta.
Terkait mahalnya biaya pendidikan di jenjang universitas, Konsultan Pendidikan dan Karier, Ina Liem, mengatakan bahwa penyebab mahalnya biaya masuk jalur seleksi mandiri karena beberapa universitas negeri tengah didorong untuk berbadan hukum. (Kompas.com 22/7/2022)
Sejak awal direncanakannya Perguruan Tinggi berbadan hukum, sejumlah pihak sudah mengkritik konsepnya. Hal ini karena terdapat sejumlah konsekuensi PT BHMN (Badan Hukum Milik Negara), antara lain yaitu pengurangan subsidi dari pemerintah. Dengan adanya masalah ini, mendorong PTN berbadan hukum untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta demi menjalankan aktivitas kampus dan melakukan pembangunan infrastruktur. Dan pada akhirnya, mau tidak mau, pihak kampus menaikkan biaya pendidikan untuk menambah pendapatan. Tentu saja bagi sebagian generasi penerus yang kurang mampu akan menjadi beban jika biaya kuliah mahal, sehingga menurunkan keinginannya untuk kuliah, padahal pendidikan memiliki peran penting untuk kemajuan negeri ini.
Mahalnya biaya pendidikan sebenarnya sudah menjadi problem klasik dunia pendidikan. Bukan hanya itu, pendidikan kini menjadi lahan bisnis korporasi. Makin beratnya beban pembiayaan perguruan tinggi (PT) karena komersialisasi pendidikan, lepasnya negara dari pembiayaan pendidikan tinggi, dan makin besarnya beban pemenuhan kebutuhan hidup yang ditanggung rakyat memunculkan sugesti negatif di tengah masyarakat bahwa hanya yang berduit yang layak masuk PT. Kondisi ini jelas akan mendorong pada makin lunturnya pandangan terhadap PT sebagai lembaga untuk menuntut ilmu dan mencetak generasi cemerlang dengan karya gemilang, bergeser pada pandangan materialistik atau capital oriented.
Inilah yang terjadi pada sistem kapitalisme, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Dimana rakyat harus memikul urusannya sendiri dan membeli mahal layanan pendidikan. Pemerintah yang seharusnya memberi pelayanan gratis dalam bidang pendidikan, justru memberikan kemudahan pada kapitalis untuk meraup untung di sektor pendidikan.
Di dalam aturan Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dengan sebaik-baiknya, karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda,
“Setiap kalian adalah pemimpin (pengurus) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban….“ (HR. Bukhari)
Dengan demikian, para pemimpin dalam Islam sangat memahami bahwa setiap kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka dari itu, mereka berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil dan berusaha memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Tak terkecuali dalam hal pendidikan, yakni mewujudkan pendidikan secara gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Maka tak heran dengan sistem terbaik ini peradaban Islam banyak melahirkan ilmuwan muslim yang karyanya dijadikan rujukan dunia, di antaranya Al-Farabi. Beliau adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Ibnu Sina sebagai salah satu ilmuwan Islam di bidang kedokteran, beliau juga disebut-sebut sebagai Bapak Pengobatan Modern dan lain sebagainya.
Negara Islam juga mempunyai sistem ekonomi dan keuangan yang dikelola dengan baik. Sumber pendapatannya pun sangat jelas. Seluruh pembiayaan pendidikan berasal dari Baitulmal, yakni dari pos keuangan negara seperti fai, ghanimah, kharaj, zakat, serta pos kepemilikan umum. Jika pembiayaan dari baitulmal tidak mencukupi maka negara akan memotivasi kaum muslim yang kaya untuk memberikan sumbangan (dharibah) yang bersifat insidental sampai kebutuhan rakyat tercukupi.
Itulah sistem Islam yang aturannya sangat jelas karena berasal langsung dari Sang Khalik, yang akan menjadi solusi pada setiap permasalahan rakyatnya, terkhusus dalam hal pendidikan. Dimana rakyat akan mendapatkan pendidikan secara layak dan berkualitas. Sehingga generasi intelektual masa depan akan terjaga dengan baik. Dan ini hanya akan terwujud ketika sistem pendidikan berbasis akidah Islam diterapkan oleh negara penerap syariat.
Wallahu a'lam bi ash shawwab.[]
