Beras Dikubur, Horor Kapitalisme

"Harusnya pemerintah gesit menyalurkan bansos jangan terlalu lama disimpan dengan alasan apa pun. Karena sembako menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus tercukupi. Namun, inilah horor kapitalisme dalam distribusi barang pokok juga terkendala banyaknya kepentingan, apalagi kalau bukan nilai keuntungan material dan immatrrial berupa pencitraan politik sekuler."

Oleh. Maman El Hakiem
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Beberapa waktu lalu beredar berita tentang penemuan beras bantuan sosial yang dikubur di dalam tanah. Seperti dilansir cnnindonesia.com (1/8/2022), warga Depok menemukan Bansos Presiden Jokowi dipendam di tanah.

Berita tersebut dibenarkan Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Asloe'ah Madjri, dengan mengatakan bahwa barang yang ditimbun adalah bantuan presiden dari Kementerian Sosial. Adapun kronologi dan motif penimbunan bansos tersebut belum diketahui karena kejadiannya sebelum ia menjabat Kadinsos Depok.

Di lain pihak yang mewakili penyalur bansos, Vice President JNE Eri Palgunadi mengatakan beras bansos itu dikubur karena kondisinya rusak. Menurut pengakuannya, penimbunan itu sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kepada media, Eri menjelaskan tidak adanya pelanggaran karena penimbunan tersebut sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak.

Horor Ekonomi Kapitalisme

Ini bukan cerita drama horor yang populer karya Gannes, T. H. yang dijadikan judul film Beranak dalam Kubur. Beras bansos yang dikubur mengundang "keseraman" tersendiri yang bisa saja menyeret berbagai pihak tentang penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi tersebut. Tentunya akan mengundang sejuta tanya dan misteri terhadap penemuan bansos dalam kubur tersebut. Diduga akan adanya banyak kepentingan politik di balik pelayanan negara terhadap rakyatnya.

Menjadi dasar pemahamam kapitalisme, bahwa negara harus melepaskan tangggungjawabnya dalam urusan pelayanan gratis terhadap rakyatnya. Segala kebutuhan rakyat harus mengikuti mekanisme pasar karena dikendalikan oleh perusahaan yang terikat perjanjian dengan negara sebagai kompensasi atas adanya kesepakatan politik saat pemilihan pemimpin kekuasaan.

Negara tidak lagi berfungsi untuk melayani rakyat, melainkan melayani pengusaha yang memiliki andil berupa saham politik. Hal yang wajar, jika bantuan sosial terkesan digratiskan, padahal sering menjadi alat kepentingan politik berbagai pihak dalam meraih simpati rakyat sebagai konstituen demokrasi.

Penyaluran bansos akan banyak tangan yang mencoba mengail ikan di dalamnya, tentu kalau tidak berupa materi, kesempatan tersebut menjadi peluang promosi pencitraan diri dalam peraihan suara rakyat sebagai modal popularitas dan elektabilitas politik.

Semisal pembagian minyak goreng murah oleh salah satu pimpinanan partai politik, padahal harusnya bantuan tersebut disalurkan kepada seluruh rakyat secara netral. Begitupun bantuan beras atau sembako lainnya, tidak akan lepas pada proyek orang-orang tertentu. Inilah salah satu karakter sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, tampak dari banyaknya fenomena penyalahgunaan bantuan untuk masyarakat yang dipolitisasi sebagai "kedermawaman " para wakil rakyat.

Kapitalisme sesungguhnya menampik bantuan-bantuan yang sifatnya sosial karena pemerintah akan merogoh kocek lebih dalam dari anggaran negaranya. Di tengah banyaknya utang untuk proyek-proyek konglomerat, pandemi telah menjadikan negara pontang-panging untuk menutupi minusnya pendapatan, tentu solusinya pajak dinaikan dan subsidi untuk rakyat diminimalisasi, bahkan kalau bisa dicabut, segala kebutuhan rakyat harus disesuaikan harga keekonomian alias tidak boleh gratis.

Dengan dalih kemandirian subsidi sebisa mungkin dicabut, begitupun bantuan yang sifatnya sosial, kalaupun terpaksa disalurkan harus ada kompensasi politik dalam jangka panjang. Tidaklah mengherankan kalau mekanisme penyaluran bansos pun tidak luput menjadi lahan bancakan pelaku usaha-usaha tertentu sebagaimana halnya tender proyek.

Penemuan beras bansos yang dipendam dalam tanah disinyalir sebagai upaya memusnahkan barang yang tidak tersalurkan karena tidak layak untuk dikonsumsi. Penyimpanan beras yang kurang baik atau bantuan yang tidak tepat sasaran atau kehilangan momen secara politis menjadikan barang tersebut harus dimusnahkan.

Sungguh sangat menyedihkan rakyat yang selalu menjadi korban, mengingat beras menjadi kebutuhan pokok semua rakyat di negeri ini, Harusnya pemerintah gesit menyalurkan bansos jangan terlalu lama disimpan dengan alasan apa pun. Karena sembako menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus tercukupi. Namun, inilah horor kapitalisme dalam distribusi barang pokok juga terkendala banyaknya kepentingan, apalagi kalau bukan nilai keuntungan material dan immatrrial berupa pencitraan politik sekuler.

Distribusi bansos berupa barang primer, seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan lainnya dalam kapitalisme bukan untuk pemenuhan hajat setiap individu, melainkan orang-orang tertentu saja atau kelompok masyarakat yang dianggap miskin, padahal imbas dari pandemi dirasakan oleh semua rakyat, tidak memandang kaya atau miskin.

Akibatnya bantuan sosial menjadi rebutan rakyat, sementara penguasa berdalih subsidi hanya untuk kalangan terbatas, padahal faktanya juga salah sasaran dan diskriminatif. Belum lagi permasalah bansos itu sendiri yang banyak disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk memperkaya diri dengan terkuaknya korupsi dana bansos.

Negara Wajib Mencukupi Kebutuhan Pokok Rakyat

Berbeda dengan kapitalisme, syariat Islam tidak akan melihat bantuan sosial sebagai sarana kepentingan politik. Bantuan sosial, apalagi berupa beras, atau yang menjadi makanan pokok rakyat lainnya harus menjadi kewajiban negara untuk pemuasan kebutuhan individu seluruh rakyat. Negara harus mencukupinya sebagaimana kebutuhan dasar lainnya, seperti perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan keamanan. Prosedur pelayanannya pun harus mudah, cepat tanggap dan dijalankan secara profesional sebagai pelayanan terbaik dari negara untuk seluruh rakyatnya. Nabi saw. pernah bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِى سِرْبِهِ مُعَافىً فى جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا
"Maknanya adalah barang siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan dunia untuk dirinya."(HR.Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al Bukhari)

Secara fitrah, manusia dituntut untuk memenuhi hajatul udhawiyah-nya, berupa kebutuhan paling dasar menyangkut makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal untuk diusahakan sendiri dengan cara bekerja, namun negara turut membantunya. Sementara berkenaan dengan fasilitas umum berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan menjadi kebutuhan kolektif, maka rakyat menikmatinya dari negara secara bersama-sama.

Dengan adanya hadis Nabi saw. tersebut Islam memberikan solusi, bahwa kehadiran negara harus menjadi tameng untuk terpenuhinya segala kebutuhan pokok rakyat baik secara indiividu atau kolektif. Hanya sistem ekonomi yang dijalankan bersamaan dengan sistem pemerintahan Islam yang mampu menjadikan negara tidak menjadi horor bagi rakyatnya karena kelaparan, sementara di bawah tanah terkubur bantuan sosial yang tidak tersalurkan.

Wallahu'alam bish Shawwab.[]