Berbagai kekuatan regional dan ekstra regional Asia Tengah sudah memulai melakukan berbagai konsolidasi, termasuk dengan Taliban guna mengawal “proses perdamaian”nya dengan pemerintah Afganistan. Kejadian internasional ini membuka kembali lembar perjalanan kaum muslimin di berbagai belahan dunia dalam mencari identitas sejatinya dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan.
Oleh: Iranti Mantasari, BA.IR, M.Si
(Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam UI)
NarasiPost.Com-Dunia internasional akhir-akhir ini dihebohkan oleh berita kaburnya Presiden Afganistan, Ashraf Gani, pada 15 Agustus 2021 setelah Taliban menduduki kantor pemerintahannya, sebagaimana yang dilansir dari CNN Indonesia. Kejadian ini terjadi setelah Amerika Serikat di bawah Joe Biden memutuskan untuk mengakhiri penempatan pasukan militernya di Afganistan yang sudah berlangsung sejak tahun 2001. Mengawal proses demokratisasi dan menghalangi penguasaan oleh Taliban tentu saja menjadi alasan terbesar AS dalam penempatan pasukan yang juga memakan anggaran tidak sedikit ini.
Taliban merupakan salah satu aktor nonnegara yang dapat dikatakan cukup sentral dalam konstelasi politik dalam negeri Afghanistan sejak beberapa dekade yang lalu. Hal ini disebabkan karena Taliban yang memiliki cikal bakal dari eksistensi kelompok Mujahidin-meski tidak berafiliasi langsung- dalam perlawanan melawan pengaruh sosialisme-komunisme yang digawangi Soviet, secara de facto pernah menguasai Afghanistan dengan membawa spirit implementasi aturan-aturan Islam. Kondisi ini pulalah yang menyebabkan komunitas internasional serta publik di Afghanistan saat ini menunjukkan sikap kontra, karena merasa Taliban akan kembali menerapkan Islam yang ditakutkan akan merenggut HAM dan kebebasan warga negara.
Bila menarik dari akar sejarah, maka kondisi jatuh dan runtuhnya suatu rezim, khususnya di negeri Islam, bukanlah suatu hal yang baru. Sejak dulu, baik di Timur Tengah maupun regional lainnya, fenomena serupa adalah suatu hal yang niscaya. Bukan hanya Afganistan, banyak rezim di negeri kaum muslimin telah menyaksikan kebangkitan dan keruntuhan suatu kekuasaan, terlebih setelah kepemimpinan tunggal terakhir umat Islam di Turki, yakni Khilafah Utsmaniyah diabolisi pada tahun 1924. Sejak saat itu, berbagai sistem kenegaraan, seperti monarki, sosialis, hingga demokrasi –dan inilah yang mendominasi hingga hari ini- pernah “diuji coba” di sana.
Pasca kejadian 11 September 2001 (9/11) AS memosisikan Taliban sebagai kelompok yang melindungi Usamah bin Ladin, sosok yang masuk dalam Most Wanted Person AS karena disebut bertanggung jawab atas serangan yang meluluhlantakkan gedung World Trade Center, maskot kedigdayaan ekonomi AS kala itu. Adapun pasca AS mengintervensi kekisruhan di Afganistan, kekuasaan Afganistan kembali berganti, dari yang semula dikuasai oleh Taliban dan semangat Islamnya, menjadi negara yang menganut sistem demokrasi dengan Hamid Karzai sebagai presidennya. Sistem ini berlangsung hingga saat sebelum Taliban menyatakan telah menduduki kantor pemerintahan Afganistan beberapa waktu lalu.
Berbagai kekuatan regional dan ekstra regional Asia Tengah bahkan sudah memulai melakukan berbagai konsolidasi, termasuk dengan Taliban guna mengawal “proses perdamaian”nya dengan pemerintah Afganistan. Tentu saja ini tidak lepas dari keinginan kekuatan-kekuatan tersebut, sebut saja AS, Qatar serta Pakistan dalam mengawal model pemerintahan yang kelak ditegakkan oleh Taliban bila berkuasa. Tak tanggung-tanggung, Cina pun turut serta membangun komunikasi positif dengan Taliban yang pada era kekuasaan sebelumnya tidak dibukakan pintu oleh Cina.
Kejadian internasional ini membuka kembali lembar perjalanan kaum muslimin di berbagai belahan dunia dalam mencari identitas sejatinya dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan. Apakah yang cocok dan ideal itu adalah Islam, ataukah total mengemban sistem yang ditawarkan oleh Barat, atau justru mengompromikan semuanya agar tercipta win-win solution?
Lantas sebagai umat yang merindukan kebangkitan Islam yang hakiki dan penerapan hukum-hukum syariat yang paripurna, perlu ditarik pelajaran penting, yakni betapa berharganya metode yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam menjalankan kekuasaan Islam di masa beliau dahulu untuk diadopsi oleh para perindu kejayaan Islam. Fikrah atau pemikiran Islam yang bersih dan murni juga menjadi faktor penting keberhasilan Rasulullah Saw membawa Islam dan umatnya dalam kancah dunia. Beliau juga tidak pernah menunjukkan sikap kompromistis dengan berbagai kepentingan yang mungkin tampak menguntungkan umat, namun justru membuyarkan muru’ah negara Islam. Konsekuensi peneladanan pemerintahan baginda Nabi Saw ini juga membuat pemegang kuasa untuk tidak bekerjasama dengan pihak asing, khususnya kaum kafir harbi fi’lan yang nyata permusuhan dan peperangannya terhadap Islam, lalu tidak mengikuti skema asing dalam interaksi dan hubungan luar negerinya, termasuk implementasi hukum-hukum Allah yang tidak parsial, namun total melingkupi seluruh aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, politik, mu’amalah, dan lain-lain. Hal inilah yang perlu direfleksikan dan dipahami kembali oleh para pejuang kemuliaan Islam, bahwa idealisme itu hanya ada dan pantas diberikan kepada Islam, bukan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi belaka. Wallahu a’lam bisshawwab.[]
