Kasus korupsi masih menjadi ‘PR’ besar bangsa ini. Seolah kasus korupsi ini makin menggurita dan berada dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya.
Oleh. Heni Rohmawati, S.E.I
NarasiPost.Com-Korupsi kian menggurita di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), 60 persen responden nasional dari total 1200 responden menyatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia melonjak khususnya dua tahun terakhir ini. Ini tanggapan publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. (detiknews, 8/8/2021).
Fakta yang tak kalah mencengangkan adalah diangkatnya mantan koruptor, Emir Moeis, menjadi komisaris BUMN. Tentu hal ini melukai rasa keadilan dan bertentangan dengan syarat-syarat untuk menjadi komisaris BUMN. Mengingat syarat materiil yakni dalam hal integritas dan moral yaitu perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan perusahaan (berbuat tidak jujur). Namun, tetap saja aturan terus ditabrak. (kompas.com, 6/8/2021)
Fakta-fakta demikian menegaskan bahwa kasus korupsi masih menjadi ‘PR’ besar bangsa ini. Seolah kasus korupsi ini makin menggurita dan berada dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Meskipun telah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi nyatanya makin hari kasus korupsi makin menggila.
Akar Masalah Korupsi
Korupsi yang terus meninggi disebabkan oleh sistem politik berbayar mahal di negeri ini. Sistem politik transaksional yang menjadi penyokong para pejabat bisa duduk di jabatan tinggi. Karena mahalnya luar biasa, maka dana dikocek sendiri tak mencukupi. Dari sinilah para kapitalis dibutuhkan untuk menggenapkan berbagai sarana pelicin politik untuk meraup suara rakyat meski biayanya over capacity.
Akibat praktik politik tidak sehat inilah akhirnya menghasilkan politik balas budi. Para pejabat yang duduk di berbagai bidang strategis tak lagi dinilai dari ilmu dan skillnya yang mumpuni. Bahkan mantan koruptor saja bisa duduk menjadi dewan komisaris BUMN. Sungguh keblinger.
Dampak bagi Rakyat
Dengan demikian, jabatan-jabatan penting nan strategis tidak diampu oleh orang yang pantas apalagi pakar. Ketidaksiapan ilmu dan kemampuan manajemen apalagi pengalaman pun dilewatkan. Alih-alih memajukan negeri, yang ada kondisi rakyat makin terpuruk. Sebagai contoh, BUMN yang hakikatnya milik rakyat, tak lagi bisa diandalkan untuk memperbaiki kondisi rakyat. Kerugian demi kerugian pun menjadi isu santapan saat ini. Padahal BUMN adalah perusahaan milik negara yang harusnya berpihak kepada rakyat, bukan perusahaan swasta yang meraup laba sedemikian rupa.
Berat bagi rakyat agar negara memberikan pelayanan sepenuh hati. karena sikap mereka yang mendua bahkan cenderung kepada pemilik modal membuat mereka lupa akan janji-janji kampanyenya. Dan jadilah rakyat merana akibat kebijakan yang pro pemodal ketimbang memenuhi kebutuhan publik dengan menjamin rakyat dengan pelayanan terbaik. Jika sudah begini, masihkah percaya pada sistem demokrasi? Jika tidak, itu berarti saatnya kita beralih pada solusi tuntas untuk mengakhiri korupsi di negeri ini.
Islam adalah Solusi
Demokrasi hakikatnya adalah sistem buatan manusia yang cacat sedari lahirnya. Tentu saja sistem buatan manusia ini tak akan memberikan kebaikan apa pun bagi manusia. Sedangkan Islam berasal dari Sang Pencipta alam manusia beserta kehidupan. Maka, Islam jelas memberikan panduan hidup bagi manusia agar terhindar dari kerusakan dan kezaliman.
Dalam Islam, sistem pemerintahannya adalah khilafah. Khilafah dipimpin kepala negara yang disebut khalifah. Sistem pengangkatan khalifah adalah bai’at. Maka tak bisa seseorang diangkat menjadi khalifah jika tidak dibai’at oleh rakyatnya. Dalam masa penyalonan khalifah, para calon hanya memiliki sedikit waktu untuk kampanye. Dan sebelumnya mereka telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan.
Jika mereka telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka para penyelenggara pemilihan khalifah akan melihat dan mendengar calon mana yang akan dipilih oleh umat. Hal inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia menjadi panitia pemilihan khalifah pada masa pemilihan antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Saat itu umat lebih memiilih Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai Khalifah sebelumnya.
Demikianlah secara ringkas gambaran pemerintahan Islam dan sistem bai’atnya. Tidak butuh waktu lama dan biaya yang besar. Dan yang pasti calon khalifah harus sesuai dengan kriteria hukum syara’ yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika demokrasi hanya memberi harapan palsu, maka sudah saatnya kita berhijrah menerapkan sistem Islam.
Wallahu a’lam[]
