"Sungguh ironis! Negara lebih memperhitungkan untung rugi secara ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa dan kesehatan rakyatnya. Lockdown dihindari karena enggan bertanggungjawab akan kelangsungan hidup rakyat."
Oleh. Aina Syahidah
NarasiPost.Com-Indonesia memimpin jumlah pertambahan harian kasus Covid-19, yakni sebesar 56.757 melampaui UK dan India yang masing-masing 48.553 dan 38.311 (cncbindonesia.com, 16/07/2021). Menyikapi hal itu, pemerintah tentu tak tinggal diam, sejumlah upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menetapkan pemberlakuan PPKM darurat dengan tujuan untuk menekan laju angka penyebaran virus.Sayangnya, kebijakan ini menemui banyak kritik karena dinilai tak ada beda dengan kebijakan sebelumnya, yakni PSBB. Sebagian pakar mengatakan bahwa kebijakan tersebut tak membawa hasil yang signifikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik, Dr. Andi Azikim, "Harusnya kebijakan yang diterapkan itu mampu menyelesaikan atau memberi solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi."(10/07/2021).
Namun demikian, pemerintah tetap pada keputusannya, PPKM bahkan diperpanjang hingga awal Agustus mendatang.
Kita Butuh Langkah Serius!
Secara fundamental solusi dalam mengatasi wabah ialah dengan mengunci wilayah, menutup segala pintu yang mendorong terjadinya penyebaran virus atau dikenal dengan istilah lockdown. Menurut pengamat politik dan ekonomi senior, Rizal Ramli, saat ini situasi negeri kita sudah berada pada titik jungkal/kritikal. Harusnya langkah yang diambil adalah langkah serius, yakni lockdown. Pun menurutnya, jika kita enggan untuk lockdown, maka negara lain akan me-lockout kita (14/07/2021).
Terbukti, sebagaimana yang dilansir pada laman Instagram Republikaonline (27/07/2021), beberapa negara seperti, Singapura, Uni Emirat Arab, Oman, Pakistan, Bahrain, Hongkong, dan Arab Saudi melarang warga negara Indonesia masuk ke negara mereka. Hal ini tentu dipengaruhi oleh tingginya angka penyebaran virus di tanah air. Di samping itu, masih mengutip pendapat dari Rizal Ramli, situasi ekonomi dan kesehatan bangsa juga sudah sempoyongan. Di sektor ekonomi, utang kita menumpuk, bahkan Indonesia kini telah masuk ke dalam jajaran negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Sektor kesehatan kita pun sudah mulai sakit-sakitan, kita sudah banyak kehilangan para nakes dan dokter, rumah-rumah sakit kita juga banyak yang over capacity, harga obat juga meroket naik, oksigen pun langka. Tidakkah kondisi ini semakin menguatkan kita untuk mengambil langkah yang lebih serius lagi?
Tersandera Kapitalisme
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkap alasan kenapa lockdown tak diterapkan. Karena jika kebijakan ini diterapkan, ada konsekuensi real dari negara, yakni menanggung seluruh kebutuhan asasiyah rakyat selama proses ini berlangsung. Menurut ketua YLBHI, Asfinawati, pemerintah terkesan menghindari hal ini. (Kompas.com, 18/07/2021)
Mengapa? Apa karena kita tak punya dana yang cukup? Ternyata tidak. Rizal Ramli dalam diskusinya di Channel Youtube Refly Harun (14/07/2021), mengungkapkan bahwa kita punya dana yang cukup untuk memberi makan rakyat selama lockdown. Pun kita bisa menyetop sementara waktu proyek-proyek besar, dan dananya dialihkan untuk penanggulangan Covid.
Semua menurutnya bisa dilakukan, selama ada political will dari penguasa. Hanya saja, menurut Ekonom Indef, Faisal Basri, mengatakan bahwa pemerintah masih menuhankan ekonomi dan memberhalakan investasi. Sehingga enggan untuk melakukan lockdown, karena menutup sementara wilayah akan mengganggu kelangsungan roda ekonomi. (kompas.com, 17/07/2021)
Ya, publik memang sudah melihat bahwa keberpihakan kepada kepentingan para oligarki di tengah situasi pandemi begitu jelas. Inilah buruknya pengaturan birokrasi yang sudah kadung tersandera oleh kepentingan oligarki atau corporate state. Hitung-hitungan ekonomi lebih disukai, ketimbang nyawa dan kesehatan publik. Situasi pandemi masih sanggup berhitung laba-rugi. Sungguh ironis.
Walau begitu, kita juga perlahan harus menyadari bahwa demikianlah paradigma kapitalisme yang penuh dengan hasrat materialistik. Sadar atau tidak, sistem ini sejak awal mengajarkan bahwa menyubsidi kebutuhan rakyat adalah hal yang terlarang karena berpotensi mengganggu kelancaran ekonomi kaum pemodal (baca: merugikan). Itulah mengapa kapitalisme begitu kaku untuk dekat dengan rakyat di waktu krisis sekalipun, kenapa? Karena sejak awal ia tak punya konsep baku atau tak biasa membantu memenuhi kebutuhan rakyat. Adanya, rakyat dibiarkan berjalan sendiri menyelusuri lorong waktu. Seluruh kebutuhan mereka diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara juga dilarang mengintervensi, karena berlaku aturan biarkan semua berjalan sesuai dengan kehendak pasar. Tugas negara cukup sebagai regulator, membuka peta jalan bagi para pelaku pasar/pemodal untuk bisa menjalankan misi-misi kapitalistiknya. Kejamnya di situasi paceklik mereka masih sanggup melakukannya. Kapitalisme memang benar-benar tak berhati. Maka, bila hari ini kita menyaksikan kondisi wabah yang semakin tak terkendali, itu karena pola penanganannya yang masih ditakar secara hitung-hitungan ekonomi.
Solusi Islam Mengatasi Wabah
Berbeda dengan kapitalisme, Islam punya pandangan khas terkait penanggulangan wabah yang tak dijumpai pada aturan hidup lainnya. Hal ini dimuat dalam dalil-dalil syara’, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Saw, "Jika kalian mendengar penyakit Thaun di sebuah wilayah, maka janganlah datang ke daerah tersebut. Jika kalian ada di dalam wilayah tersebut, maka kalian janganlah lari keluar." (HR.Bukhari)
Ya, di dalam Islam cara mengatasi wabah ialah dengan mengunci wilayah yang terdampak. Mereka yang sakit akan dipisahkan dari yang sehat untuk dilakukan proses pengobatan agar wabah tak menyebar secara luas. Mereka yang sudah terpapar, akan mendapat sokongan, baik moril maupun materil dari negara. Negara akan memberi pengobatan gratis kepada seluruh pasien. Tak hanya itu, jaminan terhadap seluruh kebutuhan dasar mereka juga akan dipenuhi. Hal ini dapat kita saksikan di masa kepemimpinan Umar bin Khathab, pada. saat itu dapur-dapur umum dibuka guna memastikan agar tak satu pun warga yang terdampak thaun waktu itu hidup kelaparan. Negara Islam kala itu juga juga tak perlu khawatir dengan sektor ekonominya. Karena sejak jauh hari, kondisi ekonomi daulah sudah stabil dan antiresesi akibat didukung oleh sistem ekonomi kuat. Amanahnya kepemimpinan dalam naungan politik Islam juga menyumbang besarnya trust masyarakat, serta keloyalan mereka terhadap setiap keputusan yang dikeluarkan oleh negara. Hal ini tentu lahir dari keluhuran sistem politik Islam yang memang dengan tulus dan sungguh-sungguh concern kepada pengaturan rakyat. Sebagaimana yang tercermin dari hadis Rasulullah Saw, "Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari).
Sebagai penutup, wabah bukanlah sesuatu yang akan merusak kehidupan, bila manusia cakap menyikapinya. Di dalam Islam kita diingatkan tentang konsep Qadha dan Qadar. Bahwa semua yang ada di bumi ini punya Qadar-nya (kadarnya) masing-masing. Ketika Qadar ini sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya ia akan enyah dari kehidupan. Tinggallah bagaimana menyikapinya.
Inilah hari ini yang tak dimiliki oleh sistem Kapitalisme, sehingga mereka menganggap wabah sebagai sebuah ketakutan besar bagi kelangsungan sistem ekonomi. Wajar, karena ia dibangun atas dasar sekularisme yang kosong dari ruh illahiah. Semoga Allah Swt mengampuni kita semua dan wabah ini cepat berlalu. Wallahualam[]
