"Indonesia bagaikan sebuah kapal yang mulai tenggelam karena menahan beratnya beban utang luar negeri.
Defisit negara terus meningkat dan diperkirakan mencapai Rp939,6 triliun hingga Rp1.006,4 triliun."
Oleh: Meilani Sapta Putri
(Muslimah Peduli Generasi dan Penulis)
NarasiPost.Com-Di masa pandemi seperti ini, ternyata negara ini juga sedang menghadapi persoalan APBN yang berat. Bahkan diperkirakan dapat memunculkan krisis ekonomi. Tahun 2020, APBN mengalami defisit hingga mencapai Rp947,7 triliun. Sedangkan di tahun 2021, pemerintah memperkirakan defisit akan mencapai Rp939,6 triliun hingga Rp1.006,4 triliun.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sumber APBN Indonesia berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Realitanya ketiga sumber pendapatan ini tidak mampu menutupi pengeluarannya. Itu artinya besar pasak dari pada tiang. Inilah yang menyebabkan APBN defisit. Persoalan APBN ini bertambah berat karena negara harus menambah lagi pengeluarannya untuk anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp699,43 triliun hingga Rp744,75 triliun. Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah justru menambah utang dan menaikkan pajak agar program-program pemerintah bisa terlaksana.
Namun ternyata solusi tersebut justru memunculkan persoalan lain yang lebih pelik. Seperti orang yang menggali lobang tutup lobang, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Di sisi lain, jika negara tidak berutang maka pengeluaran harus dibatasi, mungkinkah? Kosekuensinya, pertumbuhan ekonomi akan melambat karena minimnya pembangunan. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk berutang.
Faktor Penyebab Krisis
Kebijakan pemerintah dengan menambah utang dan menaikkan pajak tentu pada akhirnya rakyatlah yang menderita dan harus menanggung beban berat ini. Sehingga krisis ekonomi ini akan berlangsung lama dan berkepanjangan. Ditambah dengan fakta terjadinya kebocoran penyerapan anggaran karena korupsi, tentu membuat situasi semakin runyam. Bahkan, negara harus menerima risiko turunnya harga komoditas yang akan memasukkan APBN dalam krisis yang semakin dalam.
Baru-baru ini kita diperlihatkan bagaimana jeritan rakyat begitu memekakkan telinga, khususnya para petani yang membabat habis sayurannya karena tidak ada nilainya sama sekali. Padahal, mereka telah mengeluarkan biaya untuk bibit, pemupukan, dan perawatan. Begitu pun para pedagang, nelayan, guru, tenaga medis dan yang lainnya, semua menjerit!
Inilah buah dari penerapan sistem kapitalis sekuler. Kerusakan yang dialami bertubi-tubi berawal dari kerusakan sistem yang diadopsi. Sejak lahir, sistem ini dibuat melalui jalan kompromi demi kepentingan beberapa kalangan saja. Slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanyalah pemanis agar sistem ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Realitanya hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang paling merasakan pahitnya penerapan sistem ini.
Sehingga inti persoalan yang karut-marut ini berawal dari kerusakan sistem yang sudah selayaknya dibuang dan diganti dengan solusi terbaik dan juga sahih.
Solusi Komprehensif dan Sempurna
Sistem adalah pondasi dasar suatu negara. Jika sistemnya rusak maka rusaklah semuanya. Itu artinya, apa pun yang dilakukan oleh sistem yang rusak tidak akan menyelesaikan apa pun. Kita hanya digiring ke satu persoalan kepada persoalan lainnya tanpa menyelesaikannya, tetapi melupakannya. Namun, Islam hadir dengan seperangkat aturan yang begitu sempurna dari Sang Maha Pencipta, Allah Swt.
Penerapan aturan Islam dalam tatanan negara, masyarakat, dan keluarga juga telah dipraktikkan dan dicontohkan oleh Baginda kita, Rasulullah Saw. Sistem Islam hadir ke tengah-tengah kita dengan bentuk yang khas, yakni sistem kekhilafahan. Sistem kehilafahan ini hadir dalam rangka memberikan solusi tuntas atas setiap permasalahan manusia secara keseluruhan. Sehingga terwujudlah rahmatan lil alaamiin (rahmat bagi seluruh alam). Itu artinya, kesejahteraan, keamanan, dan keadilan akan dirasakan oleh seluruh umat, tidak hanya seorang muslim. Bagaimana dengan persoalan keuangan negara? Apakah Islam punya solusi? Tentu saja!
Islam telah menetapkan pos-pos pemasukan dan pengeluaran secara terperinci dan ditopang oleh kekuatan politik khilafah yang kokoh, sehingga mampu menyejahterakan rakyatnya sampai tataran individu per individu rakyat.
Di dalam Islam, pemasukan harta Baitul Mal (kas negara) berasal dari pos kepemilikan negara (anfal, ghanimah, kharaj, jizyah, khumus, dan usyur) yang dikeluarkan untuk kepentingan negara seperti, untuk gaji tentara, PNS, hakim, guru dan semua yang memberi khidmat pada negara untuk kemaslahatan umat.
Kemudian, pos kepemilikan umum, yakni fasilitas/sarana umum (kereta api, pipa air, garda listrik, jalan-jalan dan lain-lain), SDA (air, padang rumput, api, sungai, samudera, pulau dan lain sebagainya), bahan tambang yang tidak terbatas (seperti, garam, batu mulia, emas, perak, besi, tembaga dan sejenisnya). Kepemilikan umum ini semuanya akan dikelola negara dan hasilnya akan diberikan kepada rakyat dengan mudah, murah, bahkan gratis!
Selanjutnya adalah, pos zakat (zakat mal, zakat fitrah dan sedekah atau wakaf maka dikhususkan bagi 8 asnaf, yakni orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (Al-Quran surat At-Taubah ayat 60).
Dengan sistem pemasukan dan pengeluaran negara khilafah ini, terbukti dalam sejarah mampu memberikan surplus dalam keuangan dan stabil. Jika tidak ingin sekarat dan mati, maka segeralah beralih ke sistem Islam! Sehingga jelas, bahwa Islamlah satu-satunya sistem yang dibutuhkan negara ini demi menyelesaikan seluruh persoalan dan mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, aman, dan sejahtera. Insyallah. Wallahualam bishshawab[]
