BUMN Farmasi dalam Kemelut Keuangan

Mengapa kasus korupsi dan kecurangan ini sering terjadi pada BUMN? Jawabannya, karena penunjukan para petinggi BUMN dikaitkan dengan kepentingan politik.

Oleh. Mariyah Zawawi
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-BUMN Indonesia terus tertimpa masalah. Kali ini sejumlah anggota holding BUMN Farmasi mengalami nasib sama. Beberapa BUMN tersebut dikabarkan tengah mengalami kemelut keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir pun membentuk satuan tugas (satgas). BUMN yang saat ini mengalami masalah keuangan tersebut adalah Kimia Farma dan Indofarma Global Medika. (cnnindonesia.com, 16-07-2024)

Penyebab Masalah Finansial BUMN Farmasi

Lantas, apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah finansial pada Kimia Farma dan Indofarma Global Medika? Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kimia Farma Lina Sari mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Kimia Farma mengalami kerugian. Menurutnya, penyebab masalah keuangan di Kimia Farma adalah adanya inefisiensi pabrik, tidak terserapnya produk, serta rekayasa penggelembungan keuangan di Kimia Farma Apotek. Akibatnya, perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp126 miliar pada 2022. Kerugian ini membengkak menjadi Rp1,8 triliun pada 2023. (tempo.co, 26-06-2024)

Nasib yang sama dialami oleh Indofarma Global Medika. Perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp436,87 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi terjadinya fraud (kecurangan). Kecurangan ini dibongkar oleh Dirut PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya yang menjadi pimpinan Holding BUMN Farmasi.

PT Indofarma Global Medika (IGM) merupakan anak perusahaan PT Indofarma. Perusahaan ini menangani penjualan produk Indofarma. Namun, PT IGM tidak menyetorkan hasil penjualan produknya.

Dari fakta tersebut diketahui bahwa kerugian yang diderita oleh Kimia Farma dan Indofarma Global Medika ternyata akibat korupsi serta penggelapan dana. Tentu hal ini sangat merugikan negara.

Ternyata, kondisi ini tidak hanya dialami oleh dua BUMN Farmasi tersebut. Banyak kasus korupsi dan kecurangan yang terjadi pada BUMN di Indonesia. Misalnya, kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada 2011-2021 oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Kemudian kasus pencairan dana supply chain financing (SCF) yang menggunakan dokumen palsu oleh Dirut PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono.

Balas Jasa Politik

Mengapa kasus korupsi dan kecurangan ini sering terjadi pada BUMN? Jawabannya, karena penunjukan para petinggi BUMN dikaitkan dengan kepentingan politik. Penguasa sering kali menempatkan orang-orang yang dianggap berjasa bagi dirinya dalam meraih kursi kekuasaan.

Transparency International Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2020, di Indonesia terdapat 482 komisaris dari 106 BUMN. Mirisnya, 82,37% dari mereka diangkat karena pertimbangan politik. Sementara itu, hanya 17,63% dari para komisaris tersebut yang berasal dari kalangan profesional. (katadata.co.id, 03-03-2023)

Celakanya, mereka yang mendapatkan posisi sebagai pimpinan BUMN tersebut tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Misalnya, penunjukan Grace Natalie sebagai Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) dan Prabu Revolusi sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional, sedangkan mereka tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut. Grace adalah mantan wartawan dan ketua umum partai, sedangkan Prabu Revolusi sebelumnya menjadi pembaca berita di televisi.

Kesalahan Sistem

Jika diperhatikan lebih dalam, terjadinya korupsi pada BUMN adalah akibat penerapan sistem kapitalisme. Tidak ada standar halal dan haram dalam sistem ini. Baik buruknya sesuatu hanya dilihat dari apakah sesuatu itu dapat mendatangkan materi atau tidak.

Selain itu, ada kesalahan paradigma dalam pengelolaan BUMN. Kesalahan paradigma itu terletak pada digunakannya paradigma kapitalisme saat menilai sehat tidaknya BUMN. Dalam sistem kapitalisme, sehat tidaknya BUMN dilandaskan pada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan (profit oriented).

Oleh karena itu, BUMN pun berupaya untuk melakukan berbagai cara dalam memperoleh proyek agar mendapatkan profit. Cara yang sering digunakan adalah melakukan suap. Hal itu karena dalam sistem kapitalisme, perusahaan negara tidak otomatis mendapatkan proyek. Mereka harus bersaing dengan perusahaan swasta.

Selain itu, BUMN tidak didukung dengan dana APBN. Oleh karena itu, BUMN harus mencari dana sendiri. Sering kali, dana yang diperoleh berasal dari pinjaman luar negeri. Hal ini membuat BUMN dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menghindari utang luar negeri melalui APBN.

Pengelolaan BUMN dalam Sistem Islam

Bagaimana dengan pengelolaan BUMN dalam Islam? Menurut pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim, pengelolaan BUMN dalam Islam mempunyai dua fungsi, yakni melayani rakyat dan menambah pendapatan negara. BUMN yang melayani rakyat tidak ditarget untuk mencari keuntungan. Misalnya, BUMN yang bergerak di bidang kesehatan.

BUMN seperti ini justru harus mendapat dana dari negara. Dengan demikian, pemberian layanan ke masyarakat dapat terus dilakukan dengan baik. Melalui BUMN ini, negara dapat menyediakan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit atau klinik. Selain itu, negara juga dapat membangun laboratorium medis, mendirikan apotek, serta membangun sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Sedangkan BUMN yang mengelola sumber daya alam ditarget untuk menambah pendapatan negara. Misalnya, BUMN yang mengelola pertambangan batu bara dapat menjual sebagian produknya jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Hasil penjualan dapat dimasukkan ke dalam baitulmal dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah mendanai BUMN yang bergerak di bidang kesehatan.

Selain itu, mereka yang dipilih untuk memimpin BUMN adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Mereka meyakini bahwa jabatan yang mereka terima adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya. Dengan demikian, mereka tidak akan melakukan korupsi atau menggelapkan uang perusahaan.

Di samping itu, mereka yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Hal itu sebagai pelaksanaan dari HR. Bukhari,

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إلَى غَيْرِ أهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

Artinya: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya.”

Demikianlah pengelolaan BUMN dalam sistem Islam, termasuk BUMN kesehatan. Dengan pengelolaan yang seperti ini, BUMN dapat terus bertahan memberikan layanan kepada rakyat. Rakyat yang mendapatkan layanan yang baik akan terjaga kesehatannya. Masyarakat yang sehat akan menghasilkan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas akan mewujudkan negara yang hebat.

Namun, harus diingat bahwa tujuan pengelolaan BUMN dengan sistem Islam bukan sekadar untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Sebaliknya, hal itu dilakukan dalam rangka menaati aturan-Nya dan meraih rida-Nya. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya.

Wallahua’lam bishawab. []