Saatnya Mengembalikan Kepercayaan Publik pada Sistem Islam

"Kebusukan dan kebobrokan sistem demokrasi inilah yang sebenarnya menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Karena lembaga negara secara langsung akan terlibat dalam rusaknya sistem ini."

Oleh. R. Nugrahani, S.Pd
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Pada 2 Juli 2023, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengadakan konferensi pers yang langsung dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi, selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Dalam acara tersebut dirilis hasil survei terkait evaluasi publik atas kinerja lembaga penegak hukum dan perpajakan.
Burhanuddin menyatakan bahwa lembaga negara bisa dinyatakan dipercaya publik jika bisa memenuhi minimal 70 persen dari survei yang dilakukan. Itu pun hanya pada survei yang menyatakan pertanyaan “cukup dipercaya”. Bukan pada pertanyaan “sangat percaya”.

Memang dari sembilan lembaga negara yang disurvei, hanya tiga lembaga saja yang persentase cukup dipercayanya sedikit lebih dari 70 persen. Sedangkan enam di antaranya di kisaran 50-66 persen. Dua terendah di antaranya adalah lembaga DPR dan partai politik.
Dalam survei tersebut, persentase masyarakat yang sangat percaya pada DPR mencapai 7,1 persen. Masyarakat yang cukup percaya 61,4 persen dan yang kurang percaya 26,6 persen. Sedangkan dalam lembaga partai politik, masyarakat yang sangat percaya hanya 6,6 persen. Masyarakat yang cukup percaya 58,7 persen dan yang kurang percaya 29,5 persen. (news.republika.co.id,2/7/2023)

Pada saat perilisan hasil survei tersebut, Burhanuddin menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi sangatlah penting. Karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Apabila lembaga politik telah gagal mencerminkan demokrasi, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi akan mengalami penurunan dan sebaliknya.

Pandangan yang berbeda dinyatakan oleh Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR sekaligus politikus dari PPP. Menurutnya, suatu kewajaran jika DPR dan parpol mendapatkan kepercayaan rendah dari publik. Karena hal ini pun terjadi di negara-negara lain. Ia pun mencontohkan bahwa hasil survei kepercayaan publik juga rendah terhadap parlemen dibandingkan dengan lembaga lainnya di negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (news.republika.co.id, 2/7/2023)

Namun menurut Burhanuddin, adanya hasil survei kepercayaan publik terhadap institusi politik yang relatif rendah mengindikasikan adanya pembenahan. Apalagi mendekati tahun politik lima tahunan di tahun 2024. Demokrasi tidak bisa lepas dari partai politik. Oleh karena itu, DPR dan partai politik ini memerlukan adanya perbaikan secara sistemis. (nasional.kompas.com, 2/7/2023)

Apabila ditilik lebih lanjut, sebenarnya ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan partai politik muncul karena masyarakat melihat keberadaan DPR dan partai politik yang tidak membela kepentingan rakyat. Anggota dewan (DPR) dianggap tidak mampu menjalankan kepercayaan dari rakyat. Bahkan hanya menjalankan amanat dari partai sebagai petugas partai. Sedangkan partai politik, tidak lebih hanya sebagai lembaga pendulang suara di saat menjelang dan ketika berlangsungnya pemilihan.https://narasipost.com/2021/08/28/pejabat-publik-melanggar-aturan-buah-sistem-kufur-yang-diterapkan/opini/

Demokrasi di negeri ini tak semulus teori. Dalam perjalanan berdemokrasi, negeri ini tak lebih hanyalah jongos. Tidak ada kemandirian dalam bernegara selain harus tunduk pada negara lain yang lebih dominan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan yang lahir dari sistem ini pun tak lepas dari kepentingan partai politik dan korporasi. Maka slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat pun berganti menjadi demokrasi dari korporasi, oleh korporasi, untuk korporasi.

Inilah fakta menyedihkan yang harus kita sadari atas negeri ini. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, siapa pun yang ingin berkuasa dan sedang dalam kekuasaan harus memiliki dukungan kuat dari basis massa, politik partai, dan dukungan finansial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhanuddin, bahwa demokrasi tidak bisa lepas dari partai politik. Sedangkan kepentingan partai politik senantiasa berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi. Politik sebagai sumber yang menghasilkan kebijakan dan aturan. Sementara masalah ekonomi (finansial) merupakan penopang untuk keberlangsungan pemerintahan.

Atas nama demokrasi, negara dengan seluruh kebijakannya diarahkan oleh kepentingan korporasi. Karena itulah penguasa dalam sistem demokrasi sejatinya menjalankan roda pemerintahan bukan atas dasar kepentingan dan keberpihakan terhadap rakyat. Tak heran, kebijakan yang lahir pun merupakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan elite politik dan para kroninya, termasuk dalam hal ini adalah kepentingan pengusaha dan pemilik modal.

Demokrasi di negeri ini telah gagal dalam menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang bersih. Fakta yang terjadi, kekayaan alam yang luar biasa melimpah tidak mampu menyejahterakan rakyat karena salah tata kelola. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat justru hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pun dekadensi moral semakin merajalela.

Kebusukan dan kebobrokan sistem demokrasi inilah yang sebenarnya menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Karena lembaga negara secara langsung akan terlibat dalam rusaknya sistem ini. Hingga saat ini tidak ada jaminan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi akan lepas dari masalah kehidupan bernegara. Sebaliknya, masalah muncul silih berganti dan semakin tinggi tingkat kesulitannya. Di semua sistem kehidupan terjadi kerusakan. Tambal sulam solusi yang ditawarkan tak mampu menyelesaikan masalah hingga tuntas, justru yang ada muncul lagi masalah lebih rumit.

Rakyat pun lelah. Kehidupan di alam demokrasi di negeri ini semakin memperumit masalah kehidupan. Hal itu terjadi dikarenakan memang sistem yang dijadikan solusi bukanlah sistem yang terbukti mampu menjadi solusi kehidupan. Bergantung pada sistem demokrasi bagaikan bergantung pada jaring laba-laba. Lemah, rapuh, dan mudah koyak. Oleh karena itu, butuh sebuah sistem kehidupan yang tepat yang mampu menyelesaikan persoalan kehidupan dengan solusi yang tuntas. Sebuah sistem yang mampu memimpin manusia dengan benar jika sistem tersebut diterapkan.

Maka dari itulah Islam hadir dalam sebuah sistem yang komprehensif, yang mampu mengatur dan menyelesaikan permasalahan hidup manusia tanpa memunculkan kembali masalah yang sama. Jika dalam sistem demokrasi kepemimpinan hanya memunculkan distorsi, maka dalam penerapan sistem Islam akan melahirkan kepemimpinan yang penuh dengan amanah. Keimanan dan ketakwaan pada Allah Swt. sebagai landasan utamanya. Seorang pemimpin dalam sistem Islam akan menjalankan tugasnya secara adil, penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

Saatnya kita kembalikan kepercayaan publik pada aturan Islam. Meyakinkan umat bahwa Islam merupakan satu-satunya solusi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada pilihan lain selain penerapan Islam secara kaffah. Menyatukan cara pandang masyarakat atas kemuliaan yang akan didapatkan jika Islam nantinya diterapkan untuk mengatur kehidupan manusia.

Islam satu-satunya agama sekaligus sebuah sistem kehidupan yang lengkap yang dijamin langsung oleh Allah Al-Khaliq wa Al-Mudabbir. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Wallahu a'lam bishawab[]