Berburu Investasi Geotermal di Benua Hitam

Sejatinya, kapitalisme adalah legalisasi penjajahan di bidang ekonomi. Utang dan investasi merupakan senjata utamanya. Dengan investasi asing, para kapitalis  memonopoli dan mengendalikan kebijakan negara.

Oleh. Haifa Eimaan
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, telah membahas potensi rencana kerja sama investasi di bidang panas bumi, hulu-hilir migas, dan impor hewan ternak bersama Presiden Kenya William Ruto pada Jumat (14/7/2023) di Nairobi, Kenya. Nilai investasi yang ditargetkan sebesar 2,5 miliar dolar atau setara 37,2 triliun rupiah. Luhut berharap bukan hanya pasar lokal Kenya saja yang akan dilayani, tetapi juga negara-negara tetangga, dan kembali ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menawarkan kerja sama di bidang lainnya, seperti garmen, farmasi, pertahanan, dan kelapa sawit. Kedatangan Luhut ke Nairobi disambut cukup hangat oleh Presiden Ruto. Baginya, sambutan itu sebagai modal penting sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nairobi bulan depan. (cnbcindonesia.com, 14/7/2023)

Kunjungan Luhut ke Nairobi persis peribahasa sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Tujuan utamanya untuk menawarkan investasi geotermal dari hulu hingga hilir, tetapi tidak lupa juga menyodorkan kerja sama bidang lainnya, seperti farmasi, garmen, pertahanan, dan kelapa sawit. Ibarat sedang memancing, bila umpan tidak dimakan oleh ikan besar, dimakan ikan-ikan kecil pun tidak masalah selama masih bernama ikan. Kira-kira seperti itu yang ada di benak para pemancing. Akan tetapi, ini bukan tentang kisah nelayan yang mengayuh dayungnya, lalu melempar pancingnya ke tengah laut. Ini kisah tentang negeri yang “jualan” hingga ke Afrika Timur.

Berburu Investasi hingga Ujung Timur Afrika

Tatkala membaca berita rencana investasi di bidang geotermal dan beberapa produk lainnya, tebersit pertanyaan, mengapa negara sibuk menjajaki kerja sama hingga Kenya dan siap melayani negara-negara di Afrika? Mengapa tidak berupaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri agar harganya murah dan tidak menyengsarakan rakyat? Mengapa negara tidak fokus saja mengurus rakyat? Bila diteruskan niscaya muncul berderet pertanyaan.

Dari deretan pertanyaan itu, jawabannya hanya satu. Negara sibuk “berjualan” karena tatanan ekonomi Indonesia, bahkan seluruh dunia ada dalam genggaman sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini mendasarkan seluruh kepemilikan dan kontrol atas sumber daya alam  terletak pada sektor swasta, yaitu perusahaan dan individu. Di bawah sistem ini, keputusan-keputusan ekonomi didasarkan pada kebebasan individu untuk memiliki, memproduksi, hingga mendistribusikan barang dan jasa ke seluruh pelosok negeri. Dengan prinsip kebebasan kepemilikan ini pula, mereka sepenuhnya berhak mengontrol aset sendiri termasuk ketika harus menginvestasikan modal mereka ke negara lain.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, mengejar investasi hingga jauh ke Afrika merupakan bagian dari strategi pembangunan. Berikut ini adalah beberapa alasan sebuah negara berburu investasi ke negara lain.

Pertama, diversifikasi ekonomi. Sistem ekonomi kapitalisme menerapkan strategi ini untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini melibatkan pengembangan berbagai sektor ekonomi sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor andalan. Dengan adanya diversifikasi, negara akan mengalokasikan sumber daya dan investasinya ke berbagai sektor yang berbeda. Sebagai contoh, Indonesia yang pada awalnya terlalu bergantung pada sektor migas, dengan adanya diversifikasi ekonomi berubah menjadi negara yang juga aktif  mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, garmen, dan farmasi. Diversifikasi ekonomi dipercaya dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan perusahaan dan negara, juga  mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga atau permintaan di satu sektor saja.

Diversifikasi ekonomi juga diyakini dapat meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Dengan memiliki keragaman sektor ekonomi yang kuat, negara dapat menawarkan berbagai produk dan jasa kepada pasar internasional. Hal ini akan memperkuat perekonomian negara dan mengurangi ketergantungannya pada ekonomi global yang tidak stabil.

Kedua, perubahan kebutuhan pasar global karena adanya perubahan tren konsumen, teknologi, dan kemajuan industri. Sebagai contoh, perubahan fokus investasi dari sektor migas ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu negara yang ikut serta berinvestasi dalam infrastruktur energi terbarukan adalah Indonesia dengan sektor geotermalnya.

Ketiga, investasi asing bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi negara, baik melalui dividen, pajak, maupun devisa. Pendapatan ini yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di dalam negeri, termasuk infrastruktur dan program kesejahteraan.

Keempat, memperkuat hubungan diplomasi dan kerja sama internasional. Melalui investasi lintas negara, negara-negara dapat membangun hubungan saling menguntungkan, memperkuat ikatan ekonomi, dan meningkatkan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

Inilah beberapa butir klaim keuntungan investasi antarnegara dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sejatinya, klaim ini hanya menguntungkan negara investor. Sebaliknya, negara yang menerima investasi menderita kerugian. Kalaupun ada keuntungan yang didapat, nilainya tidak sebanding dengan kerugiannya. Musnahnya sumber daya alam yang dieksploitasi asing, keuntungan yang ditakar investor, dan kerusakan lingkungan adalah beberapa kerugian jangka panjang yang pasti dialami oleh negara penerima investasi.

Penanaman modal asing juga bisa menghilangkan kedaulatan negara. Para investor dapat turut campur dalam menetapkan harga komoditas bahkan bisa juga mendikte pemerintah dalam bidang lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Contohnya Indonesia yang angka kemiskinannya tinggi. Indonesia miskin bukan karena minimnya investasi, melainkan karena derasnya investasi di hampir semua sektor. Di sektor migas, investor asing menguasai 40 persen sumur minyak. Investor lokal dan swasta juga menguasai 50% perkebunan kelapa sawit sehingga rakyat harus membayar mahal untuk seliter minyak goreng.

Demikianlah tabiat kapitalisme. Sejatinya, kapitalisme adalah legalisasi penjajahan di bidang ekonomi. Utang dan investasi merupakan senjata utamanya. Dengan investasi asing, para kapitalis  memonopoli dan mengendalikan kebijakan negara.

Cara Islam Mengatur Investasi

Islam tidak menutup adanya kerja sama dengan negara lain. Islam memperbolehkan investasi antarnegara dengan syarat yang ketat.

Pertama, negaranya merupakan rekanan dan wilayahnya kondusif bagi dakwah Islam, bukan negara kafir yang memusuhi Islam. Mengizinkan negara kafir berinvestasi akan mengantarkan pada makin kuatnya cengkeraman atas kaum muslimin. Padahal, Allah Swt. mengharamkan seluruh perkara yang menyebabkan terjadinya dominasi kafir atas kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat ke-141 yang artinya, “Dan Allah tidak akan pernah selamanya memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Kedua, negara investor hanya dapat berinvestasi pada bidang-bidang yang tidak menguasai hajat hidup rakyat, tidak bernilai strategis, tidak membahayakan umat, halal, dan sektornya riil. Negara investor tidak diperkenankan menanamkan modalnya di industri yang mengelola harta milik umum,  yakni air, energi, listrik, barang tambang, jalan raya, sungai, laut, dan sebagainya.

Ketiga, investasi asing tidak boleh mengandung riba atau kontrak-kontrak yang melanggar hukum syarak. Di dalam Al-Qur’an larangan riba sangat jelas. Saking besarnya dosa riba, Rasulullah saw. sampai melaknat pelakunya. Diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah mengutuk orang yang memakan harta riba, memberi riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksinya. Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan mereka berdosa.

Dari syarat-syarat investasi di atas, tampak sekali bahwa hubungan yang terjadi bukanlah antara penjajah dan negara jajahannya, tetapi kerja sama antara dua negara. Kontrak kerja yang mengikat keduanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan investasi seperti ini, dua negara akan sama-sama untung dan tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan yang didapat akan digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Khatimah

Telah termaktub di dalam Al-Qur’an garis-garis besar syariat Islam. Telah diwajibkan pula bagi setiap muslim untuk berhukum dengannya. Akan tetapi, tiadanya Khilafah telah memutus kesempatan untuk berhukum dengan syariat Allah dan kesengsaraan demi kesengsaraan terus melingkupi. Oleh karena itu, Allah wajibkan pula untuk mendakwahkan Islam ke seluruh pelosok negeri hingga pada akhirnya Khilafah kembali tegak di muka bumi. Saat itu, seluruh persoalan kaum muslimin akan mendapat solusi tuntas. Umat akan dikelilingi oleh kelapangan ekonomi, ketenteraman, dan keamanan. Oleh karena itu, tidak ada alasan selain menyambut seruan Allah.

Wallahu a’lam bishawab. []