“Bahkan hari ini kesenjangan tampak nyata, di mana banyak negara maju yang dilingkupi dengan permasalan obesitas, namun di lain sisi negara dihantui oleh permasalahan stunting dan kelaparan yang dahsyat.”
Oleh. Asyifa’un Nisa
(Kontributor NarasiPost.Com, Pegiat Literasi, dan Mahasiswa Pascasarjana)
NarasiPost.Com-Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Menteri PBB tentang ketahanan pangan pada Jumat (24/06) memperingatkan tentang krisis pangan yang sedang menghantui seluruh dunia. Dikutip dalam Anadolu agency, Guterres menjelaskan bahwa perang di Ukraina telah menambah panjang daftar masalah yang telah muncul bertahun-tahun, seperti gangguan iklim, pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi yang tidak merata. “Ada risiko bahwa kelaparan ganda akan diumumkan pada 2022. Dan 2023 bisa lebih buruk lagi” imbuhnya. Guterres juga menyinggung tentang harga pupuk dan energi yang semakin membumbung tinggi sangat mungkin berimbas pada panen dari semua komoditas, termasuk padi dan jagung. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada miliaran orang di seluruh Asia, Afrika dan Amerika. Bahkan menurut program pangan dunia dalam 2 tahun terkahir, jumlah orang yang berada pada posisi sangat rawan pangan di seluruh dunia meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 276 juta.
Ancaman krisis ini tentu juga menghantui Indonesia yang masih sangat bergantung dengan suplai pangan dari luar negeri, terlebih dengan adanya kebijakan larangan ekspor komoditas pangan dari 24 negara. Dikutip dalam sindonews.com (22/06), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewaspadai kondisi ketersediaan pangan dalam negeri akibat dampak kebijakan larangan impor dari berbagai negara. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam pidatonya pada acara peringatan hari Krida Pertanian (22/06/2022) menyampaikan “Ancaman krisis pangan itu bukan besok, bukan lusa, hari ini sudah di depan mata kita”. Padahal, disisi lain pemerintah telah menggelontorkan dana APBN yang begitu besar untuk ketahanan pangan, yakni sebesar Rp92,3 triliun di mana angka ini meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini bukanlah angka yang sedikit, namun sayangnya aliran dana untuk permasalahan ini belum mampu untuk benar-benar mendatangkan solusi yang komprehensif. Solusi yang didatangkan tidak pernah berhasil mengentaskan Indonesia dari ancaman krisis pangan, padahal Indonesia memiliki potensi agraris yang begitu berlimpah.
Luas lahan pertanian yang semakin berkurang, degradasi kualitas lahan, hingga buruknya pengaturan rantai pasok hanyalah sebagian kecil dari tumpukan masalah yang lahir dari buruknya penerapan sistem kapitalisme. Kapitalisme sebagai dasar ideologi yang hari ini diterapkan hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia meniscayakan adanya berbagai ancaman pangan. Hal ini dikarenakan aturan yang lahir didominasi oleh kepentingan segelintir pihak yakni para pemilik modal. Selain itu sistem ini juga berporos pada aturan yang bersumber pada akal manusia semata, maka keterbatasan akal manusia hanya akan mendatangkan masalah baru dan bukan solusi hakiki. Sebagaimana kebijakan free trade (perdagangan bebas) yang dianggap sebagai kebijakan terbaik, nyatanya semakin menjerumuskan kondisi pangan dunia pada krisis kelangkaan.
Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuad mengatakan “Inilah kegagalan sistem pangan dunia – yang menerapkan perdagangan pasar bebas melalui WTO dan perjanjian perdagangan pasar bebas. Sebagai konsekuensinya, impor pangan tidak terhindarkan walau impor tidak selalu karena kekurangan produksi dan sekaligus mengutamakan orientasi ekspor dibandingkan orientasi memenuhi kebutuhan nasional," dalam siaran persnya, Senin (11/7/2022). Serikat Petani Indonesia (SPI) juga menegaskan praktik yang dicetuskan WTO ini menjadi pemicu utama adanya ketergantungan antarnegara dan berujung pada kelangkaan pangan di negara-negara importir. Belum lagi begaimana ketimpangan yang begitu besar dalam sistem rantai pasok dan rendahnya daya beli masyarakat, menyebabkan penumpukan pangan di suatu daerah dan kelangkaan di derah lain.
Bahkan hari ini kesenjangan tampak nyata, di mana banyak negara maju yang dilingkupi dengan permasalan obesitas, namun di lain sisi negara dihantui oleh permasalahan stunting dan kelaparan yang dahsyat. Berbagai pertemuan dilakukan oleh para pemangku kebijakan demi mencari solusi untuk permasalahan ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Berbagai rekomendasi pun dikeluarkan guna menyolusikan permasalahan ini, seperti rekomendasi dari UNFSS 2021, WEF 2022, WTO Jenewa, hingga yang terbaru pertamuan G7 pada Juni 2022. Namun, itu semua tidak akan membuahkan hasil jika dunia masih terbelenggu oleh sistem kapitalisme. Hal ini pun menjadi salah satu indikasi ketidakmampuan lembaga internasional dalam menghadirkan solusi. Sudah saatnya dunia merujuk kepada solusi hakiki yang semata datang dari pencipta manusia, yakni penerapan syariah Islam secara kaffah. Islam mengatur bahwa kebutuhan terhadap pangan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipastikan pemenuhannya oleh negara kekhilafahan. Negara tidak menjadi pihak yang berlepas tangan dalam perkara ini. Pemastian negara ini bahkan dimulai dari aspek penyediaan lapangan pekerjaan bagi individu laki-laki yang sudah balig dan kuat agar ia dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Bahkan, Baitulmal akan memberikan modal bagi mereka yang membutuhkan, sehingga jelas negara tidak akan membiarkan rakyatnya kesulitan.
Di sisi lain negara juga akan menerapkan larangan privatisasi kekayaan alam dan penimbunan bahan pangan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi, di mana hal ini memicu kesenjangan dan kelangkaan bahan pangan. Seorang khalifah juga akan memastikan kestabilan harga pangan di seluruh wilayah kekuasaannya. Jika ada sebagian wilayah yang kekurangan pasokan pangan, maka wilayah lain akan diminta untuk membantu memenuhi pasokan tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khaththab, beliau memerintahkan Amr bin ‘Ash yang menjadi wali di Mesir dan Muawiyah di Syam untuk mengirimkan makanan ke Madinah yang sedang mengalami kekeringan. Inilah salah satu aksi nyata yang tidak mampu diterapkan jika dunia masih saja berlandaskan kapitalisme dan nation state, negara yang mengalami overstock tidak akan mengirimkan bahan pangan mereka ke wilayah yang mengalami kelaparan tanpa adanya keuntungan ataupun kepentingan di sana.
Maka, jelas tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari penerapan sistem kapitalis hari ini, sudah saatnya seluruh dunia, khususnya negeri-negeri muslim bersatu untuk menerapkan syariat Islam dalam bingkai Khilafah. Karena persatuan ini pula yang akan mengakhiri krisis demi krisis yang ada hari ini. Solusi Islam yang begitu nyata dan tercatat dalam tinta sejarah telah membuktikan bahwa syariat Islam mampu mengantarkan peradaban Islam pada puncak kejayaannya selama berabad-abad. Sebagaimana Allah telah bersabda:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al A’raf : 96).
Hadanallah waiyyakum, Wallahu a’lam bishawwab.
