"Karut marut penanganan pandemi covid-19 di Indonesia yang tidak kunjung selesai membuka bobroknya sistem pemerintahan kapitalisme sekuler."
Oleh. Merli Ummu Khila
(Pemerhati Kebijakan Publik)
NarasiPost.Com-Langit semakin kelam, nyanyian kematian semakin santer dari lorong-lorong rumah sakit dan rumah-rumah pasien isoman. Bak genosida, Covid-19 membantai manusia dalam senyap. Tidak peduli kalangan atas hingga rakyat jelata, dari berbagai profesi dan usia. Digit lonjakan kasus bergerak menuju angka tiga juta jiwa.
Rakyat ibarat sedang dalam peperangan dengan senjata seadanya menghadapi musuh tak kasat mata. Seruan 5M seperti seruan basa-basi karena mobilitas masyarakat terpaksa tidak terhenti. Kebijakan lockdown belum juga diterapkan karena penguasa masih condong pada pengusaha. Rakyat pun tidak mungkin di rumah saja, karena tidak keluar berarti tidak ada pendapatan.
Berbagai kebijakan dikeluarkan, namun sayangnya hanya berganti istilah saja. Pengaplikasiannya tidak jauh berbeda. Pengetatan prokes hanya untuk kegiatan ibadah dan sekolah. Untuk urusan ekonomi semua masih bebas meskipun terbatas. Tetap saja, pandemi tidak memandang aktivitas, jika berkerumun sudah pasti risiko terpapar.
Seperti diketahui, Indonesia mencatatkan rekor kasus positif tertinggi di dunia sekaligus rekor kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data Worldometer, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia menempati urutan tertinggi. Data di laman Covid19.go.id pukul 16.51 WIB, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 44.721 pasien. Berdasarkan data pada Sabtu (17/7/2021), total pasien positif Covid-19 sebanyak 2.832.755 orang
PPKM Tanpa Jaminan, Mobilitas Tetap Tinggi
Pengetatan ruang gerak ini sudah berlansung memasuki tahun kedua. Berbagai istilah berganti, dari kebijakan PSBB yang berjilid-jilid hingga PPKM Mikro kemudian PPKM darurat Jawa Bali. Memasuki pekan kedua diberlakukan PPKM Darurat pun ternyata belum ada tanda-tanda kurva melandai. Justru semakin tinggi dan memecahkan rekor harian dunia.
Dari fakta di atas, kita bisa menilai bahwa kebijakan PPKM ini sejatinya tidak efektif. Hal ini justru menyusahkan rakyat kecil yang harus keluar rumah untuk mencari makan. Kebijakan tersebut jelas tidak diimbangi dengan jaminan atau intensif bagi rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Selain itu, para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan harian serta para buruh kasar yang terpaksa dirumahkan.
Meskipun demikian, pemerintah belum mau mengubah strategi, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Entah strategi apa lagi yang akan diterapkan, tentu saja yang dinilai masih berkompromi dengan sektor ekonomi. Jika pemerintah tidak menjalankan lockdown wilayah maka hasilnya akan sama saja.
Krisis Vaksin, Vaksin Berbayar dan Rendahnya Sosialisasi Vaksin
Di tengah ganasnya wabah, kehadiran vaksin sangat dibutuhkan untuk menekan kasus bergejala berat. Keterbatasan nakes, oksigen, dan ruang perawatan membuat banyak pasien harus meregang nyawa karena terlambat penanganan. Namun program vaksinasi pun masih terkendala ketersediaan jumlah vaksin.
Di tengah kepanikan rakyat, pemerintah justru membuat kebijakan yang kontroversi. Memberlakukan vaksinasi gotong royong individu yang diberlakukan secara berbayar. Tentu saja hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan menuai kritik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sehingga pada Jumat, 16 Juli 2021, Presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.
Selain itu, program vaksinasi juga minim sosialisasi. Banyak masyarakat yang cenderung antivaksin karena bermunculan hoax tentang vaksin. Ketakutan akan vaksin ini dikarenakan minimnya sosialisasi pada masyarakat sehingga tidak bisa membedakan informasi yang valid dan hoax. Belum lagi, banyak masyarakat yang menganggap bahwa vaksin membuat mereka seolah menjadi kebal virus.
Dari karut- marut penanganan pandemi ini, seharusnya pemerintah sadar bahwa semua kebijakan yang diambil setengah hati telah mengorbankan puluhan ribu nyawa. Keegoisan mengedepankan roda ekonomi justru telah membuat rakyat makin sengsara. Kebijakan lockdown yang tidak kunjung diputuskan adalah bentuk dari lepas tanggung jawab pemerintah akan kebutuhan dasar rakyat.
Kepemimpinan model ini merupakan ciri khas sistem kapitalisme sekuler. Keberadaan rakyat hanya dijadikan alat untuk meraup suara demi meraih kekuasaan. Selebihnya rakyat dibiarkan mandiri dari semua kebutuhan hidupnya. Karena sejatinya kepemimpinan mereka merupakan perpanjangan tangan para pemilik modal. Lalu apa yang mau dipertahankan dalam sistem rusak ini? Membiarkan hal ini berlarut-larut sama dengan melanggengkn penderitaan rakyat. Membiarkan nyanyian kematian terus bersenandung di negeri yang selalu berkabut duka.
Wallahu a'lam bishshawaab[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
