"Tidak perlu level PPKM tapi lockdown yang harus diberlakukan jika saja pemerintah mau bertanggung jawab akan hidup rakyatnya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia."
Oleh. Isna Yuli
NarasiPost.Com-Setelah mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat. "Saat ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021," ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Selasa, 20 Juli 2021.
Sejak pandemi virus Corona mewabah di Indonesia, pemerintah sudah bolak-balik menggunakan sejumlah istilah berbeda dalam penanganan Covid-19. Awalnya pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mulai berlaku 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, lalu diganti lagi menjadi PPKM Mikro sejak Februari 2021. Bolak-balik diperpanjang, kemudian Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM Mikro pada Juni lalu. Namun, kasus Covid-19 terus naik. Akhirnya, Presiden Jokowi menetapkan PPKM Darurat yang hingga saat ini sudah masuk masa perpanjangan.
Dari beberapa kebijakan tentang pembatasan, apa pun namanya sepertinya belum menunjukkan keefektifannya bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi kesehatan dan perekonomian keluarga. Lonjakan kasus Covid-19 terus menanjak, angka kematian semakin tak terkendali, hingga WHO pun mengarahkan konsentrasinya kepada negeri ini.
Pandemi telah menyelimuti negeri satu tahun lebih, tapi alih-alih kebijakan menekan laju penyebaran virus, justru lonjakan kasus didapat, sudahlah banyak nyawa tak tertolong, ratusan dokter meninggal, nakes yang berguguran, RS yang overload, perekonomian masyarakat mati, bansos pun dikorupsi. Lengkap sudah penderitaan masyarakat.
Sesaknya kehidupan dalam PPKM tampaknya masih akan terus berlanjut karena diperpanjangnya kebijakan tersebut. Salain itu dikutip dari news.detik.com (17/7) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa bansos Corona tak mungkin ditangung negara sendirian. Sungguh, pernyataan ini semakin menyakitkan kita sebagai masyarakat bawah. Perekonomian rakyat tidak ada yang menjamin, rakyat yang berusaha mencari penghasilan untuk bertahan hidup juga dibubarkan, dipulangkan, bahkan usahanya dirusak dengan alasan PPKM tanpa ada solusi konkret. Lantas pemerintah mau meminta gotong royong bansos. Kesejahteraan seperti apa yang diinginkan dengan kebijakan seperti ini?
Masih dalam pernyataan Menko PKM, beliau juga menyebut bahwa upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 akan mubazir jika masyarakat tidak membatasi mobilitas. Di satu sisi, aktivitis dan mobilitas masyarakat dalam wilayah terdampak Covid-19 memang seharusnya dihentikan, karena ini merupakan upaya penghentikan penyebaran virus. Namun di sisi yang lain, ada banyak keluarga yang membutuhkan penghidupan dari luar rumah. Ibarat memakan buah simalakama, keluar rumah risiko nyawa melayang terpapar virus, tapi tetap di rumah juga berisiko mati kelaparan karena tak ada asupan, tak ada penghasilan.
Mencermati kondisi seperti ini sebenarnya masyarakat tidak butuh perubahan istilah maupun perpanjangan, apalagi statement yang membuat imun menjadi turun. Rakyat hanya butuh kebijakan tegas dalam penanganan pandemi ini. Kebijakan karantina wilayah atau lockdown sebagaimana disarankan oleh pakar kesehatan dan epidemolog sepertinya mendesak untuk diterapkan dalam penanganan pandemi ini. Jika karantina wilayah diterapkan, maka kebutuhan dasar rakyat dalam wilayah karantina menjadi tanggungjawab pemerintah.
Untuk menunjang kebijakan karantina wilayah, pemerintah juga wajib menyediakan dan memfasilitasi RS agar fokus pada treatment dengan semua peralatan yang dibutuhkan, sedangkan faskes di bawahnya l, yaitu Puskesmas bisa berfokus pada testing dan tracing. Sedangkan untuk vaksinasi, pemerintah wajib memberikan pelayanan secara gratis kepada semua rakyat. Lebih dari itu, pemerintah tetap mengedukasi masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan.
Darurat yang sesungguhnya adalah ketika kebijakan negara tidak berpihak pada kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Darurat yang sesungguhnya adalah jika pemerintah lebih tanggap menyelamatkan investor dari pada kesehatan rakyatnya. Darurat yang sesungguhnya adalah ketika pejabat negara tidak memiliki empati dan simpati terhadap keselamatan rakyatnya. Darurat yang sesungguhnya adalah ketika para penguasa menjadikan jabatannya untuk kepentingan individu mereka.
Sebab sejatinya diangkatnya seorang pemimpin diantara satu kaum adalah diberikannya amanat untuk mengurus segala urusan rakyat. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakannya. Oleh karena itu, hendaklah kebijakan pemerintah disandarkan pada syariah agar kepemimpinannya mendapat berkah[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
