"Drama keadilan akan terus berlanjut sepanjang sistem kapitalisme dan sekulerisme mencengram negeri ini. Hukum akan terus makin meruncing ke bawah dan tumpul ke atas. Masihkah kita berdiam diri?"
Oleh. Miladiah al-Qibthiyah
( Kontributor Tetap NarasiPost.Com )
NarasiPost.Com-Hampir di setiap periode, rakyat Indonesia selalu dipertontonkan drama ketidakadilan yang menyesakkan dada. Apabila kita mencermati fenomena kehidupan masyarakat di seluruh aspek kehidupan, rupanya pemerintah belum sepenuhnya memusatkan perhatian mereka pada penegakan hukum yang berkeadilan. Kebijakan- kebijakan pemerintah dinilai masih terkesan tidak adil dan tebang pilih dalam memperlakukan warga negaranya. Di lain sisi, pihak penegak hukum tampak cenderung memproses hanya pada kasus-kasus tertentu saja.
Beragam spekulasi bermunculan seolah keadilan hanya milik para pejabat dan orang kaya. Bagaimana tidak? Keadilan di mata rakyat kecil dan lemah menjadi semacam barang langka, namun tidak bagi mereka yang hidup dalam gelimang harta. Seperti kasus penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) yang menimpa keluarga pasangan konglomerat Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani, sontak menyita perhatian warganet ketika kuasa hukum mereka, Wa Ode Nur Zainab mengungkapkan keduanya adalah korban dari peredaran narkoba.
Jika benar pengguna narkoba diwajibkan rehabilitasi sesuai kewajiban undang-undang yang tercantum dalam Pasal 127, akankah perkara ini tetap dilanjutkan hingga dikawal ke sidang vonis oleh hakim dengan ancaman maksimal adalah 4 tahun penjara? Ataukah lagi-lagi negara demokrasi tetap pada pendirian hukum, yakni tumpul ke atas dan tajam ke bawah?
Pengadilan Dunia adalah Pengadilan Semu
Fenomena keadilan di negeri ini seperti sebuah makanan prasmanan. Rezim yang berkuasa dengan mudah memilah dan memilih kasus-kasus mana saja yang akan segera diberi tindakan hukum. Sederhananya, mereka yang pro dengan rezim akan mendapat keadilan, sedangkan yang kontra atau berseberangan dengan rezim tanpa pikir panjang langsung dijerat hukuman.
Disadari atau tidak, ketidakadilan rezim yang berkuasa saat ini hampir menyentuh semua sisi. Bahkan tidak segan mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada turunnya daya kritis masyarakat. Seperti ujaran kebencian yang dinilai multitafsir, sehingga membungkam suara kebenaran dan aspirasi rakyat.
Tarik ulur pemberantasan gurita korupsi di kalangan para pejabat negara cenderung dinilai oleh masyarakat belum tuntas menyelesaikan akar masalah korupsi. Bahkan, di antara pejabat negara ada yang masih bebas melenggang dari jerat hukuman. Padahal mereka telah melahap miliaran hingga triliunan uang negara. Jelaslah, keadilan seolah adalah milik mereka yang kuat dan yang memiliki otoritas dari sisi apa pun.
Di ranah sosial, sering kali bahkan masih terjadi disparitas terkait dengan keseriusan pemerintah dalam memberi pelayanan vital terhadap rakyat. Di tengah ketidakadilan dalam penyediaan lapangan kerja dan usaha, pemerintah justru membuka pintu masuknya para tenaga kerja asing. Alih-alih memenuhi kebutuhan vital masyarakat, rakyat kecil justru diperlakukan tidak adil hanya dengan mencuri barang tak seberapa karena lapar. Tanpa belas kasih mereka pun dijerat hukuman beberapa bulan.
Di ranah idelogi dan politik, proyek deradikalisasi yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat terkesan sangat mendiskreditkan umat Islam. Pemerintah memandang bahwa ide Islam politik amat berbahaya serta menimbulkan rasa saling curiga di antara umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman Islam terkait jihad dan Khilafah dihapuskan sebab dinilai mengancam eksistensi negara kesatuan republik Indonesia. Alhasil, berujung pada tindakan persekusi dan kriminalisasi terhadap ulama, aktivis dakwah, serta ajaran Islam.
Sungguh miris. Mereka yang pro rezim dibiarkan aman tak tersentuh hukum. Padahal, mereka berkali-kali melakukan tindakan kriminal, seperti merampok uang negara, menjual aset negara, menghina ajaran dan simbol Islam, mempersekusi ulama dan aktivis dakwah, dan sebagainya. Bahkan hanya dengan ungkapan permintaan maaf mereka bisa bebas dari jerat hukum.
Lalu, di mana letak keadilan demokrasi? Seberapa bahayakah umat Islam, jika dibandingkan para koruptor atau kelompok yang menyulut api disintegrasi seperti yang terjadi di wilayah Papua? Apakah keadilan hanya memihak yang punya tahta dan harta?
Sungguh pengadilan dunia adalah pengadilan semu. Mereka lupa bahwa ketidakadilan hukum yang mereka lakukan di dunia akan menyeret pertanggungjawaban mereka kelak di hadapan Sang Penguasa alam semesta. Mereka yang telah mempermainkan rakyat, mengabaikan hak-hak rakyat, hingga memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah sampai membuat mereka mati atau terbunuh. Mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari hukuman Allah Swt. di pengadilan akhirat.
Kunci Tegaknya Keadilan
Sejak Rasulullah Saw. berhasil menegakkan negara Islam pertama di Madinah, hingga risalah Islam tersebar hampir meliputi 2/3 dunia, sejak saat itu kepemimpinam Rasulullah Muhammad Saw. menjadi kiblat negara-negara di dunia. Di mata dunia, Rasulullah Saw. adalah sosok pemimpin besar umat manusia dan namanya telah terukir dalam sebuah buku berjudul "The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History" karya Michael H Hart. Dalam buku tersebut membahas 100 orang yang dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia.
Maha Kuasa Allah yang memberikan wahyu Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada Rasulullah Saw. dalam memimpin sebuah negara dan mampu menegakkan keadilan secara merata. Dalam kepemimpinannya, Rasulullah memberikan keadilan semata-semata karena penerapan hukum Islam di dalam kehidupan.
Maka, sebuah kesalahan besar terhadap seorang pemimpin bila memaknai keadilan berdasarkan sudut pandang ideologi kapitalisme sekuler. Sebab, ideologi ini telah nyata memberi ruang yang sama bagi setiap orang untuk melakukan hal-hal yang merendahkan derajat manusia seperti berzina, menjadi pelaku LGBT, menghina agama, dan berbagai perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.
Perilaku adil mutlak harus sesuai dengan sudut padang Allah Swt. yang Dia tetapkan di dalam syariat Islam. Makna adil di dalam Islam adalah lawan dari kata zalim. Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, Syifa’ al-‘Alil, menjelaskan bahwa makna adil adalah meletakkan sesuatu pada posisinya dan menempatkan sesuatu itu pada tempat selayaknya.
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang kembali pada syariah Islam. Oleh karena itu, makna adil dalam Islam adalah yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.
Islam sangat melarang hukum yang tajam ke bawah (menindas yang lemah dan tak berpunya), tetapi tumpul ke atas (hukum tidak berlaku penuh kepada pemegang tahta dan bergelimang harta). Sebab, Rasulullah Saw. telah mengingatkan kepada umat manusia bahwa tindakan hukum yang demikian adalah salah satu yang mengakibatkan hancurnya umat-umat terdahulu. Tindakan hukum yang demikian adalah yang mengakibatkan pemimpin jatuh dan tidak berharga, hingga membawa pada kehancuran sebuah negara.
Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa': 135, "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, sebagai para saksi Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kalian."
Dalam konteks penegakan hukum, keadilan dimaknai sebagai sikap tegas seorang pemimpin dalam memutuskan perkara yang terjadi di antara umat manusia. Dalam hal ini, satu-satunya yang menjadi rujukan baku agar keadilan itu tegak adalah ketika syariah Islam diterapkan di setiap lini kehidupan. Syariah Islam adalah landasan yang kokoh untuk memutuskan perkara, sebab ia berasal dari Zat Yang Mahaadil.
Penerapan syariah Islam secara kafah akan mendorong terbentuknya suasana keimanan di dalam masyarakat. Apabila mereka yang terlibat dalam perkara, baik yang menuntut, yang dituntut serta orang yang membantu keduanya, termasuk pengacara, maka tidak akan lepas dari suasana keimanan dan rasa takut kepada Allah Swt. Dengan demikian, sang pemimpin akan mudah menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di masyarakat.
Dengan penerapan syariah Islam kafah, maka setiap perkara akan selesai tanpa disertai drama tarik ulur seperti kasus-kasus yang terjadi di negeri kapitalis sekuler. Sebab, sebuah negara yang menjunjung tinggi ayat-ayat suci Al-Qur'an akan mengantarkan pada terwujudnya keadilan yang didambakan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, demi mewujudkan keadilan hakiki, tanpa pandang bulu dan tidak berat sebelah hendaknya seluruh umat bersatu mewujudkan penerapan syariah Islam secara kafah di atas muka bumi. Wallaahu a'lam bi ash-shawab.[]
Photo : Pinterest
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
