Gas Melon Langka Bikin Sengsara Warga

Kisruh kelangkaan dan mahalnya gas melon bukanlah hal baru di Kota Samarinda. Sebenarnya masalah ini menunjukkan bahwa negara lalai dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Oleh. Bunga Padi
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Gas Melon atau gas 3 kilogram kembali langka di pasaran. Hal ini tentu membuat resah warga Kota Samarinda Seberang dan wilayah Palaran. Menurut penuturan dari beberapa agen elpiji mereka belum mendapatkan kiriman stok dari Pertamina. Jika pun datang harganya mahal mencapai dua kali lipat dari harga eceran tertinggi. Namun, meski mahal langsung ludes diserbu pembeli ketika stok datang.

Langkanya Gas Melon

Salah satu pedagang kelontongan di kawasan Palaran, Lasmi berujar, ”Kosong tidak ada di pangkalan tadi kami tunggu juga tidak ada semingguan ini.” Akan tetapi, pihak Pertamina melalui penjelasan Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra kepada pemburu berita pada Senin (3/6) lalu telah mengonfirmasi bahwa akan melakukan pemenuhan terkait kebutuhan warga terhadap gas 3 kg untuk wilayah Samarinda menjelang Hari Raya Qurban. Serta memastikan stok gas elpiji akan aman. (Habarkalimantan.com, 4-Juni-2024)

Kelangkaan juga terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir. Jika pun ada harga gas Melon di pengecer mencapai harga Rp50.000 - Rp70.000 per tabung. Antrean panjang mengular di SPBU Urip Sumoharjo, warga rela berpanas-panasan untuk sekadar mendapatkan gas melon bersubsidi yang disalurkan PT Kaltim Prima Mulia Sarie. Setiap pembeli hanya diperbolehkan membeli 1 tabung seharga Rp18.000 per tabung. Dengan syarat memiliki KTP. (rri.co.id, 6-6-2024)

Tokoh Berbicara

Melansir berita dari media tribunkaltim.com, 5 Juni 2024.
Fenomena kelangkaan gas di sejumlah pangkalan, membuat salah satu anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah angkat bicara. Dirinya menuturkan bahwa dalam pendistribusian gas elpiji, sebelumnya pihak Pertamina dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan seharusnya pendistribusian gas melon dikontrol dengan lebih baik. Terlebih pada sistem pendistribusian gas melon yang saat ini tidak merata akan semakin memperparah situasi.

Gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin justru banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Ia juga mendorong kepada Dinas Perdagangan dan Kota Samarinda untuk meningkatkan pengawasan dan pendataan terhadap penerima gas melon. Mengawasi dengan ketat agar tidak terjadi penimbunan hingga menimbulkan kelangkaan. Namun, terkait langkanya elpiji 3 kg tersebut Presiden Jokowi menyatakan bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan kurang mampu. (CNBC Indonesia, 24-7-2024)

Kebijakan Politik Salah Kaprah

Kisruh kelangkaan dan mahalnya gas melon bukanlah hal baru di Kota Samarinda. Kasus yang hampir serupa dialami daerah-daerah lain. Permasalahan pendistribusian dan penimbunan selalu menjadi alasan langka dan mahalnya elpiji. Sebenarnya masalah ini menunjukkan bahwa negara lalai dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Elpiji merupakan kebutuhan pokok sebagai bahan bakar paling populer untuk memasak.

Masih terekam jelas di ingatan publik, pada saat penggunaan minyak tanah, kemudian pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji dengan alasan mengurangi ketergantungan pada minyak tanah dan penyalahgunaan minyak bersubsidi.

Tetapi setelah masyarakat menggunakan elpiji muncul lagi keberatan pemerintah terkait subsidi. Pemerintah mengeluhkan jebolnya kuota gas melon 3 kg bersubsidi dengan prediksi hingga akhir tahun 2023 lebih 2,7% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN.

Perlu diketahui, bahwa persepsi subsidi membebani negara merupakan pandangan khas dalam ideologi kapitalisme. Bagi kapitalisme mekanisme pasar sangat dijunjung tinggi siapa pun boleh bersaing untuk memperoleh sumber ekonomi tanpa adanya campur tangan negara. Oleh karena itu, sebenarnya negara telah berlepas tangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Rakyat wajib mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak ada subsidi agar rakyat tidak manja sehingga menjadi produktif. Selain itu, subsidi dianggap telah membebani APBN dan memberatkan negara.

Di Barat, perekonomian liberal telah dijalankan dan hasilnya adalah kerusakan dan kemudaratan. Yang terjadi bukan keadilan ekonomi, yang ada justru konsentrasi sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir kapitalis dan para pemodal. Sementara, rakyat tidak bisa menikmati sumber-sumber ekonomi (kekayaan). Di tahun-tahun terakhir Barat mengalami aksi protes dari warganya. Menuntut kenaikan upah menggema di seluruh penjuru Eropa akibat kemiskinan yang mendera.

Lantas, bagaimana dengan pemerintah kita, apakah mau belajar dari kegagalan kapitalisme di Barat? Tak dimungkiri perekonomian negeri ini semakin liberal. Berbagai subsidi justru dikurangi bahkan dihilangkan. Akibatnya, beban hidup rakyat semakin berat. Ironis, negara tetap tidak peduli.

Jika meninjau lebih dalam, sebetulnya yang membebani APBN bukan subsidi tetapi pembayaran utang berikut bunganya. Maka, sangat tidak masuk akal bila subsidi yang dipermasalahkan.

Negara Wajib Menjamin Kebutuhan Pokok Rakyat

Sebuah negara yang besar, berwibawa, dan hebat memiliki tingkat kepekaan yang tinggi akan kesejahteraan rakyatnya. Daripada itu sudah menjadi kewajibannya menjamin dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat tanpa dibayangi dengan kelangkaan dan mahalnya harga elpiji.

Negara juga menjamin setiap individu rakyat terurus dengan baik, yakni dengan memudahkan mereka mengakses berbagai kebutuhan, layanan publik, serta fasilitas dan sumber daya alam (SDA) yang menguasai hajat publik. Sayangnya, dalam sistem kapitalisme kewajiban itu tidak dijalankan, tugas negara meriayah dan menjadi pelayan bagi rakyat tidak terealisasi. Yang ada negara lebih mementingkan para kapitalis dan korporasi asing maupun aseng. Rakyat ibarat warga kelas dua dan tidak penting. Alhasil, kebijakannya tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat.

Kebijakan buruk lainnya dari sistem kapitalisme ini adanya kapitalisasi hajat publik. Penguasa melakukan liberalisasi harta milik rakyat seperti SDA, tambang batu bara, gas, emas, hutan, dll., dengan menyerahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada swasta. Jika pun masih berdaulat terbatas hanya sektor hilir semata. Sedangkan bagian hulu dikuasai Pertamina dan pemain lainnya.

Islam Periayah Ulung

Rasulullah saw. bersabda, ”Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Sungguh luar biasa Islam dalam mengelola, mengatur, dan mengurus harta kekayaan umat. Penguasa betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai ri’ayah su’unil ummat. Yakni mengurusi kepentingan umat dengan sebaik-baiknya pelayanan.

Negara Islam akan menempuh beberapa kebijakan di antaranya:

Pertama, setiap harta terkategori milik umum, seperti minyak bumi, gas alam, kelautan, barang tambang, hutan, sumber daya mineral dan lain-lainya itu, negara wajib mengelola sesuai syariat. Kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat agar mereka dapat menikmati dan memanfaatkannya.

Sebagaimana tuturan Rasulullah saw. yang berbunyi di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad, bahwa kaum muslim itu berserikat dalam tiga perkara, yakni air, padang rumput, dan api. Dari sini jelas tergambar bahwa pengelolaan harta milik umum yang jumlahnya berlimpah ruah tidak diperkenankan dikelola, dimiliki, atau dikuasai oleh perorangan, kelompok, asing maupun aseng.

Kedua, negara mengelola SDA, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan harga murah dan terjangkau. Adapun jika harus membayar cukup mengganti biaya produksi saja. Negara tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari pengelolaan harta yang menjadi hajat publik.

Ketiga, seluruh rakyat berhak menikmati dengan murah kekayaan alam termasuk LPG. Baik kaya atau miskin, semua mendapatkan dengan adil merata. Sehingga tidak akan ditemukan istilah gas subsidi atau nonsubsidi. Oleh karenanya dalam pemanfaatannya gas tidak ada boleh ada sedikit pun dikotomi.

Islam menjamin ketersediaan energi di tengah masyarakat. Baik untuk keperluan transportasi, memasak, penerangan, maupun lainnya. Negara akan menggunakan SDA yang dimiliki untuk pengadaan bahan bakar murah dan kalau perlu gratis kepada rakyat. Seperti, BBM, listrik, gas elpiji, LNG, nuklir dan seterusnya. Dengan banyaknya sumber kekayaan alam dan sumber energi yang dimiliki oleh negeri-negeri muslim. Maka bisa menjadi alternatif untuk tidak tergantung pada minyak bumi, sehingga bisa menjadi cadangan bila sewaktu-waktu jumlahnya menipis dan berguna untuk keperluan dapur. Pendistribusian LNG bisa disalurkan melalui pipa-pipa yang tersambung ke rumah warga.

Sarana penyediaan LNG dan jaringannya serta infrastruktur pendukung merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya. Negara tidak boleh menjadikannya sebagai lahan bisnis meraup keuntungan. Tetapi negara boleh saja menjualnya ke rakyat dengan catatan sebatas mengganti biaya operasional.

https://narasipost.com/opini/01/2024/kelangkaan-energi-terus-terjadi-kita-harus-apa/

Demikian apik dan indahnya Islam mengurus kebutuhan dasar umat. Dilaksanakan penguasa dengan penuh wara’ dan seadil-adilnya dalam meriayah rakyatnya. Karena memahami kelak kebijakan-kebijakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Sebagai bahan renungan Allah Swt. berfirman di surah Al-Maidah ayat 49:
“Dan hendaklah engkau memutuskan engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”
Wallahu a’lam. []