Tapera zalim, pemerintah menutup mata akan kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup, bahkan tega memotong gaji tanpa diskusi & permisi.
Oleh. Ni’mah Fadeli
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia yang tak dapat dipisahkan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut maka manusia melakukan usaha dengan bekerja, entah itu menjadi karyawan pada perusahaan, mengabdi pada negara dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau melakukan usaha sendiri di berbagai bidang. Dibanding makanan dan pakaian, memiliki tempat tinggal sendiri adalah kebutuhan yang memiliki tingkat kesulitan lebih dan tidak dapat dinikmati semua kalangan. Hal ini dikarenakan tingginya harga rumah dari tahun ke tahun. Berlatar belakang itulah pemerintah menerbitkan kebijakan bernama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diklaim sebagai solusi agar semua rakyat mudah untuk memiliki rumah sendiri. Namun, kebijakan ini justru menuai protes di masyarakat.
Tapera mewajibkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ASN, prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD, pekerja swasta, dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah paling sedikit sebesar upah minimum dan berusia di atas 20 tahun untuk membayar iuran sebesar 3% dari gaji (PP Nomor 21 Tahun 2024), di mana 2,5% menjadi tanggungan pemberi kerja dan 0,5% menjadi tanggungan pekerja, sementara untuk pekerja mandiri maka iuran 3% tersebut menjadi tanggungan pribadi. (detiknews, 28/05/2024).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menilai kebijakan ini membebani pengusaha dan pekerja swasta karena menjadikan iurannya sebagai kewajiban, padahal semestinya namanya tabungan artinya sukarela, tidak ada paksaan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KBBSI), Elly Rosita Silaban. Ia menyatakan mekanisme iuran Tapera tidak jelas dan membuat pekerja bingung dengan kepastian pencairan tabungan. Belum lagi menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, besar kemungkinan Tapera dapat menjadi ladang korupsi baru. Seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, asuransi plat merah yang menghimpun dana dari masyarakat dan ketika dana diselewengkan negara tidak dapat menalangi yang akhirnya rakyat harus menanggung akibatnya. (kompas.com,03/06/2024).
Tapera Zalim
Jika memang Tapera ditujukan demi memenuhi kebutuhan dasar setiap rakyat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi mengapa justru terkesan memaksa. Selama ini gaji pekerja telah mengalami beragam potongan sebelum masuk kantong, dari mulai pajak penghasilan (5-35%), jaminan hari tua (2%+3,7% perusahaan), jaminan pensiun (1%+2% perusahaan), jaminan kematian (0,3%), dan BPJS Kesehatan (1%+4% perusahaan). Jika masih harus ditambah lagi dengan potongan iuran Tapera maka semakin menyusutlah take home pay setiap pekerja. Rakyat pun setiap hari harus memutar otak dan memeras keringat demi mencukupkan gaji yang didapat untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terus meninggi.
Dengan keadaan serba sulit, rakyat diwajibkan menabung untuk rumah yang tidak diketahui bagaimana bentuknya, di mana lokasinya, dan berapa luasnya. Pemerintah terkesan hanya mengumpulkan uang rakyat untuk peruntukan yang tidak jelas. Maka tak heran jika Tapera banyak dipelesetkan menjadi “Tabungan Pemalakan Rakyat”, Tagihan Peras Rakyat atau bahkan “Tabungan Pejabat dari Rakyat”. Tapera zalim, pemerintah menutup mata akan kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup, bahkan tega memotong gaji tanpa diskusi & permisi.
Dari sini makin tergambar betapa abainya negara yang mengadopsi sistem kapitalisme terhadap rakyat. Bahkan untuk kebutuhan dasar yang semestinya difasilitasi, negara justru tak memberikan jaminan sama sekali. Rakyat banyak dikorbankan untuk kepentingan penguasa. Segala protes rakyat atas kebijakan sepihak yang diambil pemerintah hanya seperti angin lalu. Pemerintah tetap saja mengambil kebijakan yang sama sekali tak bijak untuk rakyat yang dipimpinnya. Terbukti, Tapera zalim.
Rakyat Adalah Amanah
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari-Muslim).
Dalam Islam menjadi pemimpin adalah amanah, makin banyak jumlah manusia yang dipimpin maka akan makin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Maka pemimpin yang paham Islam akan sangat berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak melukai rakyat. Pemimpin bertugas melayani, memenuhi kebutuhan dasar, dan melindungi rakyat sesuai syariat yang telah Allah berikan. Rumah termasuk kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab negara maka pemimpin akan membuat kebijakan yang memudahkan dan jauh dari menyulitkan apalagi dengan jalan pemaksaan.
Negara akan memberikan kemudahan dalam pembelian tanah dan bangunan, menyediakan perumahan dengan harga yang sangat terjangkau, memberi seluas-luasnya lapangan kerja agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Islam memandang bahwa rumah memiliki arti sebagai sebuah kehormatan di mana setiap yang tinggal di dalamnya harus merasa aman dan terlindungi, maka negara juga akan memperhatikan pemilihan lokasi, ketinggian rumah, jumlah kamar, teras, pagar hingga sirkulasi udara.
Demikian detail kepengurusan negara dalam kehidupan rakyatnya karena memang seperti itulah syariat Islam mengatur. Rakyat akan benar-benar diperhatikan dan diurus bukan dimanfaatkan. Pemimpin dalam Islam sangat takut jika membuat hidup rakyat sulit. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia membuat susah mereka, maka susahkanlah ia. Dan barang siapa yang mengurusi umatku, lantas ia mengasihi mereka, maka kasihilah ia.”
Wallahu a’lam bishawaab. []
