"Sistem kapitalisme menyebabkan kekuatan oligarki melebihi negara, karena kepemilikan sumber daya alam beralih dari rakyat ke swasta. Padahal jika dikelola negara dapat digunakan untuk berbagai pemenuhan kebutuhan rakyat. APBN pun lunglai, rakyat terus dibebani pajak termasuk pada kelompok miskin sekalipun."
Oleh. Novianti
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Di beberapa kawasan Jakarta, muncul area hantu dadakan. Bukan karena dihuni makhluk gaib, melainkan kawasan industri yang awalnya padat manusia menjadi kosong melompong. Sebagaimana diberitakan cnbcindonesia.com (26/05/2023), beberapa pemilik perusahaan telah memindahkan usahanya mengarah ke wilayah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Barat.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta, Nurjaman mengungkapkan kondisi diakibatkan upah di wilayah Jakarta dan sekitarnya mengikuti biaya hidup yang semakin mahal. Upah untuk satu pegawai di Jakarta dapat digunakan membayar 2 pegawai di wilayah lain seperti Majalengka atau Jepara.
Menurut Anton J. Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, kondisi ini sudah diprediksi sejak terjadi perang Rusia-Ukraina. Ekspor menurun karena permintaan berkurang terutama dari Amerika dan Uni Eropa. Ditambah daya beli dalam negeri juga melemah.
Ratusan ribu karyawan di-PHK dan sebagian besar dari mereka hanya berpendidikan SD atau SMP. Mereka tidak bisa mengisi kesempatan kerja dalam industri digital yang disebut membuka peluang pekerjaan baru sebagai dampak perkembangan teknologi. Seharusnya pemerintah membuat terobosan kebijakan karena fakta ini menimbulkan persoalan tidak hanya bagi industri tetapi juga bagi negara.
Potensi Masalah
Sebetulnya, sinyal badai PHK sudah diprediksi sejak 2022. Namun ketika itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa kinerja industri dan manufaktur masih kuat. Terbukti, misal ekspor tekstil masih tinggi hingga kuartal III 2022. Dirilis Kompas.com (26/11/2022), Sri Mulyani beralasan setoran pajak karyawan atau PPh 21 hingga Oktober 2022 masih menunjukan tren pertumbuhan yang positif. Di sinilah ketidakpekaan pemerintah terhadap persoalan yang dampaknya jelas tidak main-main.
Banyaknya karyawan di PHK berimbas pada munculnya sederet masalah sosial. Naiknya jumlah kemiskinan karena masyarakat makin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Angka stunting bisa bertambah, jumlah anak putus sekolah bisa melonjak, bahkan keluarga juga bisa tercerai berai.
Kesempitan hidup bisa mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Masyarakat menjadi resah karena harta bahkan nyawa jadi terancam. Selain itu pengangguran dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental. Kecemasan terhadap masa depan akan membayangi, terlebih di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian.
Celakanya, kondisi ini tidak menjadi perhatian negara. Seolah-olah PHK adalah tanggung jawab masing-masing industri dan nasib yang harus diterima pegawainya. Padahal industri seperti industri garmen, sepatu merupakan industri padat karya. Sekali PHK, ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Di belakangnya ada orang tua, pasangan, anak, kerabat, saudara yang menggantungkan harapan.
Aktor Perusak
Apa yang terjadi sekarang akibat penerapan sistem kapitalisme, yang menyebabkan agama terdegradasi dari pengelolaan negara khususnya dalam sistem ekonomi. Kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dicaplok swasta. Indonesia terkooptasi oleh berbagai kepentingan. Sumber daya alam milik rakyat dikuras habis oleh para kapital yang meraup keuntungan besar.
Dalam mazhab pembangunan kapitalis, negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Aktor pembangunan sesungguhnya adalah kaum oligarki yang pastinya mengutamakan keuntungan. Mereka memegang kemudi aset-aset strategis publik yang merupakan hajat hidup orang banyak. Semua itu dimonopoli sehingga tidak heran harga kebutuhan dasar seperti listrik, BBM, gas semakin mahal.
Otomatis kondisi ini memicu inflasi akibat kenaikan harga berbagai produk. Wajar pekerja menuntut kenaikan gaji dan Upah Minimum Regional (UMR). Bagi pengusaha, memenuhi tuntutan karyawan akan meningkatkan biaya operasional dan mengurangi keuntungan.
Sistem kapitalisme menyebabkan kekuatan oligarki melebihi negara, karena kepemilikan sumber daya alam beralih dari rakyat ke swasta. Padahal, jika dikelola negara dapat digunakan untuk berbagai pemenuhan kebutuhan rakyat. APBN pun lunglai, rakyat terus dibebani pajak termasuk pada kelompok miskin sekalipun.
Pembangunan mengandalkan utang. Indonesia terus mengutang dan saat ini menjadi pengutang yang sangat besar. Indonesia menghabiskan sekitar Rp500 triliun tiap tahunnya untuk membayar cicilan pokok utang. Digabung dengan pembayaran bunganya, angkanya jadi berkisar Rp750-900 triliun. Sedang target pendapatan negara hanya Rp2463 triliun.
Kedudukan Industri dalam Islam
Penguasaan sumber daya alam oleh korporasi hari ini membuat mereka layaknya gurita yang mencengkeram negara di semua lini. Inilah yang akan dibenahi ketika sistem Islam berdiri kembali. Sumber-sumber strategis akan diambil alih negara untuk kepentingan rakyat.
Industri tetap dibutuhkan karena tidak dimungkiri memegang peranan penting. Namun industri yang dibangun dalam sistem Islam harus mampu menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah tidak menguasai SDA, tidak merusak kelestarian lingkungan, tidak menimbulkan dehumanisasi, menjadi mitra negara dalam memenuhi kebutuhan vital negara, membangun kemandirian negara dan tidak melanggar hukum syarak.
Industri tidak dibebaskan seperti dalam sistem kapitalis sehingga menjadi kekuatan penghancur yang melampaui dominasi negara. Salah satu penopang akselerasi perkembangan industri dalam sistem kapitalis adalah lembaga keuangan berbasis riba. Modal terakumulasi pada sekelompok kecil mendorong skala industri yang makin besar dengan penguasaan dari hulu hingga hilir.
Dalam syariat Islam, pendanaan industri swasta dilakukan dengan konsep syirkah dari individu atau sekelompok orang serta menggunakan uang riil. Industri tidak boleh meminjam dana yang mengandung riba. Dalil pelarangan riba sudah jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 275 , “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Negara tidak akan memberikan celah sedikit pun berkembangnya praktik ribawi.
Sulitnya industri swasta berkembang menjadi industri besar dalam sistem ekonomi Islam bukanlah suatu kelemahan. Hal ini justru menjadi kelebihan. Industri yang tumbuh berskala relatif kecil namun jumlahnya sangat banyak serta masing-masing pemodalan bersifat independen. Pertumbuhan industrinya bukan didorong pada skala besarnya hingga memonopoli melainkan pada jumlah industri yang berkembang oleh individu atau sekelompok yang tetap berpegang pada hukum syarak.
Pengaturan Upah
Terkait pengaturan upah, di dalam Islam tidak mengenal UMR. Upah berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan majikan yang besarannya memperhatikan pada manfaat yang diberikan pekerja kepada yang memberi pekerjaan. Tidak dilihat apakah upah tersebut memenuhi kebutuhan dasar atau tidak. Karena negara yang bertanggung jawab memenuhinya bukan pemberi kerja.
Negara memastikan pemberi kerja menunaikan haknya. Rasulullah saw. bersabda, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering," (HR. Ibnu Majah). Upah berlaku selama masa tertentu dan bisa dinegosiasikan kembali setelah habis masa akad.
Pendidikan, kesehatan, keamanan merupakan tanggung jawab negara yang diberikan kepada rakyat tanpa diskriminasi. Muslim atau kafir zimi, orang miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota akan mendapat pelayanan yang sama. Karena itulah, tidak ada kenaikan upah yang mengikuti kenaikan inflasi.
Demikianlah pengaturan sistem Islam terkait industri dan upah. Baik pekerja maupun pengusaha sama-sama memperoleh keberkahan dan keuntungan karena menjadikan hukum syarak sebagai landasan pengaturannya. Dengan penerapan Islam secara kaffah, negara memberikan ruang kondusif bagi siapa pun untuk tumbuh dengan kualitas terbaik.
Wallahu a'lam bish shawwab[]
Kemiskinan yang terstruktur lahir dari rahim kapitalisme yang harusnya dicampakkan..
Benar banget Mba. PHK massal akan memicu gelombang kemiskinan yang terus mengakar. Miris sekali,,
Ya, miris sekali jika melihat bagaimana nasib para buruh. Di tengah hidup makin menghimpit, upah pun sudah tertinggal untuk mengejar. Ngos ngos an. Sementara posisinya tidak memiliki daya tawar. Sistem Islam saja yang bisa memanusiakan manusia.
Yups benar banget, zaman sekarang upah tak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Banyak para pejabat semena-mena dengan kekuasaan mereka apalagi tak dilandasi akidah dan penerapan Islam secara menyeluruh.
Pejabat lebih sibuk memikirkan kekuasaan. Berbagai kebijakan makin menambah beban seperti pencabutan subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat.
Maasyaallah, tulisannya bermanfaat. Semoga menjadi pahala jariyah. Mantap nih, kalau setiap hari baca opini seperti ini. Pastinya, tahu-menahu tentang fakta-fakta yang terjadi hari ini.