Jebakan Utang: Bunuh Diri Politik dan Alat Penjajahan Modern

"Jeratan utang inilah yang akan mencengkeram negeri-negeri kaum muslimin agar berada di bawah ketiak mereka. Agar mereka mudah menindas dan memeras serta mengeksploitasi apa pun yang dimiliki oleh negeri kaum muslimin, termasuk Indonesia."

Oleh. Sherly Agustina, M.Ag
(Kontributor NarasiPost.Com dan Penulis)

NarasiPost.Com-"Utang luar negeri untuk pembangunan bidang-bidang strategis negara sama saja dengan bunuh diri politik." (Abdurrahman Al Maliki)

Melihat jumlah utang RI yang sangat fantastis, menuai komentar dari mantan Wakil Presiden, Yusuf Kalla (JK). Menurutnya, tingginya utang di Indonesia saat ini ialah gabungan utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Akan tetapi, utang pemerintah saat ini dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terbesar. Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun, ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. (tempo.co, 25-05-2023)

Pemerintah melalui Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, membeberkan fakta-fakta terkait utang pemerintah untuk membantah pernyataan Yusuf Kalla tersebut. Di antaranya rasio utang terhadap PDB turun dari 39,57 persen pada Desember 2022 turun menjadi 39,17 persen per April 2023. Prastowo mengatakan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi memang sempat membuat rasio utang meningkat, yaitu 39,4 persen terhadap PDB di 2020, kemudian 40,7 persen terhadap PDB di 2021. (Cnnindonesia.com, 03-06-2023)

Utang yang Fantastis

Walaupun pemerintah membantah pernyataan Yusuf Kalla, fakta yang tak dapat dibantah ialah utang Indonesia yang sangat fantastis yaitu Rp7.849,89 triliun per April 2023. Apabila dibandingkan dengan jumlah utang di masa pemerintahan sebelumnya sebesar Rp2.178,36 triliun tentu angka yang tidak main-main. Tiap tahun utang bertambah, walau pemerintah selalu berdalih.

Utang sebesar Rp7.849,89 triliun jika dibagi rata-rata jumlah penduduk Indonesia saat ini, maka setiap kepala menanggung utang luar negeri masing-masing Rp28,8 juta. Bank Indonesia menjabarkan utang luar negeri ini dipakai ke beberapa sektor ekonomi, mulai dari yang tertinggi yaitu jasa kesehatan dan sosial, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, konstruksi, informasi, dan komunikasi.

Utang pemerintah dibagi dua jenis, yaitu obligasi atau surat berharga negara (SBN), dan pinjaman dari dalam dan luar negeri. Obligasi atau SBN masih mendominasi utang pemerintah yang mencapai 89,02% dengan nilai Rp7.013,58 triliun pada akhir Maret 2023. Utang SBN domestik pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 5.658,77 triliun. Sementara, utang SBN valuta asing (valas) sebesar Rp 1.354,81 triliun. Adapun utang pemerintah yang berbentuk pinjaman mencapai Rp865,48 triliun per akhir Maret 2023. Pinjaman terutama berasal dari luar negeri sebesar Rp844,17 triliun, terdiri atas pinjaman multilateral, bilateral, dan bank komersial. Pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp21,31 triliun. (Katadata.co.id, 09-05-2023)

Utang: Jebakan dan Alat Penjajahan

Utang adalah ciri khas dari ekonomi kapitalisme, karena dalam kaca mata kapitalisme pemasukan negara dari utang dan pajak. Tak heran, utang kian membengkak dan rakyat terus dipalak lewat pajak. Namun, apa yang dikeluarkan oleh rakyat berupa pajak tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang didapat. Utang sejatinya adalah alat penjajahan modern dari negara maju kepada negara berkembang.

Maka benar adanya apa yang disampaikan oleh Abdurrahman Al Maliki, bahwa jika negara berutang kepada Barat yang mereka sangat membenci Islam dan kaum muslim, ibarat bunuh diri politik. Jeratan utang inilah yang akan mencengkeram negeri-negeri kaum muslimin agar berada di bawah ketiak mereka. Agar mereka mudah menindas dan memeras serta mengeksploitasi apa pun yang dimiliki oleh negeri kaum muslimin, termasuk Indonesia.

Bisa kita lihat betapa banyak sumber daya alam yang seharusnya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, akan tetapi banyak dimiliki oleh asing dengan bebas sesuka hatinya. Batu bara, emas di Freeport yang seharusnya dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat tapi dimiliki asing, sementara rakyat hanya mendapat ampasnya saja. Kapitalisme yang diterapkan saat ini, hanya memunculkan kerusakan dan merusak seluruh elemen kehidupan.

Tata Kelola Keuangan dalam Islam

Lalu, bagaimana pandangan Islam jika sebuah negara berutang? Di dalam kitab Al-Amwal fii Daulah al-Khilafah, Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa pinjaman dari negara-negara asing dan berbagai lembaga keuangan internasional tidak dibolehkan oleh syarak. Karena pinjaman seperti itu selalu terikat riba dan syarat-syarat tertentu, padahal riba hukumnya haram. Sementara itu, persyaratan (yang menyertai pinjaman) sama saja dengan menjadikan negara dan lembaga keuangan tersebut berkuasa atas kaum muslim.

Islam memiliki konsep yang jelas dan komprehensif tentang tata kelola keuangan sebuah negara. Kas negara disimpan di tempat yang diberi nama baitulmal. Di dalam baitulmal ada pos pemasukan dan pengeluaran. Pos pemasukan terdiri dari pos fai, kharaj, jizyah, 'usyur, harta milik umum, dan zakat. Pos zakat sudah dikhususkan bagi delapan ashnaf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pos selain zakat digunakan untuk pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

Dengan pos zakat sudah mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan, karena fakir dan miskin masuk dalam salah satu ashnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari harta milik umum sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa manusia boleh berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api. Artinya, rakyat gratis dan mudah menggunakan tiga jenis harta tersebut.

Sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia saja jumlahnya banyak, di antaranya minyak bumi, gas, batu bara, dan emas. Bahkan, jika semua kekayaan alam yang ada dicairkan dalam bentuk uang diperkirakan Indonesia memiliki aset mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Bayangkan, jika digabungkan potensi alam ini dengan negeri-negeri muslim sedunia lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyat tanpa utang.

Sayangnya, kekayaan alam Indonesia tidak dimiliki sepenuhnya oleh negara apalagi rakyat. Karena sistem kapitalisme yang digunakan telah merampas habis kekayaan alam yang ada. Para korporat kapitalis telah mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dengan rakus lewat jebakan-jebakan utang dan investasi. Sementara pemerintah seakan tak menyadari bahaya jebakan tersebut, melainkan terlena dalam ketergantungan pada pihak asing yang menjajah.

Solusi jika Baitulmal Kosong

Lalu, bagaimana jika kas negara di baitulmal kosong sementara negara tetap harus mengeluarkan dana seperti anggaran belanja kantor-kantor pemerintah, santunan bagi para penguasa, gaji tentara dan pegawai, memperbanyak persediaan air, membangun jalan, mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, membangun masjid-masjid dan rumah sakit yang sangat dibutuhkan bagi seluruh umat, yang ketiadaannya menyebabkan timbulnya kerusakan.

Serta pembelanjaan untuk orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang jompo. Juga pembelanjaan untuk menunaikan kewajiban jihad, mempersiapkan tentara yang kuat untuk meningkatkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam jihad, seperti industri berat yang memproduksi senjata-senjata canggih berupa bom atom, rudal, pesawat-pesawat tempur, tank-tank, meriam-meriam, kamp-kamp militer, dan lainnya. Maka, khalifah akan menempuh cara penguasaan atas sebagian harta milik umum, baik berupa minyak bumi, gas alam, maupun barang-barang tambang. Menetapkan pajak (dharibah) pada umat (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, hal. 81-82).

Tidak ada opsi negara melakukan pinjaman kepada negara-negara asing, karena hal tersebut terlarang oleh hukum syarak. Hanya Islam yang memiliki konsep negara yang jelas, baik tata kelola keuangan, politik dalam negeri, dan politik luar negeri dengan dakwah dan jihad. Ingin negara terbebas dari utang? Segera terapkan syariat secara kafah.

Allahu a'lam Bishawab.[]