"Wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pejabat?" Rasulullah Saw bersabda; "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang menjalankannya dengan amanah." (HR.Abu Dawud)
Oleh. Nurmilati
NarasiPost.Com-Baru saja masyarakat dikagetkan dengan laporan kebocoran 279 juta data pribadi, kini jagat maya dihebohkan kembali dengan berita pengangkatan seorang gitaris menjadi Komisaris independen PT.Telkom Indonesia (Persero). Bagaimana tidak, seseorang dengan rekam jejak musisi ditempatkan di perusahaan pelat merah dengan gaji fantastis.
Selain mendapatkan gaji luar biasa, ada tunjangan kinerja antara lain tunjangan hari raya, transportasi, asuransi purna jabatan, fasilitas kesehatan, dan insentif kerja. Sebagai mana diketahui, salah satu personel band Slank, Abdee Negara Nurdin ditunjuk menjadi Komisaris PT.Telkom Indonesia melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Jubir Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman menilai penunjukkan Abdee merupakan pilihan tepat. "Sangat pas sesuai dengan rekam jejak profesionalitasnya. (Detiknews, 30/5)
Berita ini pun diunggah di akun IG Fadjroel Rahman. Dalam foto tersebut tampak keduanya mengepalkan tangan dengan caption "Slankers". Sebelumnya Jubir presiden yang merangkap Komisaris Waskita Karya itu mengunggah foto bersama Abdee dan Komisaris Utama Garuda Indonesia, Triawan Munaf dengan berpose dua jari, ciri khas pendukung Presiden Joko Widodo.
Kendati demikian, banyak netizen kemudian nyinyir menanggapinya dan berita ini pun menuai sejumlah kritik, salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Beliau mengatakan, "Apakah pantas seorang gitaris menyelesaikan masalah Telkom? dibutuhkan tenaga ahli IT untuk mengurusnya."
(Melalui kanal Youtube MSD 30/5)
Sebelumnya, ketua DPP Bukhari Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai Komisaris tidak tepat. "Ini jelas merugikan Telkom sebab tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris, apabila Telkom dirugikan, negara kena imbasnya. (detiknews,19/5)
Bukhari juga menyinggung orang-orang dibelakang pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap diberi posisi dan ini akan merusak tatanan pemerintahan. Seperti diketahui, sejumlah nama pendukung pencalonan Jokowi dan wakilnya mendapat kursi komisaris di perusahaan pelat merah, sebut saja Rizal Malarangeng yang menjabat Komisaris PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada Juni 2020, pernah mendapat penugasan khusus dalam tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, sementara M Arief Rosyid Hasan, eks Timses Jokowi pada Pilpres 2019 menjadi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, selain itu banyak lagi tercatat orang-orang yang dipilih menjadi abdi negara lantaran balas jasa.
Meski banyak menuai pro-kontra, namun pembelaan datang dari tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, ia mengaku menyayangkan tudingan sejumlah kalangan yang menilai pemilihan Abdee berdasarkan perannya sebagai relawan Jokowi. "Padahal ia sosok pekerja keras dan visioner, khususnya dalam menghadapi era digital saat ini, sosoknya amatlah diperlukan Telkom." Imbuhnya.
Politik Balas Budi
Adanya penilaian beberapa pejabat publik, kalangan masyarakat dan warganet terkait penunjukkan komisaris BUMN bukan berdasarkan kompetensi, prestasi atau keahlian akan tetapi karena kompensasi, hal ini sudah menggambarkan bahwa pengelolaan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat melainkan demi keuntungan segelintir orang. Hal ini lazim terjadi, penguasa memberikan timbal balik jabatan kepada seseorang ataupun kelompok sebagai tanda terimakasih tersebab sudah memberikan kontribusi atas pemenangannya dalam meraih kursi jabatan.
Namun sebaliknya, siapa pun atau kelompok mana pun yang tidak memberi manfaat bagi seseorang yang ingin berkuasa maupun sedang berada di tampuk kekuasaan terlebih sebagai penentang penguasa, maka pantas didepak dan disingkirkan
Fakta politik balas budi seperti itu bukanlah hal tabu terjadi di negara mana pun yang menerapkan sistem demokrasi kapitalis sebagai aturan negaranya, tak terkecuali di Indonesia. Dalam sistem ini, penguasa diberikan kebebasan dalam memilih kelompok kerjanya tanpa harus mempertimbangkan sisi kelayakan meski berpotensi merusak negaranya.
Jabatan Menurut Islam
Tidak bisa dipungkiri, sejak zaman dahulu kala hingga kini kekuasaan menjadi daya tarik bagi siapa pun, karena merupakan suatu yang prestisius. Sejarah menceritakan bagaimana ambisi Fir'aun dalam mengejar jabatan hingga laut menenggelamkannya. Ambisinya pada kedudukan adalah sebagai alat untuk menguasai orang lain, sarana mengumpulkan harta dan mendapatkan kebahagiaan duniawi.
Diceritakan pada masa Rasulullah Saw, Abu Dzar al Ghifari meminta jabatan kepada Nabi Saw.
"Wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pejabat?" Rasulullah Saw bersabda; "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang menjalankannya dengan amanah." (HR.Abu Dawud)
Sungguh Islam telah memberikan penjelasan melalui Al-Qur'an dan hadis bagaimana kita memilih
seseorang pemimpin. Kepemimpinan dalam Al-Qur'an bukan sekadar perjanjian antara pemimpin dengan rakyat akan tetapi merupakan perjanjian antara dia dengan Allah Swt.
Sehingga, dalam Islam kualitas iman pemimpin sangat diutamakan, kepandaian ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang yang dipimpinnya sangat diperlukan sebagai penunjang, sehingga kualitas iman dan ilmu menjadi parameter penguasa untuk menunjuk seseorang menjadi pengisi struktur pemerintahannya.
Jabatan dalam Sistem Kapitalis
Lantas bagaimana kapitalisme menilai jabatan? Bagi masyarakat yang hidup di alam kapitalis, menjadi pejabat merupakan ajang meraih materi sebanyak mungkin lantaran parameternya duniawi.
Berdasarkan hal itu, maka pejabat dalam sistem demokrasi kapitalis tidak akan mempertimbangkan sisi lainnya selain hanya akan mengedepankan materi sebagai tujuannya, sehingga tak ayal selama memangku jabatan kekayaan menjadi prioritas utamanya.
Sehingga dalam pandangannya rakyat bukanlah yang harus diurusi, namun pihak yang telah memberikan jasa lah yang patut mereka turuti, baik bantuan berupa materi, tenaga maupun pikiran, sebab karena jasa orang-orang seperti itulah mereka bisa berkuasa dan menjadi petahana.
Oleh karena itu, karakter pemimpin seperti ini akan melahirkan penguasa yang korup dan meniscayakan penyelewengan jabatan yang akhirnya merusak tatanan pemerintahan. Maka dari itu, agar negara tidak dipimipin sosok abdi negara seperti itu, maka terlebih dahulu harus mengubah sistem yang dianut negara saat ini, yakni demokrasi kapitalis diubah menjadi sistem Islam yaitu sistem yang secara paripurna mengatur manusia dan alam semesta.[]
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
