Warung Madura Dilarang Buka 24 Jam, Menyulitkan UMKM?

Keberadaan Warung Madura kerap sebagai penyelamat ketika masyarakat tengah membutuhkan sesuatu di malam hari.

Oleh. Yusnianti
(Kontributor NarasiPost.Com & Mahasiswa)

NarasiPost.Com-Belakangan ini di jagat maya dihebohkan dengan kontroversi terkait larangan operasi UMKM Warung Madura selama 24 jam, karena dianggap sebagai bentuk persaingan yang merugikan usaha ritel modern. Kejadian itu terjadi di Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, yang ketika terjadi penertiban oleh Satpol PP diimbau untuk buka hanya sampai pukul 23.59 saja. (kompas.com, 1 Mei 2024)

Perdebatan seputar implikasi terhadap pemberitaan itu semakin mengemuka, pasalnya larangan itu dianggap mementingkan pihak usaha ritel modern tanpa menghiraukan warung sebagai penopang nafkah bagi masyarakat setempat.

Menurut pemerintah Kota Denpasar, bukan bermaksud berprasangka terhadap penduduk pendatang terutama yang bekerja menjaga Warung Madura. Namun, menginginkan ibu kota Bali tersebut tetap kondusif. “Kami ingin membangun Denpasar ini agar tetap kondusif, kami sangat menghormati pendatang, apalagi dia datang juga membawa rezeki, ada juga mencari kerja, membantu proses kerja, dalam konteks penertiban penduduk mungkin lurahnya mengambil kebijakan menjaga kelurahannya, dengan ditutup jam 12,” ujarnya.

Pertimbangan lain ini justru akan menimbulkan dampak sosial ekonomi pada pemilik Warung Madura dan masyarakat lokal karena bagi sebagian masyarakat, warung merupakan tempat yang mudah untuk diakses dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat memengaruhi dinamika sosial dan ketimpangan geografis dalam akses terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Sejumlah masyarakat prihatin dengan regulasi tersebut. Karena keberadaan Warung Madura kerap sebagai penyelamat ketika masyarakat tengah membutuhkan sesuatu di malam hari. Tidak jarang masyarakat memilih untuk berbelanja di warung-warung ketimbang di toko modern karena selain harga yang murah juga pelayanannya lebih simpel.

Bukan hanya sekali dua kali, para pelaku UMKM selalu dihadapkan dengan persoalan serupa, kerap dianggap persaingan oleh usaha-usaha modern yang tidak sedikit menimbulkan ketimpangan hingga terjadi kebangkrutan bagi usaha kecil tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi karena faktor kompetitif atau daya saing, melainkan karena adanya faktor kepentingan para penguasa dan pemilik modal dalam memanfaatkan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari berbagai aspek sosial dan perekonomian. Dalam dunia perekonomian, peran modal sungguh memiliki kekuatan besar, pemilik modal bisa menguasai pasar serta menentukan harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang lebih tinggi.

Di bawah sistem kapitalisme, rakyat hanya akan merasakan bayang-bayang keistimewaan yang tak kunjung didapatkan. Ibaratnya, masyarakat hanya sekadar mendapatkan sisa-sisa dari kelebihan yang didapatkan penguasa. Masyarakat sejahtera yang sering diagung-agungkan oleh penguasa, sering kali hanya sekadar untuk memberikan rasa kepuasan sementara. Segmen yang diperuntukkan untuk rakyat yang seakan-akan memperjuangkan kepentingannya hanya sebagai penutup mulut saja. Kapitalisme yang lahir dari pemikiran sekuler, kini menjadi senjata ampuh bagi negara maju untuk memajukan perekonomian mereka. Sementara itu kapitalisme justru membunuh perekonomian negara berkembang atau negara yang dikategorikan miskin. Mirisnya, pemerintah dalam hal ini hanya berdiam diri dan menikmati jabatan yang dimilikinya. Rakyat harus berjuang sendiri hanya sekadar untuk makan dan bertempat tinggal yang layak.

Jahatnya sistem kapitalisme merenggut hak-hak rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sejahtera tak kunjung dirasakan, masyarakat hanya bisa tidur untuk bermimpi melihat kehidupan yang makmur dan berkecukupan. Alih-alih mendapatkan kehidupan yang baik, untuk membuat usaha pun harus bergantung pada regulasi dan kebijakan penguasa. Tidak sedikit masyarakat miskin yang terbengkalai dan hanya mengharapkan bantuan penguasa. Bantuan yang diberikan pun ala kadarnya dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di lain sisi, penguasa bersorak ria terhadap harta kepunyaannya sembari memakai barang-barang bermerek dengan leluasa. Ruang yang dimiliki pemilik modal juga begitu istimewa hingga mudah merenggut sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Rasanya semua itu sekadar kata yang mustahil terjadi jika masih dalam sistem kapitalisme.

https://narasipost.com/opini/01/2024/warung-daging-anjing-marak-pemerintah-lambat-bertindak/

Lain halnya dengan ekonomi Islam, Islam mengakui atas harta milik pribadi. Sistem ekonomi Islam mengatur pembagian kepemilikan individu, negara, dan umum. Kepemilikan ini diatur agar tidak terjadi hegemoni seperti yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis hari ini, yaitu pihak kuat akan menindas yang lemah.

Sudah saatnya mengembangkan sistem ekonomi berbasis sektor riil yang mampu menyediakan kebutuhan dan memberikan kesejahteraan bagi individu secara adil dan berkelanjutan. Seluruh permasalahan mestinya selalu dicarikan jalan baru, jalan tersebut tidak selalu harus disandarkan kepada sistem yang nyata-nyata gagal dan merusak. Jalan terbaik yakni dengan sistem ekonomi Islam yang menjadi solusi perekonomian negara saat ini.

Setelah pembagian kepemilikan yang diatur dengan tegas, maka pembangunan serta pengembangan ekonomi yang benar yakni ekonomi yang ditumpu oleh pembangunan sektor riil akan dapat menjadi jalan kesejahteraan. Melalui pola tata kelola dan juga pendistribusian harta kekayaan individu, masyarakat, dan negara yang didasarkan pada aturan syariat, maka seluruh kebutuhan primer masyarakat akan terpenuhi bahkan kebutuhan sekunder, juga tersier akan mudah untuk didapatkan.

Maka, akankah kita tetap berpegang pada hukum rusak nan jahiliah dibanding hukum Allah yang nyata membawa keberkahan?

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (TQS. Al-Maidah: 50)[]